Aneh, Survei Jokowi Selalu Unggul, Tapi Antar Menteri Saling Kritik, Parpol Pendukung Saling Serang, Tanda Badai Kekalahan Mulai Tiba?

Bicara elektabilitas pada pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin masih menempati posisi unggul dibanding dengan elektabilitas Prabowo-Sandi Uno. Beberapa lembaga survei seperti LSI-Deny JA, Litbang Kompas, Charta Politica,Y-Publica,Alvara Riset Center, Indikator Politik, SMRC,dll.

Semua lembaga survei diatas menempatkan Jokowi masih leading. Meski demikian trend elektabilitas justru terbalik, elektabilitas Jokowi cenderung stagnan,atau. menurun, sementara elektabilitas Prabowo cenderung meningkat.

Berbagai cara telah ditempuh oleh TKN agar perolehan elektabilitas Jokowi meningkat kembali, atau minimal memperoleh suara yang memastikan kemenangan Jokowi untuk melanjutkan pemerintahannya ke periode ke-2 diantaranya dengan mengeluarkan;kartu sakti (kartu sembako murah,kartu pra kerja,dan kartu KIP kuliah),mendesign kampanye kekinian dengan menampilkan hologram,pawai budaya,pertunjukan.musik,iklan dimedia cetak dan elektronik,melakukan politik pencitraan dengan cukur dibawah pohon,naik chopper,memesan sabun cuci senilai 2 miliar,memobilisasi kekuatan struktural dari gubernur,bupati,hingga kalangan pengusaha,dll. Anehnya elektabiltas Jokowi tetap mangkrak.

Posisi petahana yang memiliki semua sumberdaya,dan telah meniliki rekam jejak berupa kinerja pemerintahan selama 4,5 tahun,belum ditambah dengan menumpuknya dukungan dari partai koalisi,dan relawan logikanya dengan semua amunisi diatas seharusnya Jokowi akan mudah melenggang memenamgkan pilpres 2019.

Belum bila menghitung banyaknya media mainstream yang mendukung Jokowi,relatif tidak ada kendala berarti dalam meyakinkan publik untuk memilihnya,atau setidaknya bisa mensosialisasikan capaian kinerja pemerintah selama dipimpinnya. Lagi-lagi tampak aneh bila elektabilitas petahana yang semakin hari semakin terjun bebas.
Kita semua tahu bagaimana hebatnya Jokowi dalam memainkan peran politik, framing pencitraannya tak perlu diragukan, blusukan, jadi stuntman,masuk ke pasar,bagi-bagi sepeda,sertifikat,buku,dll belum Jokowi effect yang menggelegar di tahun 2014. Apakah semua treatment diatas masih belum cukup buat mendongkrak elektabilitasnya?.

Salah satu elemen yang hilang,tak lagi kita temui pada pilpres 2019 tapi terjadi ditahun 2014 adalah Jokowi tak lagi mendapatkan sumbangan dari tukang becak,rakyat jelata,dan kaum buruh seperti pada pilpres tahun 2014 lalu. Barangkali Jokowi hari ini dimata kaum grass root sudah bukan orang miskin lagi,entah pula memang sudah tak membutuhkan dana sumbangan dari rakyat jelata,atau memang sudah punya tim yang kuat yang bisa membiayai ongkos pilpres yang mahal. Atau Jokowi sangat yakin dengan apa yang sudah dikerjakannya selama memimpin selama 4,5tahun terbukti Jokowi tidak ambil posisi non aktif sebagai petahana,masih sibuk kerja sebagai presiden dan hanya ambil slot kampanye di hari libur.

Terkait hal ini Siti Zuhro (LIPI) mengatakan bahwa Jokowi effect sudah habis. Tak ada lagi histeria rakyat jelata seperti pada 2014 lalu. Terkait elektabilitas Jokowi, Siti Zuhro pun keheranan,adalah tidak masuk akal bila tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tinggi,tapi elektabilitas rendah. Ada sesuatu yang salah,namun Siti Zuhro tidak mengungkap apanya yang salah.

Pada konteks dukungan parpol pun sama, Jokowi yang didukung mayoritas partai politik di parlemen tak juga mampu secara mudah memenangkan pilpres 2019, pemilu 2019 yang berlangsung serempak membuat proses strategi penyusunan kampanye menjadi rumit. Masing-masing partai berlomba untuk menyelamatkan diri agar mampu menembus ambang batas parlementary threshold sebesar 4%, belum ditambah ongkos politik yang mahal,setiap caleg lebih memilih mensosialisasikan dirinya ketimbang sosialisasi pilpres.

Akibatnya kinerja mesin partai tak bisa berjalan optimal. Munculnya sistem sainte lague pada pemilu 2019 semakin mempertajam benturan antar parpol bukan lagi hanya antar parpol yang tergabung dalam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin melawan parpol yang tergabung dalam BPN Prabowo-Sandi,antar parpol dalam satu tubuh koalisi juga bentrok. Hal ini tidak hanya terjadi di koalisi TKN,juga terjadi di koalisi BPN.

Pemandangan caleg membelot dari partai induknya,strategi politik double track strategy menjadi pemandangan biasa,mengingat setiap partai maupun caleg dituntut untuk mengamankan diri sendiri dulu. Tampak sebuah sikap siap menang,belum siap kesingkir dari Senayan. Parpol pengusung tak lagi mendapatkan jaminan mendapat imbas coat tail effect, melainkan harus berjuang sendiri agar tetap eksis.

Situasi yang semakin rumit, elektabilitas yang semakin terkejar barangkali membuat Jokowi yang kesehariannya dikenal sebagai pribadi yang tenang,sering tertawa atau cengar cengir berubah menjadi pemarah,dan berkesan ceroboh karena menyerang Prabowo secara pribadi.

Ucapan sontoloyo, genderuwo,akan saya lawan,pilih yang berpengalaman,anjuran pakai baju putih pada pendukungnya saat mencoblos,pilih yang mampu menjaga keharmonisan keluarga,dll yang tidak mencerminkan sikap seorang petahana.

Apakah benar perubahan temperamen Jokowi tanda munculnya kepanikan? Entahlah, para menteri yang seharusnya memback up jokowi dengan kinerja yang baik,dan mampu mensosialisasikan prestasi Jokowi ke publik, malah ikut-ikutan gaduh.


Menkominfo membuat gaduh dengan pernyataannya pada seorang ASN dengan mengintimidasi AKAN tersebut soal siapa yang menggajinya. Masih belum cukup, muncul pernyataan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terkait cantrang, bahwa seharusnya menteri Susi tak melarang cantrang tanpa solusi buat nelayan. Akibatnya nelayan cantrang di pantura terkena dampak dan menurun pendapatannya. Anehnya kenapa hal ini diucapkan ke publik,kenapa tak langsung aja ke menteri KKP Susi Pujiastuti.

Seolah belum cukup,partai PSI melalui juru bicaranya Frans Meroge Panggabean mengkritik Megawati soal ajakan agar tidak golput, tapi ada silent intimidatif yang mengingatkan masyarakat soal dari mana selama ini masyarakat makan dan minum,menurut Frans (PSI) Mega tidaklah bijak, ucapannya soal ajakan agar tidak golput baik,tapi tak perlu dengan mengaitkannya soal makan dan minum dari mana. Selain itu PSI juga pernah mengecam partai nasionalis yang mendukung munculnya perda syariah.
Hendrawan Supratikno (PDIP)pun meradang,dan meminta agar PSI fokus dengan pilpres dan lebih baik urus diri sendiri.

Belum persoalan lain,soal kekhawatiran Akbar Tanjung yang menuding partai Nasdem akan menghancurkan Golkar. Tak kalah serunya ketika PKB menyerang PPP soal ketua umum PPP Rommy dekat dengan Jokowi hanya untuk selfie,juga soal pernyataan ketua DPP PKB Jazilul Fawaid yang menyatakan menteri dari PPP tak berkontribusi untuk Jokowi. Salah satunya menteri agama.

Tampak terlihat parpol oendukung Jokowi saling tikam hanya untuk cari popularitas, tujuannya berebut coat tail effect. Sebuah sikap kepanikan parpol yang takut kalah,atau tak mampu tembus ambang batas parlementary treshold.

Pada level caleg pun sama, banyak caleg memilih menentang keputusan parpol pengusungnya, dikarenakan melihat realitas dukungan rakyat terhadap capres. Caleg enggan sosialisasi capres,selain alasan cari aman agar tak bermusuhan dengan masyarakat,juga terkait logistik tak mau keluar modal untuk sosialisasi capres. Selain diatas munculnya gerakan perubahan yang dimotori emak-emak yang pingin perubahan juga berpengaruh.

Gelombang penolakan Jokowi semakin membesar, citra Jokowi sebagai presiden yang merakyat sudah hancur. Hal ini sudah dibuktikan melalui survei Sabang Merauke Institute yang menyatakan pilihan rakyat kepada Jokowi karena alasan merakyat hanya meraih 29,46%, sementara yang pingin perubahan ada sekitar 45,05%. SMI juga menyatakan khusus untuk pulau Jawa Jokowi masih unggul diangka elektabilitas 49,32% sementara Prabowo 42,71%. Undecided voternya 7,97%.meski demikian SMI memprediksi Prabowo akan tampil sebagai pemenang pilpres 51%.

Gambaran tentang kekacauan ditubuh internal Jokowi,dan munculnya gerakan perubahan apakah menjadi tanda badai kekalahan akan tiba?Semua tergantung pada kerja keras masing-masing tim sukses. Tidak bisa disimplifikasi,masih terbuka munculnya dinamika perolehan suara hingga hari h pencoblosan tanggal 17april 2019. Tergantung adu kuat antara pengaruh struktural jokowi yang di pimpin TKN dan para kepala daerah, melawan aliansi 212, emak-emak, relawan,dan gerakan kultural perubahan yang dikomandoi oleh BPN.

Jadi siapa lebih kuat,gerakan struktural elitis Jokowi atau gerakan kultural populis Prabowo. Cek fakta tanggal 17 april 2019 nanti.(redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *