Debat Capres Ke-4 Jokowi Tetap dengan Ciri Khasnya Feodalistik-Birokratik, Prabowo Ajeg Retorika, Rakyat Nasibnya Bagaimana?

Debat ke-4 capres yang mengangkat tema soal ideologi, pemerintahan,hankam dan politik luar negeri dilangsungkan tanggal 30 maret 2019 banyak muncul kejutan. Muncul mulai dari kata dilan (digital melayani),tuduhan khilafah dan PKI, soal 90 persen kabinet terindikasi korup, sampai Prabowo memarahi audiens yang tertawa.

Pada konteks performance, Jokowi tampil rileks dengan sneakers dan baju putih, sementara Prabowo dengan stelan jas formal. Pada konteks intonasi dan aksentuasi, Jokowi khas dengan ritmiknya,yakni ritmik kognitif,menghapal data,menyampaikan data,dan bertanya soal hal spesifik partikularistik kepada Prabowo,dengan harapan Prabowo tidak paham,dengan pertanyaannya,misal : soal Mall Pelayanan Publik (MPP), dan soal etnis Rohingya pada konflik Rakhine di Myanmar. Sementara Prabowo tampil dengan intonasi tinggi,ekspresif,dan tampak berkesan marah-marah.

Terkait materi, Jokowi tampak tampil dengan paparan yang kacau dan inkonsisten,ada beberapa kesalahan terkait data.contoh soal jumlah suku,jokowi bilang ada 710 sementara versi BPS pada tahun 2010 ada 1340 suku. Soal korupsi,Jokowi memberi ilustrasi indeks korupsi KPK yang terus naik termasuk di eranya,dari skor 37 ke skor 38.

Sementara terkait konflik KPK vs Komjend. Budi Gunawan(BG), kasus penyiraman air keras Novel Baswedan,keterangan KASN Sopian Efendi bahwa ada dugaan 90 persen kabinetnya main pat gulipat korupsi terkait jual-beli jabatan,soal menteri sosial tertangkap korupsi,soal Romy anggota (penasehat) TKN Jokowi,soal anggota DPR Golkar Bowo Sidik Pangarso tak terjawab lugas. Rakyat bingung, Jokowi ini capres atau presiden. Jangan- jangan pemberantasan korupsi itu murni kerja KPK,dan Jokowi sebagai kepala negara tampak cuek atau bahkan merasa terganggu dengan kinerja KPK.

Jokowi tampak tak serius dengan visi besar pemberantasan korupsi,lebih memilih tindakan artificial. Dilan adalah digital melayani yang barangkali untuk memenuhi prosedur formal soal transparansi,soal niat perang lawan korupsi Jokowi cenderung hanya lip service.

Hal berbeda justru ditampilkan Prabowo, Prabowo tampak lugas,dan lebih strong untuk memberantas korupsi.
Hal senada juga tampak saat Jokowi ditanya terkait tuduhan pada Prabowo soal khilafah,hilangnya dzikir,dan hari santri. Jokowi gagal menjelma sebagai sosok kepala negara,jokowi justru menjawab dirinya juga dituduh pki. Ini jawaban ekletik. Jokowi tampak pas sebagai kepala pemerintahan dari pada sebagai kepala negara.

Jawaban ekletik semacam ini mempertontonkan ketidak jujuran Jokowi pada jawaban-jawabannya,maka kebijakan menerapkan kurikulum pancasila sejak paud wajib diabaikan rakyat karena Jokowi tampak tak bersikap terkait sosoknya sebagai kepala negara yang harus menjaga situasi keamanan negara,apa iya rakyat harus cari jawaban sendiri bila dituduh dengan hal-hal yang bersifat tindak pidana?

Jadi bagaimana mungkin Jokowi akan serius menerapkan kurikulum pancasila,sementara Prabowo rakyatnya dituduh hal berbasis fitnah tidak mendapat jawaban selevel kepala negara.

Sikap Jokowi terkait komitmen menciptakan pemerintahan bebas korupsi digeser jadi pemerintahan dilan. Terkait fitnah yang dialami Prabowo,dijawab dengan cara yang ekletik. Dari dua konsideran diatas tampak pas bila pemerintahan Jokowi dianggap menerapkan pemerintahan berciri feodalistik-birokratik. Hanya memuat aspek material -formal,dan menjauh dari substansi, yakni tujuan konstitusi RI.

Terlihat Jokowi membela kelompoknya, dan abai dengan perasaan dan harapan rakyat. Soal hancurnya revolusi mental,tampak tak terlihat kesedihan dan kemarahan.

Justru kemarahan Prabowo soal pembelaan negara jauh lebih clear. Prabowo marah tatkala ada yang tertawa mendengar ucapannya soal lemahnya pertahanan dan keamanan RI. Prabowo juga marah,saat mendengar rakyat Indonesia dihina oleh bangsa lain. Termasuk sindiran perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong,terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Dimana tampak dari penjelasan PM Singapura Lee, yang seolah presiden Jokowi merengek agar Singapura terus menambah investasi di Indonesia. Menurut Lee, Indonesia katanya negara besar,kenyataannya minta bantuan dari Singapura.

Meski demikian Prabowo juga punya masalah terkait pernyataannya soal lebih TNI dari anggota TNI. Prasangka berlebih soal informasi bersifat ABS (asal bapak senang),angaran hankam yang dinilainya kecil karena hanya 0,8% dari PDB Indonesia. Soal anggaran kecil, Prabowo tak menjelaskan apa yang hendak dilakukannya bila dia jadi presiden. Panggung debat,harusnya dimanfaatkan betul untuk menjelaskan kebijakan yang hendak diambilnya. lagi-lagi rakyat dapat jawaban retorika.

Apa rakyat harus memilih kucing dalam karung?sekali lagi Prabowo tak penuhi ekspektasi rakyat,yang bisa menjamin keamanan.Rakyat puas dapat jawaban soal fungsi managerial dari Jokowi,tapi gagap soal presidensiil. Alamat korupsi,liberalisme,pornografi,narkoba,illegal mining,illegal loging,perlindungan TKI,perlindungan TKW dari potensi perkosaan dan perbudakan di negara orang,dll tak akan pernah tuntas,atau ada perubahan signifikan. Halo,apa kabar tembak mati bandar narkoba?

Setiap hari kita akan terus dihiasi dengan berita perempuan dibunuh,dimana-mana dan nyaris tiap hari,seks bebas makin meluas,koruptor akan berlindung dipunggung dilan,bayi diaborsi,dibuang,dan dikubur,warga negara kita akan diculik kelompok morodan minta tebusan,TKI dan TKW terancam hukuman mati di negara orang,dan terakhir sawit kita diusir dimana-mana.

Kami rakyat Indonesia membutuhkan pemerintahan yang cakap managerial,dan punya leadership yang disegani dunia. Rakyat tak butuh presiden yang kuat tapi selalu marah dan tak tahu cara mencapai tujuan berbangsa. Apalagi presiden yang hobi selfi, tapi tak mampu melindungi rakyatnya,maklum hanya petugas partai.Sulit berharap dari rezim produk gagal revolusi mental.

Buat partai politik, kapan kami rakyat Indonesia diberi calon presiden yang tahu apa itu kemerdekaan,tahu bagaimana caranya mengisi kemerdekaan,paham kapan rakyat butuh perlindungan,dan tahu mengapa rakyat harus tetap bekerja? (Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *