Sudah Berkali-kali Musrenbangda Diselenggarakan, Nasib Rakyat Kudus Tetap Jalan di Tempat, Pertanda Birokrat Gunakan Metode Post Truth Dalam Menyusun Anggaran?


Apabila pemda hendak membangun nfrastruktur jalan di sebuah desa, tentu pemda punya tujuan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dampaknya.

Apabila dasarnya hanya bisikan orang kuat atau berpengaruh,atau hanya untuk membuat angka serapan anggaran tinggi atau hanya kajian teknis yang dikenal dengan DED (design enginering details),tanpa melibatkan faktor sosial,ekonomi,dan akar masalah yang hendak dituntaskan,maka sikap pemda yang asal bangun infrastruktur itu bersifat post truth.

Infrastruktur memang penting tapi posisinya tetaplah hanya instrumen,alat,bersifat things,bukan human. Apapun argumennya bila pasca dibangunnya infrastruktur nasib rakyat sekitar tak membaik artinya pemda berargumen dengan metode post truth.

Mengapa demikian?sebab esensi pembangunan itu subyek dan obyeknya adalah rakyat. Bila subyek dan obyeknya company,pasar,produk,maka tak bisa dikatakan pembangunan. Hanya bisa dikategorikan instrumen penguatan ekonomi, apakah ekonomi itu untuk rakyat?belum tentu.Bisa saja untuk tuan pemilik pabrik,bahkan bisa juga untuk rakyat negara lain.


Sebagai contoh, kita bangun jalan mulus,lebar,dan kuat di lereng gunung muria apakah itu bisa disebut pembangunan? Bisa iya bisa tidak. Bila masyarakat setempat banyak yang punya armada truk atau tronton maka bisa dikatakan pembangunan,karena ada aliran uang ke daerah itu. Sisi lain bila masyarakatnya hanya punya motor, dan disekitar situ ada sebuah pabrik besar,maka penerima manfaatnya terbesar hanya pabrik itu.Aliran uang yang mengalir,lebih banyak ke yang punya pabrik. Rakyat sekitar tak punya perubahan nasib berarti.

Mirisnya bila di lereng itu hanya ada truk dan mobil dari kota yang membawa barang dan menjual ke warung-warung warga,apalagi barangnya barang impor,maka itu namanya kontra pembangunan.

Dari uraian diatas ada istilah yang aneh, yakni post truht, apa itu post truth ?
Post truth menurut kamus Oxford adalah” berkaitan dengan atau merujuk suatu keadaan dimana fakta-fakta obyektif kurang berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan dengan emosi dan pikiran pribadi”.

Dikenalkan pertama kali oleh Steve Tesic tahun 1992 soal skandal Iran-kontra dan perang Teluk Persia,dan dipopulerkan oleh Ralph Keyes dalam bukunya” The Post Truth Era 2004″.Tentang bahayanya post truth,filosof AC Grayling mengingatkan bahwa post truth adalah korupsi integritas intelektual. Pada konteks ini opini lebih kuat dan menenggelamkan fakta.

Dari uraian soal post truth,pemda Kudus jangan bangga bila bisa membangun infrastruktur dimana-dimana, pemda Kudus boleh bangga bila pasca infrastruktur di bangun rakyat disekitar infrastruktur menjadi kaya sejahtera dan merata.

Lebih celaka bila pemda pinjam uang untuk membangun infrastruktur dan hasilnya rakyat justru menderita karena hanya menjadi pasar belaka. Mengapa bisa terjadi hal seperti diatas,bukankah pembangunan itu sudah direncanakan dan berproses melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda?

Disorientasi pembangunan diatas tidak diakibatkan semata pada terselenggaranya musrenbangda, melainkan juga pada kualitas penyelenggaraan musrenbangda,dan juga kualitas masalah yang di inventarisir saat pelaksanaan musrenbangda.Bila populasi samplingnya proporsional,isu atau masalah yang diangkat benar objektof,valid,dan terverifikasi menyangkut kepentingan rakyat banyak ,metode pengambilan keputusannya berkualitas,tentu hasil pembangunan akan berkualitas,menuntaskan masalah,dan meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak.

Sebagai contoh mana yang lebih penting membangun infrastruktur atau membuat rakyat mudah mengakses kebutuhan primernya. Mana yang lebih penting membuat rakyat bekerja atau membuat instrumen agar rakyat bisa meningkat kesejahteraannya. Jelasnya mana yang lebih baik membuat rakyat bekerja atau mewujudkan masyarakat makmur merata.

Sekali lagi infrastruktur banyak dan ada dimana-mana belum tentu membuat rakyat mudah terpenuhi kebutuhan primernya. Apalagi bila infrastruktur berbayar atau berhutang.Bisa rakyat memang diuntungkan,bisa tuan cukong yang makin makmur,bisa pula rakyat negara lain yang makmur.

Membuat rakyat bekerja juga belum tentu solusi. Contoh Darwi (52) bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan 2500 rupiah/3 hari. Apakah Darwi mampu memenuhi kebutuhan primernya? Sementara bila pemda membuat instrumen untuk mengerek taraf hidup rakyat miskin maka Darwi dan teman-temannya tak perlu menderita sebagai rakyat.


Maka salahkah rakyat curiga bila menyaksikan fakta bahwa sudah berkali-kali musrenbangda di selenggarakan,nasib rakyat tetap jalan ditempat selanjutnya bertanya,”apakah birokrat dalam menyusun anggarannya menggunakan metode post truth?””.

Mengingat aspirasi sudah disampaikan,isu strategis,dan masalah utama sudah dibedah,anggaran sudah disusun,program sudah dijalankan,tapi taraf hidup senakin merosot,rakyat akan bosan dan katakan ,”musyawarahlah sendiri,dengarkan sendiri,ambil keputusan sendiri,eksekusi sendiri,kami ogah mendengar post truth dimana-mana”.

Semoga birokrat di Kudus paham nggak penting jargon kerja,kerja,kerja,infrastruktur dimana-mana,bila taraf hidup semakin merosot,kesenjangan kepemilikan aset melebar ,banyak orang seperti Darwi tak sanggup akses kebutuhan primernya.

Lebih baik ayo berfikir bagaimana musrenbangda bisa melahirkan solusi,berupa instrumen mewujudkan masyarakat adil dan makmur,tata tenteram kerta rahardja. Hanya birokrat berkualitas yang tahu cara mewujudkan masyarakat adil dan makmur. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *