Beberapa Menteri Diduga Bermasalah, Elektabilitas Semakin Merosot, dan Jokowi Effect Sudah Berakhir, Apakah Ganti Presiden Jadi Kenyataan?

Diperiksanya ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Efendi oleh KPK sebagai saksi atas kasus jual beli jabatan di Kemenag yang melibatkan mentan ketua umum PPP Romahurmuzy seakan membuka tabir bobroknya kabinet Jokowi-JK.

Sofian Efendi menyatakan bahwa KPK tengah memeriksa 13 kementerian/lembaga yang diduga terjadi praktek jual beli jabatan. Bukan hanya itu lebih lanjut Sofian Efendi juga menduga 90% kementerian Jokowi terlibat korupsi jual jabatan.

Bukan hanya Kementerian Agama, Kemenpora juga mengalami hal sama.Namanya tersangkut pada secarik kertas yang ditemukan KPK, diduga ikut menikmati kasus dana hibah yang melibatkan sekjend KONI Ending Fuad Hamidy..bahkan dalam fakta persidangan terungkap Supriyanto mantan bendahara pembantu pengeluaran (BPP) Kemenpora mengaku pernah mendapat perintah untuk menanggung tagihan yang melibatkan Imam Nahrawi salah satunya saat acara buka puasa bersama menteri menghabiskan uang sebesar 20juta.

Hal lainnya adalah peran aspri Imam Nahrawi bernama Miftachul Ulum begitu besar hingga harus dilibatkan agar dana hibah untuk koni bisa segera cair.
Sementara pada konteks menteri agama, kasusnya masih terus bergulir. KPK sendiri menemukan sejumlah uang di laci menteri agama, soal uang apa, masih berada dalam yuridiksi KPK untuk mengungkapkannya.
Namun ada keanehan soal posisi rangkap jabatan antara jabatan sekjend Kemenag dan irjen Kemenag yang dipegang oleh Nur Kholis Setiawan.

Ketua KASN Sofian Efendi menyatakan bahwa rangkap jabatan Nurkholis Setiawan dianggap menyimpang. Wakil ketua KPK Saut Situmorang juga berpendapat sama, agar check and balances bisa berfungsi, maka sekjend dan irjend harus dipisah, tak boleh dirangkap.
Kejanggalan perilaku Menag juga diungkap oleh Mahfud MD,soal tidak dilantiknya Andi M Faisal Basri yang memenangkan pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meski menang dua kali pada pemilihan yang diulang.
Belum sirna kasus kemenag,dan kasus kemenpora,muncul kasus kontroversial, yakni kasus menteri membooking artis VA untuk menemani dinner,dan dikenal dengan istilah “mimican” (mimik-mimik cantik).

Kasus ini mirip dengan skandal Maria Eva dengan Yahya Zaini,seorang kandidat kuat menteri agama dari Golkar beberapa waktu lalu.Apapun motif dan alasannya,tak etis seorang menteri menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk membooking artis, untuk menemani dinner secara pribadi. Mengingat antara personality dan jabatannya melekat secara inharen. Tindakan menteri tersebut sangat biadab, tak bermoral dan melanggar fatsun politik, yang menjunjung moral dan budaya bangsa.

Pada konteks ini Polri dan KPK harus dalami, dan periksa hingga tuntas. Bukan tidak mungkin menteri yang membooking artis VA tersebut sudah sering salah gunakan jabatan dan kewenangan untuk hal-hal pribadi. Bahkan sulit untuk tidak berprasangka, menteri tersebut menggunakan fasilitas dan keuangan negara untuk hal-hal pribadinya.Logisnya kasus ini harus diungkap atas nama moralitas publik yang dicederai.

Seakan tak berhenti melukai rakyat, muncul pernyataan dari Arief Poyuono (Gerindra) yang menyatakan bahwa ada seorang menteri terlibat atas kasus amplop yang menimpa Bowo Sidik Pangarso,dimana Arief yakin kedekatan antara BSP dengan seorang menteri yang memback-upnya untuk mendapatkan amplop guna melakukan money politik terkait pileg 2019 . Amplop yang terdapat cap jempol harus diusut tuntas,apakah terkait pilpres atau tidak. Benarkah ada menteri berada dibelakang BSP untuk melakukan kegiatan money politiknya?.

Banyaknya menteri terlibat pada masalah moral dan hukum, sedikit banyak berpengaruh pada perolehan elektabilitas Jokowi. Tercatat beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya,dan menunjukkan trend berkurangnya elektabilitas Jokowi. Litbang Kompas, Charta Politica, Indikator Politik, mengulas tentang kenaikan elektabilitas Prabowo yang mengejar elektabilitas Jokowi. Apakah Jokowi Effect sudah tak lagi bersinar?.

Terkait hal ini peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan bahwa Jokowi efect sudah redup atau habis. Tak ada lagi histeria rakyat saat lihat Jokowi syuting iklan cukur di bawah pohon, jadi stuntman, naik MRT,naik chopper,bergaya dilan,dll.Rakyat seakan semakin paham bahwa Jokowi adalah aktor film yang hebat,tapi soal ekonomi dan hukum,kegelisahan rakyat semakin meningkat.

Pencitraan Jokowi yang diumbar ke publik, seakan telah semakin jenuh. Rakyat butuh pemimpin serius yang mampu membuat rakyat aman, nyaman,dan mudah cari pekerjaan,dan mudah mendapatkan uang untuk menghidupi dapur di rumah.
Kejenuhan rakyat atas kinerja Jokowi dan kabinetnya mulai membuat rakyat berbondong-bondong mendatangi Prabowo, bahkan ada sebagian relawan yang menyumbangkan penghasilannya buat Prabowo.

Apakah ini gejala awal bahwa Jokowi sedang alami post factum?Eep Syaifullah dan Pollmark membenarkan, Jokowi tengah dihukum rakyat. Bila benar omongan Eep, maka semangat ganti presiden akan semakin membesar.

Jokowi akan menemui jalan buntu,dimana dulu ia dianggap representasi wong cilik, sekarang dengan banyaknya menteri dan elit pemerintah tersangkut korupsi, dimana PDIP,Golkar juga menyumbang angka koruptor,maka Jokowi akan dianggap sebagai wakil wong licik. Tanda adanya perubahan semakin tak terbendung, apakah Jokowi akan pulang kampung? Kita tunggu tanggal 17 April 2019. Apakah Jokowi efect masih eksis, atau ganti presiden jadi kenyataan. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *