LPKP NU Kudus Kumpulkan Caleg Terpilih 2019-2024

KUDUS, KUDUSSATU.com – Lembaga Pengembangan Kebijakan Publik – Nahdlatul Ulama (LPKP NU) Kabupaten Kudus mengumpulkan para caleg DPRD Kabupaten Kudus dan DPRD Provinsi Jawa Tengah terpilih periode 2019-2024, di Rumah Makan Lavamong Peganjaran, Senin (27/5/2019) malam.

Pertemuan yang dihadiri 26 anggota DPRD Kabupaten dan provinsi terpilih pada periode 2019-2024 tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ajang musyawarah untuk mensinergikan kebijakan publik antara DPRD dengan NU Kabupaten Kudus.

Rois Syuriah PC NU Kudus, KH Ulil Albab Arwani pada pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal kepada para wakil rakyat terpilih tersebut. Ia menyebut keberhasilan mereka terpilih pada pileg kemarin patut disyukuri.

“Itu merupakan ridlo Allah, mengingat banyak yang sudah berusaha tapi tidak berhasil. Maka, sudah sepatutnya kenikmatan yang sudah didapat harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Lebih lanjut Ia meminta, agar para wakil rakyat tersebut dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik. Jangan sampai tidak amanah. Terlebih sebagai anggota DPRD Kudus harus benar-benar berbuat baik.

Sementara itu, Ketua LPKP NU Kabupaten Kudus, H. Mukhasiron menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan gagasan pertama NU Kabupaten Kudus dalam mensinergikan kebijakan publik DPRD dengan kebijakan NU Kabupaten Kudus.

“Sebenarnya kita bisa lihat bahwa potensi NU yang ada di DPRD itu banyak. Sehingga kami sinergikan, bukan hanya PKB saja. Tapi semua kader NU yang tersebar di berbagai partai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa DPRD dengan NU Kabupaten Kudus sebenarnya memiliki kesamaan. Yakni, sama-sama mengurusi rakyat. Sehingga yang perlu disamakan adalah kebijakan untuk rakyat.

“Nantinya, kita juga akan mengusulkan gagasan perda kepada wakil-wakil rakyat. Sehingga perda yang ada nantinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kudus,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kudus, Ahmad Yusuf Roni sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan semacam ini. Menurutnya, NU sebagai induk organisasi DPR, kedepannya para kader NU dapat menyamakan persepsi sesuai dengan tujuan NU.

“Tugas kita ke depan, bagaimana kebijakan publik ini bisa selaras dengan apa yang menjadi tujuan NU. Bahwa kita harus menjaga NKRI, kita harus membentuk masyarakat yang toleran. Hal-hal yang sudah ada sejak zaman dahulu ini harus kita dijaga,” pungkasnya. (BK/KS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *