Data Kebocoran Potensi Penerimaan Negara Mulai Terungkap, Jokowi Mulai Diragukan Kapasitasnya Sebagai Kepala Negara, Apakah Tanda Prabowo Jadi The Next Presiden RI?


Selama masa kampanye pilpres,isu tentang bocornya kekayaan negara ramai diungkap ke publik.Prabowo menggunakan isu kebocoran keuangan negara sebagai dagangan kampanyenya, sementara pihak pemerintah selalu melakukan bantahan.sementara rakyat menjadi kebingungan,pihak mana yang benar soal hilangnya kekayaan negara?

Kebingungan rakyat sedikit mulai terobati manakala beberapa lembaga kredibel mulai mengeluarkan berbagai temuan dan data terkait bocornya potensi pendapatan negara.

Anggota IV BPK RI RIzal Djalil tanggal 1April 2019 mengatakan bahwa BPK RI menemukan adanya perbedaan data antara data ekspor yang dilakukan oleh pemerintah dengan data realisasi penerimaan barang dari negara tujuan ekspor.

Terkait perbedaan data ini, ada potensi kehilangan penerimaan negara. Sektor yang dianggap memiliki perbedaan data tersebut diantaranya batubara, barang tambang,dan mineral.

Lebih lanjut rizal memberi ilustrasi terkait data di Korea Selatan, Jepang, dan India pada periode perdagangan 2017-2018.
Di Korea Selatan Indonesia mengekspor minerba dengan volume total 62,1 juta ton. Sedangkan data penerimaan barang dari Korea Selatan sebesar 78,7 juta ton. Ada selisih data sebesar 16,6 juta ton.

Di India untuk periode waktu yang sama, Indonesia mengekspor minerba sebesar 174,6 juta ton. Sementara data dari india sebesar 197,3 juta ton. Ada selisih 22,7 juta ton. Sementara di Jepang data ekspor minerba 53,1 juta ton, data dari pemerintah Jepang sebesar 60,9 juta ton. Ada selisih sebesar 7,8 juta ton.

Bisa dijumlahkan sendiri berapa total selisih data perdagangan barang tambang dan mineral diatas. Berapa potensi penerimaan negara yang bocor? Sayang BPK RI tidak membreakdown jenis mineral dan barang tambang diatas berikut juga harga internasional komoditi tersebut. Berapa triliun uang indonesia yang hilang?

Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan saat jumpa pers OTT anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.


Senada dengan temuan BPK RI soal bocornya potensi keuangan negara, KPK RI melalui wakil ketua komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh litbang KPK, potensi penerimaan negara harusnya 4000 triliun, sedangkan faktanya apbn 2019 sekitar 2439 triliun. Masih ada kebocoran penerimaan negara,besarnya ribuan triliun.

Data diatas belum dikaitkan dengan pernyataan Jokowi saat akan melaksanakan kebijakan tax amnesty. Jokowi tampak yakin ada 11000 triliun uang orang Indonesia yang ada di luar negeri. Belakangan jokowi meralat statemennya,sejalan dengan realisasi tax amnesty tak sesuai target yang direncanakan. Belum data,dimana kebocoran pengelolaan dan belanja APBN yang dikorupsi. JK sebagai wapres membenarkan adanya kebocoran APBN dengan bukti banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK.

Melihat hal diatas,sebagai rakyat kita wajib prihatin, miris melihat masih banyaknya rakyat yang belum mampu mengakses kebutuhan primer secara layak,sementara kekayaan negara bocor keluar negeri seolah rakyat tidak memiliki pemimpin yang bisa menjaga amanah konstitusi.


Sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut, seharusnya mampu melahirkan pemerintahan yang kuat.Presiden sebagai kepala negara dan merangkap kepala pemerintahan, diharapkan rakyat mampu membuat jalannya pemerintahan tertib,stabil,dan bergerak sesuai amanat konstitusi menuju tercapainya tujuan negara,yakni :melindungi segenap tumpah darah Indonesia,mencerdaskan kehidupan bangsa,memajukan kesejahteraan umum,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jokowi sebagai presiden RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap sen kekayaan negara tidak mengalir keluar negeri secara sia-sia.

Rakyat sudah mempercayai Jokowi sebagai presiden,rakyat juga berhak untuk diurus secara benar dan sungguh-sungguh. Atau akan muncul distrust,dimana rakyat akan mempertanyakan kapasitas Jokowi sebagai kepala negara untuk merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara.

Pada konteks temuan BPK RI dan litbang KPK diatas, Jokowi diharapkan segera membuat renstra untuk segera memastikan bahwa kebocoran negara akan segera tertutup,dan rakyat akan terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Butuh pemimpin yang memiliki strong leadership, kewibawaan yang tinggi,dan komit untuk menciptakan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan negarayang bersih dan bebas dari KKN.

Tampak Jokowi sulit keluar dari jepitan KKN,terbukti dengan statemen ketua KASN Sofian Efendi bahwa ada dugaan 90 persen kabinet Jokowi melakukan praktek jual beli jabatan. Artinya Jokowi belum mampu memenuhi ekspektasi rakyat, soal tekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.Akankah rakyat tetap percaya Jokowi atau berubah haluan cari penimpin yang lain?


Bila dikaitkan dengan pilpres 2019,maka jawabannya tergantung dari Jokowi. Jokowi harus merubah stigma dari petugas partai yang lemah dan berkesan dikendalikan,menjadi pemimpin yang berjiwa negarawan.Saat ini kapasitasnya masih jauh dari level negarawan, Jokowi masih kuat pencitraan, sementara negarawan tak butuh pencitraan bukan.

Bukan tidak mungkin, Prabowo akan semakin meraih simpati rakyat. Rekam jejak Prabowo, kapasitas, integritas,dan komunikasi yang dibangunnya bersama rakyat akan membuat elektabilitasnya akan semakin mengejar atau bahkan melewati Jokowi. Prabowo harus bekerja keras meyakinkan rakyat,bahwa dia adalah negarawan,dan dia sanggup untuk menuntaskan amanah rakyat untuk membawa negara kearah yang lebih baik.

Prabowo harus jabarkan pada rakyat soal tekad berantas KKN,soal konsep meraih tujuan konstitusi,soal masa depan negara dan rakyat harus lebih baik dibawah pemerintahannya,dan soal terwujudnya keadilan sosial,khususnya keadilan hukum.

Tergelincirnya elektabilitas Jokowi,dan terkuaknya kebocoran kekayaan negara,semakin membuat rakyat percaya perkataan Prabowo,soal mengalirnya kekayaan indonesia keluar negeri. Ada benarnya juga pernyataan AHY,bahwa rezim Jokowi membuat turunnya harga diri bangsa. Revolusi mental hancur berkeping-keping, aroma KKN menguat,sektor ekonomi dan hukum masih bermasalah, apakah Prabowo mampu menjawabnya?

Tandanya sudah mulai terlihat, emak-emak memberi dukungan,ijtima’ ulama mendukung, pengusaha ikut mendukung, kerumunan masa mulai menyemut, tanda sebagian rakyat ingin perubahan. Prabowo harus bisa membuat rakyat jatuh hati untuk memilihnya. Bukan tidak mungkin Prabowolah sosok yang dianggap mampu mengembalikan harga diri bangsa, mencegah kebocoran,dan membuat rakyat aman tenteram. Soal kemungkinan Prabowo the next presiden RI, kita kembali pada takdir Allah Swt.

Rakyat harus bersikap,ribuan triliun uang yang hilang berguna untuk membayar hutang,untuk memperkuat alutsista dan hankam, untuk membuat lapangan kerja semakin terbuka,dan jurang kemiskinan dapat dipersempit. Jokowi atau Prabowo itu terserah rakyat,rakyat berdaulat pemilu berkualitas. Saatnya daulat rakyat harus bicara,tunggu 17 april saat rakyat akan tunjukkan kedaulatannya. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *