Jokowi Usung Ekonomi Kapitalisme, Sandi Uno Tawarkan Ekonomi Campuran, Anies Baswedan Menuju Ekonomi Konstitusi, Pemda Kudus Mau Yang Mana?

China tumbuh jadi raksasa ekonomi, merubah bentuk ekonomi sosialisme komunisme menjadi state market, Vietnam mengikuti,dan terakhir Filipina, Thailand,serta Malaysia dibawah Datuk Mahathir mengikuti. Hanya Indonesia yang konsisten dengan ekonomi neoliberal.

Konsistensi Jokowi membangun ekonomi neo liberalisme terlihat pada semangatnya mendorong perwujudan transpacific partnership (tpp), kerjasama perdagangan bebas Asia Pasifik,yang ditentang banyak pihak. Dicabutnya subsidi BBM yang belakangan di ralat jadi subsidi terbatas, juga keras menolak BLT sewaktu masih jadi gubernur DKI,terakhir ratifikasi perdagangan bebas dengan Australia.

Sikap di atas menunjukkan bila Jokowi follower kapitalisme. Keterlibatan IMF,World bank,WTO pada ekonomi Indonesia, semakin tegas mendukung fakta-fakta diatas. Belum munculnya julukan bapak infrastruktur yang disematkan orang Lampung saat peresmian jalan tol Trans Sumatera, menjadikan Jokowi seolah jadi ikon bapak kapitalisme atau neo liberalisme. Jalan tol berkali-kali disebut sebagai upaya untuk menurunkan cost logistik. Pertanyaannya logistik siapa,logistiknya kaum marhaen, logistik barang impor,atau logistik perusahaan?

Siapa yang jadi obyek dibangunnya jalan tol?rakyat atau barang. Marhaen atau Korporasi. Semua tampak jelas dan bisa disimpulkan.

Sejatinya kapitalisme merupakan sistem ekonomi dengan minimum intervensi dari negara. Ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, pada mekanisne supply and demand. Munculnya subsidi pada rezim Jokowi mentasbihkan kapitalisme berbasis doktrin post washington consencus. Ini ciri neo liberal. Ada upaya bantuan sosial,tapi terbatas pada social security net semata.Munculnya social security net dimaksud untuk mempertahankan agar tidak semakin melebarnya jurang kesenjangan sosial ekonomi, bila sistem clasic capitalisme diterapkan.

Hal berbeda dilakukan oleh Anies Baswedan entah karena APBD-nya cukup,tak perlu hutang luar negeri,entah memang sudah komitmen Anies untuk membumikan ekonomi konstitusi pelanjut amanah Soekarno-Hatta. Perlahan tapi pasti Anies mulai meninggalkan ekonomi neo liberal warisan Ahok.Ekonomi Ahok yang bercirikan CSR,dan model pengelolaan anggaran yang disebut Rizal Ramli off budget,mulai ditinggalkan Anies Baswedan.

Kehadiran negara disetiap sendi ekonomi penting,dan menyangkut hajat hidup orang banyak,langsung diambil alih oleh pemda DKI.Ok-oce,okoce-trip, MRT,penghentian reklamasi dan meminta perusda Jak Pro untuk melanjutkan sebagian pulau yang tak dibatalkan,membatalkan kerjasama penyediaan air untuk warga DKI dengan menendang PT. Aetra dan PT. Palyja, pemda DKI langsung kelola sendiri untuk kebutuhan warganya.

Anies terlihat mampu jabarkan amanah bung karno,menjalankan ekonomi konstitusi, ekonomi yang tegas melindungi rakyatnya dari belenggu kapitalisme. Jelasnya ekonomi konstitusi membolehkan perusahaan untuk berusaha,dan berkembang,tapi kehidupan rakyat khususnya dalam memenuhi kebutuhan primernya tetap nomor satu. Make people of DKI first. Jelasnya rakyat nomer satu,perusahaan,pasar,dll nomor sekian.

Ketegasan Anies melindungi rakyatnya terlihat saat menutup Alexis,dan menantang Agung Podomoro terkait polemik dengan warga apartemen Lavande di Jakarta Selatan seolah Anies ingin menegaskan…go..to..hell ….with..your…aids. Sama garangnya seperti Bung Karno mengatakan “Amerika Kita Setrika, Inggris Kita Linggis”.

Jadi dari uraian diatas terjelaskan bahwa sumber ekonomi konstitusi adalah mewujudkan tujuan negara seperti yang tertuang pada konstitusi dasar Indonesia,yakni UUD’45. Endingnya adalah menciptakan keadilan sosial.Namun demikian ekonomi konstitusi sulit diterapkan pada situasi dimana negara tidak cukup punya uang untuk membangun. Soekarno pun mengalami kegagalan,diakibatkan minimnya keuangan negara,dan banyaknya gejolak sosial politik,diantaranya gerakan separatis. Anies pun baru memulai dan didukung uang APBD DKI yang melimpah. Semoga Anies bisa mewujudkan pesan Bung Karno.

Lain Jokowi, lain Anies, lain pula Sandi Uno. Sebagai cawapres dan posisinya challenger, Sandi tidak mau mengekor sistem kapitalisme Jokowi. Sandi Uno menawarkan ekonomi partisipasi dan kolaborasi.Ekonomi ini sering disebut ekonomi campuran (mix models). Ekonomi campuran terinspirasi dari proses dialektika Hegel tentang proses dialektika,tesis,antitesis,dan sintesis.

Ekonomi campuran lahir dari semakin meruncingnya konfrontasi antara kelompok pro kapitalisme melawan kelompok pro sosialisme.Untuk meredakan ketegangan,para ahli sepakat untuk menggabungkan sisi baik dari kapitalisme dan sisi baik dari sosialisme.

Adanya peran pemerintah untuk melindungi rakyat yang lemah,tertindas,berpindah tempat, menjadi tujuan ekonomi campuran. Pemerintah diharapkan bisa melindungi rakyat akibat kalah bersaing,usia tua,anak-anak terlantar,kaum disabilitas,dll,juga untuk melindungi sumber kekayaan alam agar tidak dikuasai oleh satu orang atau sekelompok kecil orang.Jelasnya,negara harus hadir mencegah semena -menanya kaum konglomerat.

Ciri menonjol dari sistem ekonomi campuran adalah persaingan usaha harus fair (fair trade) bukan free trade. Mencegah kartel dan monopoli adanya rasa tanggung jawab negara pada pemberdayaan rakyat. Pada konteks ini negara dan swasta harus sinergi kolaborasi untuk memeprcepat proses pembangunan.

Adanya ruang partisipasi swasta pada aspek ekonomi negara membuat ekonomi diharapkan jauh lebih cepat,pertumbuhan ekonomi meningkat,pemerataan ekonomi semakin membaik,dan rakyat terlemah sekalipun akan terlindungi.

Entah dipengaruhi atau tidak oleh suara emak-emak yang merasakan turunnya daya beli,susahnya lapangan kerja atau sulitnya mencari uang Sandi Uno memutuskan mengambil garis kebijakan ekonomi berbeda. Bila Jokowi mengikuti ekonomi Amerika sebelum era Trump,dan Singapura,maka Sandi Uno sepakat dengan ekonomi mirip Mahathir Muhammad Malaysia,Vietnam dan,China.

Dari uraian diatas,dapat kita saksikan bahwa era otonomi daerah,memungkinkan daerah mengambil garis posisi untuk berbeda dengan pemerintah pusat. Contoh nyata ketika Jokowi (walikota Solo) menolak keinginan Bibit Waluyo(gubernur Jateng) saat itu terkait pendirian mall di Solo. Demikian juga dengan pemda Kudus, terbuka pilihan untuk ambil sikap apakah ikuti kapitalisme,apakah ikuti ekonomi konstitusi (apakah PAD- nya cukup?),apakah ikuti ekonomi campuran sejalan dengan Sandi Uno. Semua pilihan ada di tangan pemda.

Sementara buat rakyat Kudus, apabila masih banyak yang belum terproteksi,dan kesenjangan masih tinggi,seyogyanya masyarakat berani menolak tunduk mengikuti kapitalisme.Suarakan aspirasi lewat parlemen dan dengan cara -cara konstitusional. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *