Mahathir Batalkan Proyek China, Duterte Tinjau Ulang Proyek Terkait China, Beranikah Prabowo Melawan Dominasi China Bila Terpilih Jadi Presiden?

Terpilihnya Mahathir mohammad sebagai perdana menteri Malaysia, membuat arah kebijakan ekonomi-politik Malaysia bergesar. Mahathir langsung tancap gas membatalkan proyek kereta cepat senilai 20 milyar dollar dan serta proyek pemasangan pipa gas senilai 2 milyar dollar.

Alasan Mahathir membatalkan proyek tersebut adalah akan membebani keuangan Malaysia, proyek tersebut tidak memiliki nilai imbal hasil memadai,dan akan membangkrutkan keuangan Malaysia, serta alasan terakhirnya Mahathir tidak mau didikte China, sebab proposal perjanjian kerja sama sama sekali tidak menguntungkan Malaysia, kepentingan nasional Malaysia tidak terpenuhi apabila proyek tersebut dilanjutkan.

Bukan hanya soal negaranya, sikap Mahathir yang anti China juga diungkapkan dengan mengingatkan presiden Philipina Rodrigo Duterte agar tidak terjebak pada jeratan hutang China,dan membatasi jumlah pekerja migran asal China yang bisa mengganggu stabilitas politik.

Duterte yang awalnya memiliki kedekatan hubungan dengan China,entah kenapa tiba-tiba berbalik arah. Duterte memerintahkan semua perjanjian kerjasama dengan China harus ditinjau ulang. Tujuannya untuk memastikan adanya keadilan bagi rakyat Philipina.

Tercatat proyek penyediaan air Maynilad dan Manila Water ditinjau ulang. Juga proyek bendungan Kaliwa dan proyek pompa irigasi sungai Chico yang dibiayai China dengan menjaminkan aset Patriomonial Philipina. Proyek senilai 12-24 milyar dollar memuat klausul bahwa China berhak untuk menyita aset penting Philipina apabila Philipina tidak mampu membayar pinjaman dari China.

Sebagian yang ditinjau ulang berkaitan dengan perjanjian konsesi,swasta,dan hutang luar negeri. Duterte tegas mengatakan ingin adanya kesetaraan dan keadilan,bukan prinsip perdagangan bebas,dan liberalisme.Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa muncul nasionalisme diantara Malaysia, dan Philipina. Bagaimana dengan Indonesia?.

Di era rezim Jokowi, hubungan Indonesia tampak dekat, ada yang bilang Jokowi memberi red karpet buat China. Tercatat banyak proyek hasil kerjasama China diantaranya proyek bendungan air Jati Gede, jembatan Suramadu, kawasan industri sawit 200 ribu ha atas nama Julong Group, kawasan pengolahan stainless steel di Morowali, belum mega proyek yang tergabung dalam OBOR (one belt obe road) berjumlah 1200 trilyun rupiah lebih yang menurut Luhut Binsar Panjaitan akan ditandatangani april 2019 ini.

Terkait posisi hubungan bilateral Indonesia-China menimbulkan pro dan kontra. Menurut Eny Sri Hartati (indef )proyek senilai 1288 triliun rupiah, bila dikelola dengan produktif,akan mampu mempercepat pertumbuhan,sementara bila gagal mengelola maka Indonesia siap-siap masuk era VOC Belanda jilid 2, dimana Indonesia akan menjadi pasar bahan baku industri dari China.

Standard and Poor mengatakan Beijing memperlakukan proyek-proyek infrastruktur dibawah OBOR sebagai hutang dalam bentuk konsesi jangka panjang dimana satu perusahaan China mengoperasikan fasilitas ini untuk jangka waktu 20-30 tahun dan membagi keuntungannya dengan mitra lokal atau negara setempat.

Sementara direktur IMF Christine Lagarde mengatakan kekhawatirannya akan masalah hutang,dan meminta agar China lebih transparan, mengingat hal ini bukanlah gratis,dan wajib dibayar oleh semua pihak.

Mahathir sendiri pernah mengingatkan Jokowi terkait jebakan hutang China,namun tampaknya tak digubris.Jokowi terlihat optimis untuk mengeksekusi proyek mercusuar,yang bila salah kelola akan menyebabkan sengsaranya bangsa dalam jangka panjang.

Sri Langka pernah mengalami, dimana dipaksa oleh China untuk menyerahkan pelabuhannya untuk dikelola selama 99 tahun oleh China gagal membayar hutang sebesar U$1,4 milyar. Pemimpin Maladewa Moh Nasheed mengatakan bahwa kegiatan China di Maladewa seperti perebutan tanah dan penjajahan,karena 80 persen hutang maladewa berasal dari China.

Perdana menteri Pakistan Imran Khan juga berpendapat bahwa Pakistan akan berhati-hati urusan dengan China,khususnya terkait transparansi mengingat kekhawatiran akan kemampuan keuangan Pakistan dalam membayar proyek Pakistan-China. Bila banyak negara khawatir kejebak hutang pada China, apakah optimisme Jokowi akan berakhir happy ending?.

Sulit menjawab pertanyaan diatas, bahkan menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pun tak sanggup menjawab,dan malah menjawab klise bila proyek OBOR berhasil dan profit kita akan sanggup membayar, masalahnya bila nasibnya sama seperti nasib LRT di Palembang, siapa yang harus bayar?lha Jokowi pada saat debat bilang, butuh waktu puluhan tahun untuk merubah budaya masyarakat agar mau naik LRT, masalahnya sanggup gak kita tanggung kerugian miliaran rupiah perbulan selama puluhan tahun?.

Hutang negara menumpuk, kebocoran penerimaan negara juga terjadi, elit masih banyak yang korupsi yakinkah dengan situasi Indonesia hari ini kita sanggup tanggung hutang ribuan triliun proyek OBOR?.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, punya visi melindungi rakyat,dan berani menentang dominasi asing, termasuk China.Pola pembangunan mercusuar harus berubah, menjadi sesuai prioritas kebutuhan rakyat. Kondisi keuangan juga harus dijaga kesetimbangan fiskalnya agar tidak mengganggu anak cucu nanti.

Bagi kaum skeptis dan pesimis, meletakkan kepercayaan pada Jokowi untuk memperbaiki situasi ketergantungan dengan China jelas tidak mungkin, karena Jokowi pro liberalisme dan kapitalisme. Meminta tanggung jawab pada Jokowi juga tak mungkin,karena kebijakan tak bisa dipidanakan, lagi pula skala proyek berlangsung jangka panjang,sulit diprediksi baik buruknya. Maka hanya tinggal Prabowo, karena pilpres 2019 cuma diikuti 2 pasang kandidat.

Masalahnya,apakah Prabowo berani melawan dominasi China bukan hanya dominasi proyek,tapi juga dominasi transaksi perdagangan dimana kita sering alami defisit neraca perdagangan dengan China,belum soal narkoba dari China yang terus menggempur Indonesia, dan meracuni rakyat.

Kita harus pastikan Prabowo punya nyali,untuk menghadapi kekuatan asing ,dan bisa mengibarkan bendera merah putih agar disegani di dunia internasional. Prinsipnya,indonesia harus berdaulat dan setara dengan bangsa lain di dunia, pembangunan harus dirasakan semua lapisan masyarakat,tidak hanya kelompok penguasa semata.

Apakah Prabowo presiden yang kita nantikan, ataukah rakyat memilih yang lain?kita akan dapatkan jawaban tanggal 17april nanti, tepat saat mata generasi anak cucu kita berharap agar tak perlu mewarisi kebangkrutan akibat salah pilih presiden. Semoga presiden terpilih tak bikin Indonesia bangkrut,terjebak dalam hutang dan tak berdaulat. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *