Ekonomi Indonesia Diprediksi Sulit Hingga 2022

KUDUSSATU.com–Indonesia diproyeksi akan melalui masa-masa ekonomi sulit hingga tiga tahun ke depan.

Bank Dunia dalam studinya, September 2019, mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh pada kisaran 4,9 persen pada 2020, dan terus melambat hingga 4,6 persen pada 2022.

Pelemahan ekonomi global juga akan memengaruhi Indonesia, salah satunya lantaran jatuhnya harga komoditas dunia.

Bank Dunia menggambarkan, dari tiap 1 poin persentase (percentage point) penurunan ekonomi Tiongkok sama dengan penurunan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 poin.

Sebagai contoh, pada resesi 2009, pertumbuhan ekonomi global turun hingga 6,2 persen disertai jatuhnya harga komoditas. Saat itu, Indonesia terdampak dengan mengalami pelambatan hingga 1,7 persen.

Proyeksi-proyeksi ini lantas memunculkan kekhawatiran akan hengkangnya modal asing dari Indonesia dalam jumlah yang besar. Akibatnya, imbal hasil surat utang dan nilai tukar rupiah bisa makin melemah.

Kalau sudah begini, upaya pemerintah untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi makin sulit.

Posisi CAD Indonesia pada kuartal II/2019 adalah AS$8,4 miliar atau 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini naik dari AS$7 miliar atau 2,6 persen PDB pada kuartal sebelumnya.

Proyeksi Bank Dunia, CAD Indonesia per akhir 2019 mencapai AS$33 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar AS$31 miliar.

Bank Dunia memperkirakan Indonesia memerlukan tambahan setidaknya AS$16 miliar per tahun inflow dari pembiayaan eksternal. Sebab, cakupan foreign direct investment (FDI) Indonesia hanya berkisar AS$22 miliar pada tahun ini.

Tapi, bukan penurunan CAD yang harus dikejar pemerintah. Menurut lembaga keuangan multilateral ini solusi paling tepat untuk mengangkat ekonomi Indonesia adalah dengan meningkatkan FDI.

Hal ini lantaran penurunan CAD sama dengan penurunan pertumbuhan PDB. Secara teori, neraca transaksi berjalan merupakan tabungan (savings) dikurangi investasi (investment). Maka dari itu, untuk mengurangi CAD, Indonesia memerlukan kombinasi tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih rendah.

Tingkat tabungan yang tinggi diartikan dari rendahnya konsumsi masyarakat. Tapi, investasi yang lebih rendah berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi sekarang dan nanti.

Oleh karenanya, menurut Bank Dunia, pengurangan CAD lebih baik dipacu dari arus masuk modal yang lebih stabil seperti FDI—berorientasi ekspor.

Alasannya karena tak mudah keluar masuk layaknya investasi portofolio, FDI juga menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang secara tak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Soal FDI, Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, pekan lalu, telah meminta seluruh jajarannya untuk segera melakukan perbaikan daya tarik investasi dengan membenahi regulasi-regulasi yang rumit dan bertele-tele.

“Jalan yang paling cepat adalah FDI. Kuncinya hanya ada di situ. Oleh sebab itu, saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisasi regulasi yang menghambat, regulasi yang membuat kita lamban,” kata Jokowi dilansir dari Beritagar.id

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencananya akan ada ratusan aturan yang dipangkas, menyusul ribuan lain yang sudah lebih dulu dipotong dalam 16 Paket Kebijakan Ekonomi.

Darmin tak mendetailkan apa saja, namun targetnya deregulasi rampung dalam hitungan minggu.

Evaluasi aturan tak pandang bulu, mulai dari Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Undang-Undang (UU). Untuk yang terakhir, Darmin tak menjamin prosesnya bisa cepat lantaran harus melibatkan pembahasan dengan DPR terlebih dahulu.

Dalam lima tahun terakhir, Bank Dunia mencatat, rata-rata arus masuk FDI ke Indonesia hanya 1,9 persen terhadap PDB. Level ini jauh di bawah Kamboja yang 11,8 persen dari PDB, Vietnam 5,9 persen, Malaysia 3,5 persen, dan Thailand 2,6 persen terhadap PDB.

Regulasi, regulasi, regulasi

Senada dengan Bank Dunia, peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai Indonesia baru bisa tidak terlalu memikirkan CAD apabila FDI yang masuk menghasilkan industri yang berorientasi ekspor.

Hingga saat ini, industri yang masuk di Indonesia masih berorientasi pasar domestik. “Kalau pasarnya di dalam negeri, bahan baku impor yang naik akan memperburuk struktur ekonomi dalam jangka panjang,” kata Bhima.

FDI di Indonesia pun masih tergolong kurang menarik karena adanya berbagai macam hambatan, salah satunya karena Indonesia masih belum masuk dalam global supply chain terutama karena berbelitnya proses perizinan untuk relokasi industri manufaktur.

Bank Dunia mengungkapkan, ekonomi Indonesia tak lebih menarik dari negara-negara tetangga di ASEAN lantaran niatan untuk mereformasi iklim investasinya tak seambisius yang lain.

Ekspor Indonesia dinilai kurang kompetitif lantaran mayoritas barang input dikenakan bea masuk, misalnya tarif impor 15 persen untuk ban, 10 persen untuk penyala kabel dan mesin petrol, dan 15 persen untuk koil dan baut.

Indonesia juga kekurangan insinyur produksi (production engineers), insinyur pemrosesan (process engineers), insinyur desain (design engineers), serta sumber daya manusia lain di bidang perencanaan produksi dan kontrol inventori.

Terakhir, restriksi FDI melalui aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) membuat biaya logistik lebih tinggi dan tarif listrik lebih mahal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *