Ajukan Praperadilan, Bupati Kudus Minta Status Tersangkanya Dibatalkan

Jakarta, KUDUSSATU.com–Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Tamzil meminta hakim menyatakan status tersangkanya dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan tidak sah.

“Kami mohon kepada hakim tunggal praperadilan memutuskan dengan amar, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU KPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata kuasa hukum Tamzil, Aristo Yanuarius Seda, di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019) dilansir detik.com.

Aristo mengungkapkan, alasan kliennya mengajukan praperadilan adalah KPK dinilai tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebab, kata dia, saat ditangkap KPK dalam OTT tidak ditemukan barang bukti berupa uang sebagaimana dituduhkan pada Tamzil.

Selain itu, Aristo menyebut KPK tidak sah melakukan penggeledahan di rumah dinas dan di ruang kerja Tamzil karena tidak disertai surat penetapan pengadilan dan disaksikan saksi. Atas dasar itu, Aristo pun meminta hakim menetapkan status tersangka dan penggeledahan yang dilakukan terhadap kliennya tidak sah.

“Penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Bupati Kudus tanpa izin Ketua Pengadilan sebagaimana yang ditentukan pasal 33 ayat (1) KUHAP,” ujarnya.(AN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *