Bayar Upah Di Bawah UMK, Tiga Perusahaan di Kudus Terancam Diberi Sanksi

KUDUS, KUDUSSATU.com–Sebanyak tiga perusahaan di Kudus dilaporkan terkait dugaan sejumlah pelanggaran. Di antaranya soal pemberian upah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), izin usaha dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Ketiga perusahaan tersebut yaitu UD Lestari Jaya, CV Mitra Inti Plastindo, dan PT Markis Plastindo.

Direktur LSM Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP) Ahmad Fikri mengatakan, pihaknya sudah mencoba beberapa kali menjalin komunikasi dengan owner atau manajemen. Namun, tidak ada tanggapan yang serius.

“Sebagai langkah selanjutnya, kami kemudian menyampaikan surat ke Komisi B DPRD Kudus, untuk ikut menyelesaikan sebagai wakil rakyat,” kata dia, saat rapat kerja dengan Komisi B di Ruang Rapat Komisi, Kamis (4/7/2018).

Hadir siang itu perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan perwakilan dari perusahaan.
Dalam forum itu, ketua Komisi B DPRD Kudus Mukhasiron sempat mempertanyakan perwakilan dari perusahaan yang diwakili oleh oknum aparat kepolisian.

“Maaf sebelum kami memberi kesempatan berbicara Anda, kami ingin menanyakan status anda dan surat mandat untuk mewakili perusahaan. Kalau tidak ada, terpaksa tidak boleh berbicara di forum ini,” ucap politisi PKB itu.

Oknum aparat diduga jadi backing

Oknum aparat kepolisian berinisial SY itu terdiam karena tidak bisa menunjukkan bukti surat mandat dari perusahaan.

“Tidak ada boleh lagi ada backing-backingan dari aparat. Ngk ada urusan. Saya juga punya saudara di Mabes. Aturan harus ditegakkan,” timpal anggota Komisi B lainnya, Bambang Kasriyono.

Ketua Komisi B, Mukhasiron minta agar persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik untuk menjamin kondusifitas. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Kami ini wakil rakyat dan berada di posisi tengah sebagai jembatan antara pekerja dan pengusaha,” ungkapnya.
“Kita akan lakukan sidak ke lapangan. Namun sebelum itu akan dibahas dulu di internal komisi,” imbuh dia.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM Juanto, menyebut jika tiga perusahaan tersebut sudah dikunjungi dan diberikan teguran.

“Sudah kami beri teguran dan tenggat waktu 30 hari untuk berbenah,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Revly Subekti mengungkapkan dari tiga perusahaan tersebut, ada satu yang belum melakukan pendaftaran izin usaha yakni Lestari Jaya. Sedangkan PT Markis dan CV Mitra Inti Plastindo sudah mendaftar dengan kategori usaha indutri barang plastik dan perdagangan barang bekas skala besar.

Akan tetapi, pihaknya menemukan jumlah pekerja yang dilaporkan oleh tidak sesuai dengan yang tercatat di Online Single Submission (OSS). Dalam data OSS CV Mitra Plastindo mendaftarkan 2 karyawannya. Namun pada kenyataannya, mereka memiliki sekitar 52 karyawan.

“Di data OSS karyawan PT Markis nol. Tapi kenyataanya ada 33 pekerja disana,” tukasnya. (AL/AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *