DPD Apedi Blora Siap Dukung Desa Sejahtera dan Mandiri

Blora,KUDUSSATU.COM–Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (Apedi) Kabupaten Blora siap mendukung para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan desa sejahtera dan mandiri. Hal itu disampaikan usai menghadiri deklarasi nasional Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Ketua DPD Apedi Kabupaten Blora, Suhatmi mengatakan, dalam deklarasi nasional itu pihaknya mengajak sejumlah perwakilan kepala desa di antaranya aitu kepala desa Karangjong,Wantilgung,Gondang,Sendang Agung (Kecamatan Ngawen),dan Kalinanas (Kecamatan Japah).

“Mereka kami ajak supaya tau program Apedi kedepanya seperti apa, sehingga nantinya mereka dapat meningkatkan potensi yang ada di desanya masing-masing,”ujarnya.

Sementara itu, Presiden Apedi, Muhammad Irfan menyampaikan, sebagai organisasi yang independen, Apedi terpanggil untuk meningkatkan kontribusinya di dalam membangun ekonomi masyarakat di pedesaan. Apedi akan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pelatihan dan pendampingan, kerja sama usaha dan kemitraan, investasi, hingga penelitian dan pengembangan potensi ekonomi desa.

“Lahirnya Apedi sebagai bentuk dari kepedulian para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan desa sejahtera dan mandiri,” katanya.

Ia mengatakan, Apedi nlsebagai organisasi yang independen nonpolitik, Apedi terpanggil meningkatkan kontribusinya di dalam membangun ekonomi masyarakat di perdesaan.

Sampai saat ini, Indonesia memiliki 83.931 wilayah administrasi setingkat desa (menurut data BPS 2018). Semua desa tersebut menyimpan beragam potensi yang sangat besar dan luar biasa.
Namun di sisi lain tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 6,69% di daerah perkotaan dan di perdesaan sebesar 12,85% atau 15,15 juta orang pada Maret 2019).

“Artinya tingkat kemiskinan terbesar itu berada di wilayah perdesaan. Mengapa masalah kemiskinan di perdesaan ini masih terus berada di posisi terbesar dan masih terus terjadi?” Bebernya.

Padahal Pancasila dan UUD 1945, menurut Irfantoro, mengamanatkan untuk mewujudkan sila kelima dari Pancalisa yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.


“Kenyataan itu mendorong terbentuknya Apedi yang didirikan pada 12 desember 2019. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan desa sejahtera dan mandiri,” ujar Irfantoro.

Sebagai organisasi yang independen nonpolitik, lebih lanjut, katanya, Apedi terpanggil meningkatkan kontribusinya di dalam membangun ekonomi masyarakat di pedesaan, yang umumnya identik dengan kemiskinan.

Visi Apedi adalah menyejahterakan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan. Organisasi ini mengemban misi salah satunya untuk menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa.

Apedi juga mengaplikasikan suatu sistem tata kelola yang terkoneksi dengan teknologi informatika (IT) sebagaimana tuntutan perkembangan kebutuhan pemanfaatan industri 4.0 di wilayah perdesaan.

“Mengembangkan potensi setiap anggota untuk menjadi bagian dari pembangunan desa.Membangun desa melalui pembangunan manusia dan perekonomian.Menyatukan seluruh desa di indonesia dalam sebuah jaringan sistem informasi. Menjadi mitra strategis pemerintah membangun desa,”pungkasnya (Bam/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *