DPD Kehilangan Momentum di Pemilu 2019?


KUDUSSATU.COM–Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu pada dekade terakhir ini yaitu terkait dengan keadilan dan integritas sebagai tolak ukur pemilu yang demokratis. Keadilan dan integritas dalam pemilu harus dapat diwujudkan secara nyata dalam pengaturan semua tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye.

Kampanye mempunyai kedudukan sangat penting dalam proses pemilu. Yaitu sebagai instrumen atau sarana pendidikan politik masyarakat. Menurut definisi dari Rogers dan Storey (1987) dalam konteks partai politik (parpol), bahwa kampanye merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana, yang diharapkan mampu menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak dan dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Selain itu, kampanye menjadi instrumen yang paling efektif guna meraih dukungan massa dan pemilih dalam pemilu. Oleh karenanya, kampanye pemilu tidak boleh dibiarkan menjadi lorong gelap tanpa lampu penerang aturan yang jelas.

Pada implementasi UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu terkait kegiatan kampanye, terdapat potensi yang mengancam terwujudnya keadilan dan pemilu berintegritas. Penyebabnya karena adanya sejumlah aturan kampanye yang tidak jelas atau masuk wilayah abu-abu (grey area) yang dapat dimanfaatkan oleh parpol peserta pemilu 2019.

Dalam pemilu, kampanye secara langsung calon anggota DPD tidak begitu ramai dibandingkan dengan calon anggota DPR RI. Sepinya kampanye anggota DPD secara langsung ini berimbas terhadap kurang tersentuhnya isu-isu desentralisasi dan otonomi daerah selama musim musimkampanye.

Akibatnya, publik tidak punya kesempatan terbuka untuk mendengar program pembangunan daerah dari para calon senator tersebut. Dari sinilah publik merasa kebingungan untuk memillih mana calon anggota DPD yang harus di pilih yang menurut mereka mempunyai visi -misi untuk memajukandaerahnya. Utamanya bagi pemilih pemula yang belum tau seluk-beluk tentang pemilu.

Sepinya kampanye di pemilu tahun ini menambah problematika bagi pemilih pemula. Imbasnya, pemilih pemula rawan akan dipolitisasi dan hanya dijadikan sebagai komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas kontestan pemilu, baik pilpres maupun pileg.

Dalam kontek pemilu, mereka berada dalam keadaan antara antusiasme politik dengan apatisme politik. Pada satu sisi pemilih pemula sangat bersemangat dan ingin mengetahui seputar pemilu, khususnya melalui media sosial. Namun, belum tentu antusiasisme tersebut simetris dengan realitas perilaku politiknya. Bahkan tidak sedikit kalangan pemilih pemula, termasuk mahasiswa, lebih memilih tidak menyalurkan hak pilihnya alias golput.

Dari paparan di atas saya mengambil contoh tentang dampak sepinya isu-isu desentralisasi yaitu dapat di lihat dari rekapitulasi pemilihan DPD yang dilaksanakan di Kota Pati, Jawa Tengah.
Meskipun rekapitulasi yang di laksanakan masih dalam proses dan belum ada hasil yang tetap,tetapi di sini sudah bisa di lihat dari hasil penghitungan surat suara DPD yang masih banyak ditemukan surat suara yang tidak sah.

Dari pantauan, jumlah suara tidak sah terbanyak yaitu pada pemilihan anggota DPD RI wilayah Jawa Tengah dari Kabupaten Pati yaitu sebanyak 320.454.Sementara, keseluruhan suara sah tercatat sebanyak 519.487. Sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 839.941.


Sementara’ itu, penyebab dari penghitungan surat suara yang ditemukan tidak sah karena dipicu dari berbagai faktor. Misalnya, surat suara tidak dicoblos ataupun pemilih salah mencoblos. Bahkan sampai dengan surat suara yang di rusak sehingga bisa dikatakan surat suara tidak sah.

Bahkan, dengan sepinya isu penguatan keberadaan DPD, termasuk hilangnya momentum stratergis guna menggalang dukungan publik bagi amandemen konstitusi demi penguatan lembaga tersebut. Kampanye yang bisa menjadi momentum bagi konsolidasi gerakan sosial bagi dukungan amandemen UUD 1945 dan pemilu sebagai unjuk kekuatan dukungan tersebut nyatanya gagal dimanfaatkan.

Yang pertama dari sisi dinamika partai politik sebelum tahapan kampanyepemilu,partai mengalami permasalahan konsolidasi internal. Partai berorientasi pada nomor urut dan berorientasi pada suara terbanyak. Beberapa partai memiliki mesin partai yang lengkap, namun ternyata lebih banyak partai yang belum mesin partai. Sikap partai yang beragam dalam keterlibatan mobilisasi.Yang kedua dari sisi calon legislatif, caleg yang berasal dari partai yang berorientasi nomor urut,dituntut untuk merubah strateginya. Caleg dituntut untuk mobilisasi mandiri. Caleg lebih memanfaatkan faktor di luar partai.

Kemudian Ketiga, dari sisi harmonisasi antara partai dan caleg,tidak terjadi kerjasama yang baik dalam memobilisasi pemilih . partai cenderung lepas tangan ,dan menyerahkan kepada caleg. Keempat, bentuk-bentuk mobilisasi terbagi menjadi dua kriteria,yaitu berdasarkan hubungan emosional,dan bantuan-bantuan.

Dari berbagai penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa partai politik telah gagal dalam melaksanakan peran organisasi politik. Sepinya isu-isu otonomi daerah dalam kampanye DPD tadi ternyata sama dengan yang terjadi dalam kampanye para Caleg DPR.

Dalam pemilu DPR hampir tidak ada isu-isu desentralisasi yang signifikan dalam kampanye para politisi parpol tersebut. Dari berita media massa maupun pantauan lapangan jejaring kerja di tingkat lokal di ketahui bahwa para Caleg lebih suka bermain dengan isu-isu pencitraan diri. Dengan sisi lain mereka mengeksploitasi kesulitan hidup masyarakat kecil dengan menawarkan janji-janji tentang akan adanya kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan yang akan diberikan kepada masyarakat jika kelak mereka terpilih.

Dari berbagai permasalahan tersebut munculah adanya dukungan wacana penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kelembagaan yang terus menguat. Dan saat inilah momentum yang paling tepat untuk menguatkan peran dan kewenangan DPD.
Penguatan peran dan kewenangan DPD dapat dilihat dari RUU yang diajukan oleh DPD yaiyu RUU yang aspiratif dan responsif. RUU yang secara substansi diperlukan oleh masyarakat melalui program laporan tahunan capaian kinerja DPD ,baik dalam hal legislasi,maupun pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Bila ini bisa dilakukan dengan baik ,maka segenap masyarakat akan mengerti akan eksistensi DPD.

Bagaimana pun juga dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap DPD ini sangat diperlukan ,dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran DPD dalam bernegara. Hampir 12 tahun DPD RI berdiri,dengan hal ini kita dapat mengevaluasi keberadaannya.

Anggota DPD terpilih pada Pemilu 2019 ini harus tidak ada lagi yang memiliki ikatan dengan partai politik. Hal itu untuk memastikan kinerja DPD makin baik dan dapat memperjuangkan kewenangannya dalam membela kepentingan daerah diwakilinya. Dengan tidak adanya ikatan parpol di keanggotaan DPD diharapkan mampu mengubah cara berpikir lembaga perwakilan daerah itu di masa mendatang.

Dengan cara berpikir berbeda, dimana DPD harus benar-benar menjadi perwakilan daerah yang memperjuangkan hak-hak daerahnya. Anggota DPD RI merupakan orang-orang terpilih , orang-orang hebat dari setiap provinsi. Dan untuk menjadi anggota DPD pun jauh lebih sulit dari anggota DPR RI,serta dukungan kepada DPD RI lebih banyak pada pemilu. Jadi tidak fair membiarkan DPD RI seperti saat ini .

Penulis: Afifah Febriani, mahasiswa Semester IV, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, IAIN Sunan Kudus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *