OTT KPK “Krakatau Steel” Tegaskan BUMN, BUMD Banyak Tekanan dan Salah Urus, Akankah Pemda Kudus Ikuti Jalan Yang Sama?

Berdasarkan UU no 19 tahun 2003, BUMN memiliki pengertian badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.Adapun tujuan BUMN diantaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasuonal, menambah penerimaan pendapatan negara,memperoleh keuntungan dari sektor yang dikelolanya,bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa menyangkut hajat hidup orang banyak,menjadi pioneer atas bidang usaha yang belum bisa dikelola oleh swasta dan koperasi,dan berpartisipasi aktif membantu pengusaha ekonomi lemah,ukm dan koperasi.

Meski tujuannya tampak mulia,namun pada pelaksanaannya banyak BUMN/BUMD justru merugi. Faktor apa yang menjadi penyebab ruginya BUMN dan BUMD? Kesalahan managemen,kesalahan perencanaan,kebijakan pemerintah,dan banyaknya korupsi akibat tekanan dari luar maupun dari dalam menjadi faktor penyebab BUMN/BUMD merugi.Munculnya OTT KPK pada BUMN Krakatau Steel menjadi bukti nyata bahwa bumn menjadi sarang korupsi.

Gaji sebesar Rp 226juta /bulan ternyata tak membuat direktur PT Krakatau Steel bisa bekerja secara profesional dan berintegritas. Persoalan integritas,pengawasan yang lemah,intevensi penguasa,menjadi kata kunci banyaknya BUMN/BUMD yang merugi.Konstruksi struktur organisasi BUMN/BUMD yang dikendalikan langsung oleh kekuasaan juga berkontribusi membuat banyak BUMD/BUMD seolah-olah menjadi sapi perah penguasa dan oknum aparat penegak hukum.Apakah situsi kerugian BUMD juga terjadi di Kudus?

Menurut salah satu sumber terpercaya,pejabat teras tim ekonomi pemda Kudus,menceritakan masalah yang sama,yakni beberpa BUMD mengalami kerugian yang akut. Keluarnya PP no.54 tahun 2017 tentang perubahan status BUMD diharapkan membuat angin segar bagi tata kelola BUMD lebih baik. Pemerintah memberi porsi untuk swasta terlibat pengelolaan BUMD,berupa PT. Daerah.

Munculnya peran swasta juga diharapkan agar gerak BUMD menjadi lebih dinamis, profesional,minim politisasi kekuasaan,dan membuat konstruksi permodalan BUMD bisa semakin kuat.Terkait hal inilah pemda Kudus akan berada dipersimpangan jalan,apakah merubah pola pengelolaan BUMD dengan mendorong munculnya PT.Daerah,atau tetap dengan keajegannya selama ini,rombak direksi dan rugi lagi.

Terkait OTT,ada baiknya KPK juga harus sisir BUMD di seluruh Indonesia untuk melihat,menganalisa,dan mengawasi agar jalannya BUMD di seluruh Indonesia semakin akuntabel, profesional,dan profitable bukan tidak mungkin, BUMD dibanyak daerah telah berubah bentuk menjadi sarang ular,sarang konspirasi.Bila perlu KPK bisa datang ke Kudus,untuk menelusuri kebenaran informasi tentang meruginya beberapa BUMD di Kudus.Nilainya pun kabarnya fantastis,mencapai milyaran rupiah.

Reformasi total pengelolaan BUND,dan perubahan strategi berupa sinergitas swasta -pemda diharapkan bisa menjadi pintu munculnya mobilisasi ekonomi di Kudus.Bukan tidak mungkin,percepatan pertumbuhan ekonomi akan bisa diwujudkan.Bagaimana pemda Kudus,masih nyaman dengan pola BUMD yang terus merugi,dan langkah KPK akan semakin dekat ke Kudus? (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *