Kebijakan Paradoks Pemerintah Terkait Soal Subsidi Elpiji 3 Kg, Premium,dan Pertamax. Siapa Berhak Nikmati Subsidi?

Beberapa waktu lalu kita mendengar pernyataan menteri ESDM Ignatius Jonan yang merekomendasikan agar masyarakat beralih menggunakan kompor listrik,dan penggunaan elpiji.Alasan yang diungkap terkait efisiensi,menurut Jonan penggunaan kompor listrik lebih murah ketimbang menggunakan elpiji.

Terkait soal efisiensi PLN telah melakukan riset, bahwa penggunaan kompor listrik lebih ramah lingkungan, dibandingkan dengan kompor gas. Soal efisiensi harga kompor gas elpiji 3kg jauh lebih murah dari kompor listrik. Namun murahnya karena ada faktor subsidi,seandainya subsidinya dilepas,maka akan terjadi harga yang hampir setara.

Jelasnya pemerintah,meminta agar subsidi buat rakyat melalui elpiji 3kg dikurangi atau dicabut dan soal polusi juga akan berkurang. Artinya rakyat harus mau keluar kocek lebih banyak untuk membeli kompor dan pulsa listrik.

Lagi-lagi rakyat disuruh mandiri,dan ikut partisipasi menjaga lingkungan dari bahaya polusi udara.Untuk merealisasikan langkahnya, Pertamina mengeluarkan larangan gas elpiji 3kg dijual ditoko eceran, wajib dibeli pada pangkalan elpiji terdekat yang sudah mendapat ijin dari pertamina.

Terkait hal ini pertamina berargumen bahwa banyak terjadi salah sasaran yang seharusnya tidak dapat subsidi,tetapi ikut menikmati subsidi.Dan besaran beban subsidi juga akan semakin meningkat,bila distribusinya tidak dikendalikan.

Lain soal gas elpiji, lain pula dengan soal premium,dan pertamax.Pemerintah melalui menteri ESDM Ignatius Jonan berencana untuk melepas premium sesuai harga pasar. Subsidinya dihapus. Saat ini harga premium dikisaran 6550 rupiah,sementara harga keekonomiannya 7000 rupiah. Berarti ada subsidi 450 per liter. Pemerintah berencana mengganti subsidi dari subsidi premium menjadi subsidi pertamax, karena dianggap lebih ramah lingkungan.Tak jelas berapa harga subsidi pertamax,saat ini harga pertamax 9500 rupiah/liter.

Terkait kebijakan ini Jonan menjelaskan rencananya akan diterapkan di APBN tahun 2020.Dari uraian diatas ada persamaan terkait kebijakan pemerintah soal gas elpiji,dan premium, yakni mengurangi tingkat polusi,dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

Pada konteks kebijakan pengalihan subsidi dari premium ke pertamax,terdapat kurangnya informasi terkait soal siapa yang berhak menerima subdisi?Kita tahu bahwa pengguna premium mayoritas lapisan bawah kelas ekonomi,sementara kalangan middle-up biasanya menggunakan pertalite,atau pertamax untuk konsumsi BBM.

Apabila premium tak lagibdisubsidi,dan pertamax disubsidi,maka ada potensi penikmat subsidi adalah orang mampu.
Ada kebijakan bersifat paradoks antara elpiji 3kg,dengan pemberian subsidi pertamax. Bagaimana cara mengatasinya?

Sayangnya Jonan tidak merinci,apakah alokasi subsidi itu dibatasi atau dibebaskan.Apakah menggunakan kartu khusus untuk membeli pertamax,atau siapapun boleh membeli pertamax.Jonan juga tak menjelaskan berapa rupiah per liter alokasi anggaran subsidi pertamax. Apakah nilai subsidi lebih besar dari 450/liter seperti premium atau lebih besar dari nilai subsidi premium atau justru lebih kecil.

Logikanya bila nilai subsidi pertamax lebih kecil dari subsidi premium,kalangan bawah akan sulit mengakses,sebab daya belinya tak menjangkau. Sementara bila nilai subsidinya lebih besar,maka beban negara untuk membiayai subsidi pertamax akan semakin membengkak.

Sementara terkait elpiji justru ada tendensi pemerintah untuk mengurangi beban subsidi. Mana yang benar,pemerintah berniat mengurangi subsidi atau menambah subsidi. Makin bingung melihat kebijakan pemerintah. Terlihat sulit memahami apa sebenarnya landasan berfikir pemerintah.

Kerangka berfikir untuk mengurangi polusi bisa dimengerti,namun tetap ada keganjilan mengingat Indonesia masih mengalami kebakaran hutan,sementara penegakan hukum atas kebakaran hutan juga tak mencerminkan rasa keadilan. Bnyak perusahaan yang di jatuhi denda tapi eksekusinya tak pernah tuntas,bahkan uang dendanya pun belum masuk kas negara.

Dari hal diatas terlihat betapa kacaunya kebijakan pemerintah,proses perencanaan,examinasi,dan implementasi terlihat hanya bersifat tekstual,tanpa riset pendalaman yang memadai pada satu kementerian yakni kementerian ESDM saja kacau,bagaimana dengan kebijakan terkait lintas kementerian.

Sekali lagi,kebijakan yang bersifat trial and error tidak bakal bisa menyelesaikan masalah,butuh kajian matang,observasi data dan fakta,serta memiliki aproximasi yang baik agar sebuah kebijakan memiliki validasi,dan akurasi yang tinggi. Mental cari rente ditubuh birokrasi juga harus dipangkas habis. Pofesionalitas membutuhkan dedikasi,fokus,dan pengorbanan maksimum. Negara harus mampu menciptakan iklim buat munculnya para birokrat profesional dan berjumlah banyak.

Rakyat akan hanya jadi obyek ilusi pembangunan,manakala kebijakan dalam satu kementerian masih terlihat dangkal,sporadis,pragmatis,dan berorientasi jangka pendek.Anggaran akan terus terkuras,nasib rakyat jalan ditempat. Sumber daya alam semakin berkurang,nasib rakyat tetap statis,pembangunan lantas ditujukan untuk siapa?. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *