Pidana Korporasi, Solusi Alternatif Atasi Kesenjangan Ekonomi; Ekonomi Kudus Mangkrak, Mungkinkah Akibat Intervensi Korporasi?

Ekonomi mangkrak, rakyat miskin di dimana-mana. KPK betul-betul diharapkan hadir ke Kudus untuk mengamati prilaku korporasi”.

Demokrasi sudah melangkah lebih jauh, instrumen hukum yang bertugas mengawal nilai-niai demokratisasi juga semakin berkembang. Salah satu instrumen hukum yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh korporasi adalah peraturan MA No 13 tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.


Tidak hanya peraturannya yang semakin maju, penegakan hukumnya juga semakin berkembang.Tercatat PT.Duta Graha Indah /Nusa Konstruksi Enginering, PT.Tuah Sejati, PT. Nindya Karya, PT.Tradha, PT.Merial Esa terkena,dijerat,dan dijatuhi hukuman melakukan tindak pidana korporasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri juga menganggap bahwa tindak pidana korporasi dapat menyebabkan terganggunya ekonomi di Indonesia. Bahkan saking seriusnya, wakil ketua KPK Saut Situmorang, menjelaskan KPK akan mengubah strategi penanganan tindak pidana korporasi. Biasanya tindak pidana korporasi mulai di proses pasca tindak pidana korupsi perseorangannya telah diputus dan bersifat inckracht.

Kedepan KPK akan merubahnya,dengan langsung masuk mengaitkan ada tidaknya tindak pidana korporasi pada kasus korupsi yang masih pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Artinya ada perubahan,dimana sebelumnya tindak pidana korporasi diproses sesudah ada putusan pengadilan,sekarang diproses sebelum perkaranya masuk ke pengadilan.

Pertanyaanya mengapa tindak pidana korporasi menjadi penting untuk diungkap? Hal ini bisa dijelaskan bahwa demokrasi memiliki kelemahan,yakni munculnya tirani mayoritas. Belum pilihan terkait sistem pemilu,membutuhkan ongkos politik yang mahal. Akibat dari kelemahan diatas,terbukalah ruang untuk terciptanya praktek oligarki,penyimpangan apa yang disebut oleh juan Linz sebagai robber democracy, atau apa yang dikatakan Prabowo tentang kleptokrasi.

Masih kuatnya makna poltik purba dikalangan elit politik juga diduga menyumbang berlangsungnya era oligarki atau kleptokrasi. Makna politik purba yang dimasud adalah bahwa politik diasosikan sebagai cara merebut, dan mempertahankan kekuasaan bukan dimaknai cara menghimpun,mengelola,dan mendistribuaikan sumber daya untuk kemakmuran rakyat.

Penyimpangan praktek berdemokrasi ini selanjutnya bertemu dengan watak asli perusahaan,watak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya,dengan modal sekecil mungkin, maka terciptalah kleptokrasi.
Inilah selanjutnya yang membuat tindak pidana korporasi menjadi bagian dari terciptanya pemerintahan kleptokratis.

Senada dengan uraian diatas, Oxfam sebuah lembaga anti kemiskinan dunia juga merilis laporannya di tahun 2017.
Dalam laporannya berjudul,”reward work not wealth”, Oxfam menjelaskan bahwa perusahaan memiliki naluri alamiah yang buruk,yakni,penggelapan pajak, mengerosi atau mengurangi hak-hak pekerja,intervensi.pada kebijakan politik pemerintah,khususnya masalah industri dan ketenaga kerjaan,dan melakukan efisiensi meningkatkan profit.

Dari uraian diatas terjawab urgensinya mengungkap tindak pidana korporasi di Indonesia. Apabila tidak serius disikapi maka yang terjadi adalah stagnasi (mangkrak)ekonomi, kesenjangan kepemilikan aset, pengangguran dan bukan tidak mungkin negara akan bubar.Lantas,apakah situasi diatas terjadi di Kudus?

Kudus sebagai kabupaten terkecil di Jawa Tengah rakyatnya mayoritas, bergantung pada industri olahan, dan UKM.Rendahnya upah buruh, sikap masyarakat yang religius menjadi tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya industri di Kudus. Ada beberapa trilyuner berhasil dilahirkan dan dibesarkan bahkan orang terkaya Indonesia memiliki keterkaitan dengan Kudus sehingga tak heran apabila muncul anggapan bahwa rakyat Kudus adalah rakyat yang kaya dimata masyarakat kota lainnya. Namun apakah kenyataannya demikian?.

Berdasarkan laporan BI bahwa tahun 2012-2016 pertumbuhan ekonomi Kudus mangkrak di kisaran 4%. Jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional direntang 5 -5.2%. Sementara indeks gini ratio 4.1 – 4.2, lebih besar dibanding gini ratio nasional 3.8 – 4.0. Laju inflasinya juga termasuk tinggi diatas laju inflasi propinsi Jawa Tengah di tahun yang sama.
Berdasarkan data diatas,sulit untuk tidak mengatakan bahwa ekonomi Kudus menuju jurang kehancuran. Lantas apa faktor penyebabnya?.

Ada jutaan jawaban untuk menjawab pertanyaan diatas. Salah satunya apakah mangkraknya ekonomi dikarenakan intervensi perusahaan pada pemda yang begitu kuat,sehingga terjadi stagnasi total di wilayah sosial ekonomi masyarakat Kudus.

Ada baiknya kaum akademisi yang ada di Kudus membuat riset mendalam tentang mangkraknya ekonomi di Kudus. Aparat penegak hukum juga diharapkan bisa berkontribusi untuk membedah keterlibatan perusahaan pada kebijakan politik pemda Kudus.KPK betul-betul diharapkan rakyat Kudus untuk mencermati situasi dimana adanya fakta kesenjangan melebar,pengangguran dimana mana,angka pertumbuhan ekonomi mangkrak,dan penyakit masyarakat meningkat.

Bantuan KPK untuk memotret realitas sosial ekonomi di Kudus, khususnya terhadap adanya dugaan intervensi perusahaan pada pemda bukanlah asal cuap. Banyaknya orang miskin tak terakses oleh pemda,dan semakin sulitnya rakyat mengakses kebutuhan primernya,mau tak mau masyarakat Kudus membutuhkan kehadiran negara. Apalagi kpk sebagai lembaga dengan integritas terbaik Indonesia,dan punya konsentrasi pemberantasan korupsi,termasuk didalamnya tindak pidana korporasi pasti memahami betul apa yang terjadi. Cukup hanya dengan membaca angka statistik diatas.

Apalagi kuat keyakinan bahwa menerapkan tindak pidana korporasi hanya solusi alternatif mencegah melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, juga menghapus sumbatan ekonomi,dan pada gilirannya akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Soal variabel lain,biar pemda Kudus bersama rakyat Kudus yang urus,untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.

Kira-kira masyarakat Kudus setuju nggak ya, bila KPK hadir di Kudus, mencermati perilaku korporasi yang ada,dan bila nyata ada tindak pidana di Kudus maka harus dituntaskan. Semoga KPK mendengar harapan sebagian masyarakat Kudus. (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *