Rakyat Kudus Pilih Mana? Menunggu Datangnya “Ratu Adil” atau Menuntut Keadilan Pada “Sang Ratu”

Ada peristiwa menarik terjadi pada saat presiden Jokowi meresmikan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tanggal 8 maret 2019 lalu. Seorang ibu bernama Nurhalimah tiba-tiba mendatangi presiden Jokowi dan mengadukan soal ganti rugi pembebasan lahan tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Ibu tersebut meminta agar lahan miliknya segera dibayarkan.

Terlepas dari masalah ibu tersebut, keberaniannya dalam menuntut keadilan layak diapresiasi mengingat hal ini jarang terjadi.

Umumnya masyarakat khususnya masyarakat Jawa cenderung pasrah, dan memilih berdiam diri. Sebagian ada bahkan yang berdoa menunggu datangnya “Ratu Adil”.

Mitos tentang datangnya Ratu Adil sampai saat ini masih melekat pada kultur budaya jawa.

Bermacam versi tercipta soal ratu adil. Ada yang mengaitkannya dengan legenda arab bernama Imam Mahdi. Ada pula yang mengaitkannya dengan kutukan Sabda Palon.

Bahkan dalam bukunya,”Serat Wirid Hidayat Jati”karya Ronggowarsito, sosok Ratu Adil digambarkan sebagai sosok yang membawa keadilan. Menyelamatkan nusantara dari pengaruh buruk angkara murka.

Soal personofikasinya pun beragam ada yang mengatakan sosoknya laki-laki,ada yang mengatakan perempuan,ada pula yang mengatakan bahwa ratu adil adalah idiomatik seorang pemimpin yang diharapkan dapat bertindak adil dan memberi contoh pada rakyatnya.

Soal mitologi seperti ini Benedict Anderson dalam bukunya “paham kekuasaan Jawa” menyebut bahwa epic kebudayaan jawa dipenuhi unsur mistis,dan percaya pada kekuatan alam makro cosmos.

Rakyatnya percaya mistis,dan takhayul,sementara pemimpinnya mempergunakan kuasa dan pengaruhnya, termasuk soal silsilah keturunan raja-raja besar atau nabi untuk memperkuat daya kewibawaannya menjadi semacam silent intimidative.

Posisi rakyat yang sering dipanggil kawula harus tunduk dan patuh pada penguasa atau gustinya. Apabila hal ini dulanggar,maka akan mendapat murka alam berupa bencana alam.

Sulit untuk menjawabnya karena membutuhkan penelitian yang lebih spesifik. Namun demokrasi yang berkembang memberi pilihan apakah tetap dengan silent action, yang dalam tradisi jawa dikenal dengan sebutan pepe,dimana rakyat untuk menyampaikan protes cukup mendatangi pohon beringin dekat istana,atau diam-diam mengungsi ke wilayah yang lain atau melakukan civil dis obedian, yaitu pembangkangan sipil.

Namun perkembangan zaman yang terus berubah,dan munculnya gelombang demokratisasi melanda dunia dunia ketiga,termasuk Indonesia apakah ikut mempengaruhi kepercayaan transendental tersebut?

Civil dis obedian dimungkinkan dalam sistem demokrasi,dan konstitusional. Meski absah dijalankan,namun pelaksanaannya tetap sesuai prosedur dan aturan yang ada.

Sebagai contoh menyampaikan aksi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, mogok kerja,mogok nasional,dll. Pelaksanaannya tetap diatur oleh hukum dan pejabat berwenang.

Pada negara demokrasi negara dianggap sebagai institusi yang punya perilaku bahkan presiden pun punya potensi untuk di impeach apabila melanggar konstitusi dan sumpah jabatannya.

Bahkan ada mekanisme yang lebih fundamental yakni melalui judicial review,gugatan PTUN,atau bahkan class action.Disini terjamin secara penuh hak-hak warga negara,termasuk kemungkinan untuk bersengketa dengan negara.

Hal ini berbeda dengan negara monarkhi atau kekaisaran. Di negara monarkhi,raja hanya berfungsi sebagai simbol,kekuasaan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Maka dikenal istilah “the king can do no wrong“,yakni raja tak bisa disalahkan karena tidak menjalankan pemerintahan.

Hal sama pada kekaisaran,misalnya Jepang, dikenal istilah “tenno haika” raja keturunan dewa matahari,wajib ditaati semua perintahnya.

Eksplanasi diatas hanya pilihan,semua tergantung rakyat. Hari ini kira-kira rakyat kudus pilih yang mana?apakah menantikan datangnya ratu adil atau meminta keadilan pada sang ratu.

Pilihan ibu Nurhalimah untuk meminta keadilan pada sang ratu,merupakan pilihan yang sah dan konstitusional mengingat diwaktu sebelumnya sebagai capres Jokowi menyatakan soal pembebasan jalan tol telah terselesaikan dan rakyat mendapatkan ganti untung. Faktanya,masih ada yang lahannya belum di ganti oleh pengelola jalan tol.

Prabowo juga bisa melakukan hal yang sama,terkait pernyataannya yang menyatakan telah memesan mobil Esemka,namun pesanannya belum datang atau belum diterima. Tanyakan pada pihak terkait,bisa juga tanya pada Jokowi terkait pesanannya mengingat Jokowi tahu soal Esemka.

Rakyat Kudus berhak untuk bertanya,berhak juga untuk berdiam diri. Semua itu pilihan apakah tetap setia menunggu kedatangan ratu adil atau menuntut keadilan pada sang ratu. Kita kembalikan pada rakyat Kudus untuk menjawabnya.

Hal sama juga bisa dilakukan pada masyarakat Kudus,soal pelayanan BPJS, insentif guru, kebangkitan Persiku,atau insentif buat yang menunggui orang sakit. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *