Gelar Jumpa Pers Online, Kobar : Tolak Darurat Sipil, Presiden Didesak Lakukan Karantina Wilayah

Semarang, KUDUSSATU.com–Koalisi Masyarakat Sipil Rakyat Bantu Rakyat (Kobar) menyelenggarakan konferensi pers online melalui aplikasi Zoom, Selasa (31/3/2020) sore.
Sebanyak 36 anggota dari komunitas, Non Governmental Organization (NGO), Serikat Tani, Buruh, dan Mahasiswa itu membahas beberapa hal terkait dampak dari virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Pembahasan itu terdiri dari kebijakan pemeritah mengenai penangan virus corona, keterbukaan informasi publik, perlindungan terhadap tenaga medis, anggaran dan ketersediaan dan ancaman krisis pangan.

Dalam konferensi tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Zainal Arifin menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi pandemik covid-19.

Dia mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penanganan corona.

“Kalau kita lihat, Kepala Gugus Tugas Covid-19 Nasional dihandel oleh Kepala BNPB.Harusnya presiden.Hal itu karena penanganan covid-19 ini pelaksanaannya kan lintas kementerian, maka presiden sebagai pemimpin kabinet yang punya kewenangan memerintahkan kementerian, bukan kepala BNPB,” ungkapnya.

Zainal juga membahas mengenai wacana darurat sipil yang sedang dibahas pemerintah dan beredar di media sosial.

Menurut dia, kalau memang diterapkan darurat sipil akan menimbulkan masalah baru.
“Ini (darurat sipil-red) tidak akan menyelesaikan masalah.

Harusnya, kebijakan yang diambil adalah karantina kesehatan dan itu sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018,” tuturnya.

Dia menduga, presiden tidak mengambil kebijakan karantina kesehatan adalah bagian dari lepas tangan pemerintah.

“Kebijakan darurat sipil itu berangkat dari tiga hal, yakni pertama harus didasarkan adanya bencana alam.
Kedua, dalam kondisi perang.
Ketiga, dalam kondisi perang itu ada kondisi berbahaya,” ungkapnya.

Bagi Zainal, kalau memang pemerintah menerapkan darurat sipil maka hal itu tidak nyambung dengan kondisi yang ada.

“Ini masalah kesehatan.Maka, yang penting adalah menyelamatkan nyawa warga negara,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *