Petani, Gadis Seksi Primadona Politisi, Nasibnya Terjepit Diantara Manisnya Janji dan PHP

Nama petani menjadi nama yang sering disebut,saat pemilu,atau pilkada . Para politisi dengan penuh percaya diri,lantang mengklaim bahwa mereka adalah yang paling perduli dengan nasib petani. Apakah dengan menjadi primadona politisi,nasib petani indonesia menjadi lebih sejahtera?

Data terakhir menyebutkan per Februari 2019 nilai tukar petani (NTP) sebesar 102,94 turun 0,37% dari bulan januari 2019 sebesar 103,33. Artinya terlihat bahwa ada kecenderungan bahwa petani menjadi korban PHP (pemberi harapan palsu). NTP merupakan indikator daya beli petani,dimana semakin besar nilai NTP,berarti daya beli petani semakin membaik.

NTP menurut BPS memiliki pengertian sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani.Dengan indeks harga yang dibayar petani.
Batas impas dinyatakan apabila nilai NTP= 100. Artinya diatas 100,petani untung,dibawah 100 petani buntung atau tekor.

Ukuran diatas hanya memuat aspek kuantitatif,aspek kualitatif tidak dilihat. Jadi apabila tanaman rusak kena hama,banjir,atau bencana alam lain ,nilai indeks diatas tak jelas apakah dihitung ataukah tidak. Belum jebakan riba,dimana ada sebagian petani pinjam modal dari tengkulak,bayar saat panen. Biasanya hasil panen diambil tengkulak.

Dari deskripsi diatas,terlihat indeks kesejahteraan petani masih minim. Petani hanya seksi sebagai komoditi politik,nasibnya ajeg miskin turun temurun. Situasi paradoks justru terjadi,dimana saat ini minat untuk menjadi petani semakin menurun,sementara minat menjadi politisi justru semakin meningkat.

Artinya entah petaninya semakin cerdas dengan menyadari kalau dirinya cuma akan jadi korban PHP atau politisinya yang kelewat “ndableg” istilah Jawa tak punya malu,sudah paham nasib petani susah masih terus di PHP-in juga. Celakanya jumlah politisi yang mencoba memPHP petani semakin banyak. Ehhmm..makin rumit aja.

Yah,nasib dunia pertanian memang semakin rumit. Mulai dari rumitnya sengketa agraria,soal irigasi,pupuk,benih,obat-obatan pertanian yang selangit harganya,alsintan yang harganya tak ramah,upah buruh,belum penyuluh pertanian yang sama gagapnya dengan skill petani,makin membuat raut muka petani semakin asem dilihatnya.

Belum data dan informasi yang kacau dari pemerintah antar pemda belum terintegrasi datanya,data produksi,data stok,dan data demand dari pasar tak pernah valid maka tak heran petani hanya bisa pasrah dan berdoa,menunggu datangnya pemimpin bijak yang paham dengan kondisi dan nasib petani.

Entah disengaja,entah tak paham yang jelas petani yang zamannya Bung Karno jadi simbol ideologi “marhaenisme” saat ini hanya menjadi komoditi debat tak bersolusi. Tak ada upaya angkat nasib petani,yang ada politisasi nasib petani.Anggaran negara memang fantastis,tapi cerita benih rusak,pupuk langka,pupuk palsu,alsintan tak sesuai kondisi geografis,tak kalah fantastisnya.
Banyak janji sudah diumbar,kartu sakti petani juga sudah dibagi,tapi nasib petani tetap sama jogging poco-poco.

Cerita berbeda justru kita dengar dari negara tetangga Malaysia,Thailand, Jepang, Selandia Baru,dan Amerika. Disana para petani diangkat sebagai permaisuri negara, geisha budak Jepang. Petani menempati posisi sebagai warga negara kehormatan. Padahal dinegara-negara tersebut diatas tak punya Bung Karno,dan tak ada partai yang katanya partai wong cilik.Entah benar pro wong cilik,atau pro wong licik,tak jelas. Kenyataannya banyak kadernya terjerat korupsi,tapi ngibulnya tetap setengah mati.

Petani tebu dan petani garam merana akibat adanya kran impor. Sedangkan petani karet dan sawit merana karena harga komoditasnya merosot. Padahal pemerintahan dihuni oleh the rulling party,partai yang mengatas namakan partai wong cilik diatas.

Bahkan ironisnya, petani sawit di anjurkan untuk menanam jengkol dan petai. Semoga ini solusi,dan petaninya harus bersyukur karena tak disuruh beternak kalajengking untuk diambil racunnya.

Tampaknya kepenatan petani Indonesia, tak dirasakan petani Thailand. Di thailand harga beras dibeli oleh pemerintah dengan harga 30-50% diatas harga pasar. Bahkan di era Yingluck Sinawatra harga beras dibeli 50% lebih mahal dari harga pasar. Bagaimana bulog,berani beli beras petani sama seperti di Thailand?

Hal sama juga berlaku di Vietnam,meski tak sehebat Thailand, harga beras petani Vietnam di jamin oleh pemerintah 30% diatas harga produksi. Atau jelasnya NTP 130. Petani tak bayar pajak dan irigasi,sampai luasan lahan tertentu bunga bank juga rendah hingga 8%lebih rendah dari bunga komersial. Jika terjadi bencana,kerugian diganti pemerintah,umumnya diganti bibit dan pupuk.

Sekali lagi apa kabar Bulog? Yakinlah,pak Menko Perekonomian tahu soal petani Thailand dan Vietnam.Namun demikian pemerintah juga ada baiknya,banyak membangun bendungan,proteksi lahan pertanian agar tidak berubah fungsi juga sudah dikerjakan,yang belum adalah proteksi petani. Proteksi atas profesi petani,yang di negara yang dikenal “mbahnya” faham kapitalisme dan liberalisme pun sudah dilakukan sejak era Abraham Lincoln. Di Amerika ada yang namanya undang-undang “homestead act 1862”. Yang khusus untuk melindungi dan mengangkat martabat petani.

Petani di era Abraham Lincoln mendapat pembagian lahan seluas 65 ha / kapling. Dan didik sebagai petani profesional di land grant college. Amerika secara nyata melakukan reforma agraria,tidak bagi-bagi sertifikat buat petani. Aeperti kata Rizal Ramli:” bagi-bagi sertifikat itu hanya baik dari aspek legalitas”. Entah tahun berikutnya petani harus bayar PBB-nya atau tidak,semoga semangat mensejatherakan petani bukan hanya PHP,dan program ethok-ethok. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *