APDI: Tolong Hentikan Sementara Penayangan Hitung Cepat di Televisi!

Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) meminta lembaga survei menahan diri untuk tidak jor-joran menampilkan hasil quick count-nya kepada masyarakat umum. Penampilan hasil quick count yang jor-joran dapat memberikan janji surga kepada kubu yang dimenangkan. Padahal hal tersebut belum tentu benar.

“Sebaiknya KPU dan Bawaslu juga meminta kepada seluruh pengelola televisi untuk menghentikan sementara seluruh penayangan hasil hitung cepat. Hal ini penting untuk keuntuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Quick count maupun real count cukup untuk perbandingan data hasil penghitungan real count KPU,” kata penasehat APDI Soeprapto kepada pers di Jakarta, Kamis 18 April 2019.

Soeprapto menjelaskan, APDI adalah lembaga pemantau Pemilu yang didirikan beberapa tahun lalu. Dalam Pemilu tahun 2019 ini, APDI merupakan lembaga pemantau yang tersertifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan kerja sosialnya, APDI mendapatkan dukungan dari lembaga observer pemilu international di luar negeri.

“Dalam Pemilu tahun ini baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, APDI menurunkan pemantau ke berbagai daerah. Hal ini untuk memantau jalannya pemungutan suara.Sekaligus melihat tingkat kecurangan dan kejujuran dari pelaksana Pemilu itu sendiri. Selain itu kami juga menggandeng pemantau internasional. Agar mereka menyaksikan sendiri bagaimana proses Pemilu di Indonesia tahun ini berjalan sekaligus memberikan penilaian dan menyuarakannya di forum internasional,” papar Suprapto yang mantan Pandam VII Wirabuana dan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI ini.

Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan menyampaikan alasan pihaknya meminta penayangan quick count dihentikan. Selain karena hasil hitung cepatnya belum valid dan belum mendekati kenyataan, juga karena tidak sedikit lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepatnya berafiliasi dengan Parpol dan Kubu Capres tertentu.

Lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepat tersebut sebelum pencoblosan juga melakukan survei elektabilitas pasangan capres dan cawapres tertentu. “Mereka dalam melakukan survei elektabilitas capres dan cawapres tersebut mendapatkan pembiayaan yang cukup besar dari tim kampanye pasangan Capres tersebut. Bisa jadi hitung cepat itupun bagian dari kontrak survei elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres. Dengan demikian, mereka sulit untuk dapat dikatakan independen dan obyektif. Jadi obyektifitas dan validitas serta netralitas mereka masih diragukan,” tegas Wa Ode.

Sumber:pikiranrakyat.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *