HICON : Ada Kemiripan Modus Korupsi Bowo Sidik dan Romahurmuziy


‘Penegak Hukum dan Pengawas Independen Pemilu Diminta Ikut Laporkan Temuan Politik Uang’

Yogyakarta, kudussatu.com–Kasus OTT KPK terhadap politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangaraian (BSP) mendapat perhatian luas publik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar itu ditangkap disebuah apartemen di Jakarta dengan barang bukti 84 kardus berisi pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 dengan total uang Rp 8 miliar.

“Jika dicermati, Jika modus yang diduga digunakan oleh BSP mirip dengan yang diduga digunakan oleh Romahurmuziy, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang beberapa minggu sebelumnya juga ditangkap KPK dalam kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama,” kata Direktur HICON Law & Policy Strategic dalam rilisnya yang diterima kudussatu.com, Jum’at (29/3/2019).

Dijelaskan Hifdzil, Bowo Sidik Pangarso yang tercatat sebagai calon anggota DPR RI Dapil 2 Jarang (Kudus, Jepara dan Demak) diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu jo Pasal 64 ayat 1 (KUHP).

“KPK dalam jumpa pers (28/3/2019) menyatakan bahwa BSP diduga mengumpulkan uang untuk melakukan serangan fajar pada pemilu 2019 dengan jalan menggunakan jabatannya untuk menekan PT Pupuk Indonesia agar kembali menggunakan jasa PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) untuk pendistribusian pupuk,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terhadap dugaan kasus korupsi yang menjerat BSP tersebut, HICON Law & Policy Strategic menyampaikan hal sebagai berikut:

  1. Mengapresiasi kinerja KPK dalam hal melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku dugaan kasus korupsi dan tidak terpengaruh atas situasi politik saat ini.
  2. Mengapresiasi langkah cepat Partai Golkar atas keputusannya memecat saudar BSP sehingga partai dapat tetap fokus dalam pelaksaan pemilu dan saudara BSP dapat fokus menghadapi kasus hukumnya,” terangnya.
  3. Mengingatkan dengan keras kepada semua peserta pemilu (baik partai politik maupun perseorangan) untuk bersikap keras kepada semua calon legislatifnya agar tidak melakukan politik uang (money politic) dalam mendapatkan suara pemilih.
  4. Mengimbau dengan seksama kepada setiap pemilih untuk tidak menerima politik uang (money politic) dalam bentuk apapun dari setiap calon legislatif, termasuk dari para tim sukses maupun simpatisan para calon legislatif dalam menggunakan hak pillihnya.
  5. Mengiimbau dengan seksama kepada setiap pemilih untuk melaporkan setiap politik uang (money politic) yang terjadi kepada Bawaslu dan penegak hukum.
  6. Mendorong Bawaslu dan penegak hukum serta pengawas independen pemilihan umum baik dalam negeri maupun luar negeriuntuk melaporkan setiap temuan politik uang. (Am/Ah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *