Dari Menteri, Kader Parpol Pendukung Ditangkap KPK, Sampai Munculnya Aroma Tak Sedap Praktek Jual Beli Jabatan di Kabinet , Akankah Jokowi Tetap Menangi Pilpres 2019?

Pernyataan ketua Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Efendi bahwa KPK tengah memeriksa adanya dugaan praktek jual beli jabatan di 13 kementerian dan lembaga membuat gempar masyarakat.

Bahkan tak kalah mengejutkan tatkala Sofian Efendi telah memberitahu Presiden Jokowi bahwa lebih dari separuh kementerian dan lembaga teracuni praktek korupsi jual beli jabatan. O..alah presiden ternyata sudah diberitahu tho.

Lebih lanjut Sofian menduga bahwa 90 % kementerian dan lembaga telah terjadi praktek jual beli jabatan. Hmm..ngeri kali ini barang.Kita tentu masih ingat dengan sosok Idrus Marham yang saat itu merupakan menteri sosial. Nasibnya juga sama tertangkap KPK bersama kader partai golkar launnya,yakni Eny Maulani Saragih terkait kasus PLTU-Riau.

Belum lama juga mantan ketua Umum PPP Romy mengalami hal sama, ditangkap KPK terkait suap jabatan di Kemenag.Wah..apa hubungannya dengan Jokowi? Semua yang dengan fakta diatas memiliki keterkaitan dengan proses pilpres yang diikuti oleh Jokowi sebagai incumbent.Mereka adalah kader partai pendukung Jokowi,menteri di kabinet Jokowi,dan juga para pejabat dibidang administrasi publik yang menyokong pemerintahan Jokowi-JKm

Belum ditambah fakta lain,terkait parpol pendukung utamanya juga menjadi penyumbang terbanyak koruptor yang ditangkap KPK. partai pendukung lain yang mengusung gerakan perubahan,ada juga kadernya.yang diciduk KPK.Makin lengkap rasanya aroma korupsi di sekeliling Jokowi.Ini tentu membuat langkah Jokowi semakin terbebani dalam upayanya untuk meraih jabatan periode kedua.

Apa urusannya dengan Jokowi, toh secara hukum Jokowi belum pernah terlibat pada kasus apapun.Jelas hal diatas tidak terkait apapun dengan Jokowi,tetapi elektabilitas petahana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,diantaranya terkait integritas pemerintahan khususnya menyangkut terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.Selain itu indeks kepuasan publik juga sangat dipengaruhi oleh performa kinerja hukum pemerintah.Khususnya dalam hal pencegahan korupsi ditubuh pemerintahan.

Artinya semakin banyak kader parpol pendukung pemerintah baik yang berada di kabinet,maupun parlemen tertangkap melakukan tindak pidana korupsi,maka reputasi dan kewibawaan pemerintah akan semakin merosot.Publik menjadi tidak percaya pada apa yang dilakukan dan dikerjakan pemerintah,pada akhirnya legitimasi pemerintahan akan berkurang,dan ujungnya berakhir dengan post factum,rakyat menghukum rezim yang dipilihnya dengan cara tidak memilihnya kembali di pemilu berikutnya.

Hal ini terlihat juga terjadi pada Jokowi. Selain persoalan ekonomi,sektor hukum termasuk yang dianggap bermasalah pada pemerintahan Jokowi-JK,,terbukti dengan tingkat kepuasan publik yang rendah dikedua bidang diatas.

Indeks pemberantasan korupsi meski meningkat angkanya,tapi jalannya pemberantasan korupsi masih terlihat lambat.Tak heran jika tingkat elektabilitas Jokowi semakin turun,salah satunya juga mulai munculnya keraguan publik atas komitmen Jokowi untuk menjauhkan korupsi dari tubuh pemerintahannya.

Berbagai masalah mulai dari kasus komisioner KPK versus Budi Gunawan, kasus Novel Baswedan, pemukulan anggota KPK oleh oknum pemda Papua, kasus RJ Lino terkait peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok,merupakan contoh kasus yang terjadi di era rezim Jokowi-Jk.kasus diatas mengandung kontroversi dan menyita perhatian publik.Tidak berarti ini salah Jokowi,tapi banyak yang meragukan kapasitas Jokowi dalam menyelesaikan masalah korupsi terkait posisinya sebagai kepala negara.

Publik menginginkan munculnya pemerintahan yang bersih,dan meniliki strong leadership untuk menjauhkan Indonesia dari maraknya tindakan korupsi yang beberapa waktu lalu disebut Prabowo sudah seperti kanker stadium 4.

Melihat banyaknya persoalan terkait korupsi diatas yang tampak nyata ada dipusat pemerintahan apakah Jokowi akan tetap dipercaya rakyat di pilpres 2019 nanti?

Pilpres tidak hanya melihat hukum sebagai satu-satunya aspek yang menentukan keterpilihan capres. Faktor profile,rekam jejak,popularitas, ide-gagasan yang hendak diusung,program pembangunan yang hendak diusung, solidnya mesin partai dalam bekerja mensosialisasikan capres,dan faktor kompetitor juga berpengaruh.Jokowi pada pilpres 2019 menggandeng Ma’ruf Amin sebagai wapresnya. Sementara kompetitornya adalah pasangan Prabowo-Sandi.

Berbagai survei masih menunjukkan bahwa angka elektabilitas Jokowi -Ma’ruf amin masih terlihat unggul dari pasangan Prabowo-Sandi.

Situasi makin seru tatkala trend elektabilitas Jokowi cenderung turun,dan Prabowo terus naik apakah elektabilitas Jokowi mampu dikejar Prabowo atau justru elektabilitas Jokowi rebound kembali dan memenangkan pemilu?semua serba mungkin. Siapapun yang keluar sebagai pemenang pemilu tetap harus dihormati.

Rakyat Indonesia sudah cerdas dan teruji dalam menghadapi pemilu,apapun hasilnya inilah wajah peradaban Indonesia saat ini dimana pemenang pemilu merupakan pilihan rakyat mayoritas.jadi,mulai sekarang tentukan sikap,saat pencoblosan pastikan,mencoblos untuk peradaban bangsa 5 tahun kedepan.

(redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *