Indeks Kesenjangan Kepemilikan Aset di Kudus Semakin Melebar, Apakah Pemda Akan Bertindak Atau Berdiam Diri Tampak Konyol Dan Plonga- plongo?

Berdasarkan laporan Oxfam,lembaga anti kemiskinan dunia yang berjudul”reward work not wealth” pada tahun 2017 mengatakan bahwa kekayaan global berjunlah 82% dinikmati oleh 1% orang terkaya di dunia.

Oxfanm juga melaporkan bahwa 42 orang terkaya dunia memiliki lebih dari separuh kekayaan penduduk bumi.

Senada dengan Oxfam, sosiolog Italia Vilvredo Paretto mengatakan berdasarkan pengamatannya sistem piramida sosial ekonomi selalu menempatkan 20%orang kaya menikmati kue 80% populasi yang ada. Jadi bila ingin eksis dalam berbisnis,service dan perhatikan 20%dari pelanggan anda. Sementara 80%nya tidak terlalu berpengaruh bagi bisnis anda.

Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan bahwa tahun 2017 10% orang terkaya indonesia menguasai 74,8%kekayaan nasional.

Rumusan Paretto inilah yang terus dijadikan acuan bagi dunia marketing hingga sekarang.

Sementara menurut Bhima Yudistira (indef) orang superkaya di Indonesia kurang perduli terhadap keadaan negara maupun rakyat Indonesia.

Indeks gini ratio yang di dengungkan pemerintah ternyata tak mampu memotret situasiyang sebenarnya. Tolok ukur pendapatan atau pengeluaran tak berbanding lurus dengan tolok ukur pertambahan aset khususnya tanah.

Perusahaan memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengusasai aset ketimbang rakyat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor,diantaranya: penggelapan pajak,erosi hak-hak pekerja,intervensi korporasi dalam pengambilan kebijakan politik pemerintah khususnya dalam ketenagakerjaan dan perburuhan,dan pemangkasan biaya produksi untuk memaksimalkan profit perusahaan.

Dari uraian diatas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa ketimpangan dan kesenjangan telah melanda dunia, termasuk Indonesia.

Dari faktor-faktor diatas maka tak heran bila Indonesia terjerembab dalam dasa jurang sebagai negara peringkat 10 besar dengan tingkat kesenjangan ekonomi terparah di dunia.

Indef menyatakan diketika negara mengalami perlemahan akibat defisit neraca perdagangan,volatilitas nilai tukar,dan menambah hutang kekayaan para konglomerat justru semakin bertambah.

Negara terlihat semakin lemah,di setir oleh the invisible hand, yakni mr.konglomerat.
Kompleksitas hubungan antara negara, multi national corporate, dan masyarakat miskin menjadi semakin rumit.

Kemampuan intervensi pada kebijakan politik secara nyata menjadi penyebab negara tak berdaya menghadapi perusahaan. Contoh nyata ketika banyak perusahaan divonis bersalah atas pengrusakan hutan dan dijatuhi denda, hampir tak ada uang yang masuk ke kas negara.Contoh lainnya kasus Lapindo,bahkan negara membantu Perusahaan tersebut untuk menyelesaikan dengan masyarakat.

Namun hal berbeda dilakukan oleh Anies Baswedan,yang berani menantang Agung Podomoro soal kekisruhan apartemen Lavande Jakarta Selatan yang dianggap sewenang- wenang pada penghuni apartemen tersebut. Hal lainnya kebijakan Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan kerjasama antara Pemda DKI dengan pihak swasta terkait pengadaan air bersih. Terlihat anies sangat paham tentang ekonomi konstitusi.

Lepas menang atau kalah,ditentang atau didukung anies telah berani untuk tidak bertekuk lutut di kaki mr konglomerat.
Pertanyaannya kenapa Anies begitu berani menentang perusahaan besar sementara yang lain tak berani?

Selain faktor personality, integrity,network dan tak tamak kekuasaan, Anies memiliki power yang lain,yakni sumbangan Ali Sadikin dkk berupa PT Daerah yang sudah tumbuh dan beraset besar. Disinilah rasio kalkulasi Anies Baswedan mengapa begitu berani menutup alexis,menantang Agung Podomoro,dan menghentikan swastanisasi air di DKI Jakarta.

PT. Daerah bisa mensubstitusi perusahaan swasta, baik terkait pendapatan asli daerah,maupun sektor yang digelutinya. DKI Jakarta punya PT. Daerah dibidang property yang tak kalah besarnya dengan Agung Podomoro.

Kompleksitas hubungan antara perusahaan, pemerintah,dan masyarakat juga terjadi di Kudus. Harga tanah di Kudus semakin tak terjangkau oleh mayoritas rakyat kudus. Juga kepemilikan aset berupa tanah pun sama mayoritas dikuasai perusahaan milik mr.konglomerat.

Perusahaan milik mr.konglomerat hampir di setiap kecamatan kita jumpai. Asetnya pun terus bertambah berkat faktor faktor yang telah disebutkan diatas.Celakanya rakyat Kudus hanya bisa pasrah,karena tak punya power seperti Anies Baswedan.Bagaimana dengan Pemda Kudus?

Idem. Pemda Kudus tak berkutik untuk menurunkan gini ratio kepemilikan tanah,karena tak punya sumber PAD yang mencukupi seperti DKI Jakarta.

Pemda Kudus bukannya tidak tahu adanya kesenjangan kepemilikan tanah,namun karena sistem yang diterapkannya memang menikmati ketergantungannya pada para cukong,dan enggan berpikir visioner,maka hasilnya pun setimpal,yakni indeks kesenjangan kepemilikan tanah makin melebar,pemda dihadapkan pada pilihan bertindak atau berdiam diri,tampak konyol dan planga-plongo.

Sementara itu, mayoritas BUMD di Kudus merugi akibat salah urus,dan ada potensi tindakan korupsi. Pemda Kudus tak punya BUMD yang kuat seperti DKI Jakarta, maka tak heran bila kemampuannya untuk melindungi rakyat Kudus dari eksternalisasi kepemilikan tanah kaum cukong hampir bisa dipastikan tak punya nyali untuk bertindak. Tampak konyol,dan plonga-plongo, berupaya cari alibi atau defense mechanisme. wah…gawat.

Bila Pemda mau bertindak solusinya ada dua ,yakni: Bikin PT Daerah dan kelola secara profesional.PT Dearah lebih adaptif ketimbang BUMD yang rentan penyakit. Selain itu PT.Daerah memiliki kemampuan menghasilkan PAD lebih baik dari pada cara konvensional seperti retribusi,dan perijinan.

Hal lainnya, ciptakan Perda untuk memproteksi kepemilikan lahan. Bedakan NJOP pajak badan dengan perseorangan. Perda untuk zonasi industri juga dibutuhkan untuk mengefisiensikan lahan agar tidak terus melambung akibat ulah spekulan tanah.

Pilihan PT. Daerah memang tidak bersifat instan. DKI Jakarta memulai menanam era Ali Sadikin, sekarang Anies Baswedan yang memanen.

Bila Pemda Kudus tak berani memulai maka di pemerintahan selanjutnya akan sama yakni memilih berdiam diri,tampak konyol,dan planga plongo.(redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *