Politik Rekayasa Citra Ala Jokowi Vs Kultural Politik Ala Bung Karno, Mana yang Disukai Rakyat?

Untuk mendapatkan sebuah citra,Jokowi tampak sekali sekuat tenaga bekerja keras.mulai membangun jargon kerja,kerja,kerja, blusukan ke pasar, masuk gorong-gorong,cukur rambut dibawah pohon,naik mrt,naik chopper,kenakan jaket bomber,kenakan baju kotak-kotak,dan baju kerja hitam putih,tak kalah serunya jadi stuntman saat Asian Games 2018 Jakarta.

Bung karno mungkin kurang paham soal marketing politik.Tak terlalu perduli soal citra,tak masalah dipersoalkan terkait publikasi kisah percintaannya dengan Utari Putri Cokroaminoto, neneknya Maya Estianti, kisah asmaranya dengan Inggit, Fatmawati (ibunya megawati),Hartini, Ratna Sari Dewi,dll.

Dari uraian kontras diatas,muncul apa itu citra? Kaitannya dengan politik seperti apa?

Citra menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pemahaman kesan yang timbul karena pemahaman suatu kenyataan istilah.Citra acapkali dikaitkan dengan isntansi,organisasi,atau bahasan di ilmu public relation.

SBY sering memaknai bahwa bicara politik adalah bicara soal citra. Pada konteks politik citra seringkali memiliki ciri.umum yaitu “mengaburkan substansi masalah kedalam pesona-pesona personal sehingga masalah itu tidak dapat terurai dengan jelas. Orang dikaburkan pada titik penting persoalan”.

Jadi politik pencitraan merupakan politik yang berbicara pada level artificial ,tidak bicara pada level substansi.Sasaran dari politik pencitraan adalah upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat guna melanggengkan kekuasaan. Legitimasi adalah poin yang diinginkan dari adanya politik pencitraan.

Pentingnya pencitraan inilah yang membuat Jokowi rela melakukan apa saja,bahkan tampak abai terhadap janji politiknya sendiri.

Jokowi gagal mewujudkan revolusi mental, Esemka, poros maritim dunia,pertumbuhan ekonomi 7%.
Efektifitas tol laut hampir tak terpublikasi,kebijakan 16 paket ekonomi tak bisa dipahami rakyat,proyek listrik 35 ribu mega watt tak tercapai,penuntasan kasus HAM masa lalu tak tuntas terungkap,eksekusi mati gembong narkoba tak berlanjut,dll.

Belum rupiah akan menguat lebih baik dari zaman SBY tak terbukti. Pencabutan subsidi energi,penambahan hutang luar negeri untuk kegiatan ekonomi produktif tak terbukti. Pertumbuhan ekonomi stagnan di level 4-5%. Jauh dari janji politik 7%.

Berbeda dengan Bung kKarno,nyaris tak lakukan politik pencitraan.Beberapa pencitraannya adalah menggunakan peci hitam,tongkat komando,kacamata,dan baju ala perwira yang di desain sendiri.
Bung Karno lebih fokus pada tindakan seorang pemimpin negara yang menyelesaikan masalah disintegrasi,membangun ideologi pancasila,UUD1945,merumuskan trisakti, membentuk non blok,menbyelenggarakan Konferensi Asia -Afrika,dll.

Bung karno bekerja keras untuk menyelesaikan substansi masalah bangsa,sementara Jokowi tampak kejebak pada politik rekayasa citra yang bersifat artificial.

Memang ada banyak perbedaan antara Jokowi dan Bung Karno.Perbedaan itu diantaranya: Bung Karno anti utang luar negeri,sedang Jokowi pro hutang luar negeri. Bung Karno pendiri dan penggagas partai pni,sedangkan Jokowi hanya petugas partai.Bung Karno anti kapitalisme -imperialisme, Jokowi pro kapitalisme. Bung Karno bersifat nasionalis, Jokowi liberalis.

Terkait karakteristik kepemimpinan Bung Karno bersikap ideologis, Jokowi bersikap pragmatis. Terkait komunikas politik,Bung Karno ahli retorika,orator berkelas dunia, Jokowi ahli rekayasa pencitraan.


Terlihat dari uraian diatas,rekayasa pencitraan bersifat pragmatis,oportunis,dan berjangka pendek. Sedangkan kultural politik bagian dari karakter personal terkait kebiasaan,nilai-nilai,visioner,dan bersifat jangka panjang. Kultural politik tidak memiliki ruang manipulasi image,tapi bicara tentang otentisitas,originalitas,dan kejujuran.

Pada konteks pengambilan kebijakan kultural politik kuat dipengaruhi visi yang dibangun berbasis ideologi,terlihat karakter Bung Karno yang anti imperialisme saat melakukan politik konfrontasi dengan malaysia Bung karno tegas menyatakan ganyang Malaysia.

Sementara rekayasa citra politik terlihat situasional dan kondisional. Contoh : kasus Archandra begitu diprotes soal status WNA-nya,baru dicopot. Begitu kasus mobil Camry, Jokowi mengatakan asal teken atau tanda tangan tanpa membaca,karena muncul protes dan penolakan. Belum soal Novel Baswedan,bentuk tim investigasi setelah banyak desakan publik.


Sementara bagi rakyat, membutuhkan kecerdasan,kecermatan,ketelitian,dan keberanian untuk menjatuhkan pilihan.Apakah lebih menyukai tipe pemimpin dengan karakter politik rekayasa citra,atau pemimpin dengan kultural politik. Tetapi apapun pilihannya kedaulatan ada di tangan rakyat. Siapapun pemimpin dengan karakter apapun bila terpilih secara konstitusional,wajib kita hormati dan akui. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *