PT Daerah Sebagai Manifestasi Rebalancing Antara Swasta, Pemda dan Masyarakat

Seringkali kita disuguhkan drama visual bersifat retoris,utopis,dan ekletis.Pandangan seperti ini dapat kita saksikan manakala event pilkada dimulai.Para kandidat berbangga dengan penyampaian visi misi untuk berlomba meraih simpati dan dukungan rakyat.

Acapkali sering kita saksikan paparan visi misi yang disampaikan tidak equivalen dengan kemampuan APBD daerah untuk mewujudkan visi misi tersebut.

Contoh paling kongkrit adalah dp 0 persen yang dijanjikan oleh Anis Baswedan. Awalnya ditujukan untuk masyarakat bawah,belakangan direvisi menjadi masyarakat berpenghasilan 7jt/bulan.

Juga janji jokowi terkait insentif gaji buat perangkat desa agar setara dengan ASN golongan 2A.Hal lainnya eksekusi policy bermasalah dan masih kontroversi terkait pengangkatan tenaga PPPK yang direncanakan menjadi beban daerah.

Banyak bupati menentang policy jokowi. Terkait hal ini dengan argumen bahwa keuangan daerah tidaklah sanggup menjalankan policy jokowi terkait pegawai PPPK.

Mengapa hal ini terjadi? Seringnya misleading dalam megeksekusi kebijakan seperti ini dikarenakan faktor penguasaan tentang postur dan sizing APBM/APBD tidak dipahami secara utuh oleh pemangku kebijakan atau kandidat calon peserta pilkada.

Kompleksitas diatas sering terjadi dikarenakan secara umum postur APBN/APBDketika dideclear dan dibreakdown secara rigid ternyata negara atau daerah masih kekurangan sumber penerimaan.

Konsekuensinya banyak policy jadi gagal eksekusi dan akhirnya terpending untuk sekian lamanya.Hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintah atau pemda bisa mengexaminasi setiap kebijakan yang hendak dieksekusinya disesuaikan dengan realitas keuangan yang tersedia.

Hal ini tidaklah mudah,dikarenakan pemimpin akan dianggap ingkar janji dan tidak menjalankan visi misinya. Efeknya elektabilitas dan legitimasi pemerintahannya akan hancur.

Lantas seperti apa seharusnya pemda menyikapi situasi diatas? Jalan satu satunya adalah optimalisasi pendapatan melalui peningkatan PAD.

Pendapatan asli daerah menempati pilar penting manakala ternyata rakyat atau kandidat atau pemimpin terpilih menjual program bombastis tanpa didukung pengetahuan yang cukup tentang postur APBD.

Pilihan lainnya adalah dengan instrumen hutang. Ini pilihan beresiko khususnya terkait bargaining power,maupun menjadi beban bagi pemimpin berikutnya.

Pertanyaannya apakah realitas ini juga terjadi di kudus?bisa di cek pada paparan visi misi bupati terpilih.Secara geo economic overview, Kudus merupakan basis industri dan sedang berproses memodernisasi kotanya dengan mengedepankan industri sebagai lokomotif penggerak ekonomi daerah.

Sudah tentu pendapatan pajak,pendapatan daerah bukan pajak,retribusi,dan CSR korporasi di Kudus tergolong baik.

Masalahnya apakah kondisi APBD riilnya mampu untuk mengeksekusi implementasi janji bupati terpilih?belum tentu.

Sebab masih ada resiko pembangunan bagi kota yang menerapkan industrialisasi. Sebagai ujung tombak ekonomi Kudus,yakni persoalan ketimpangan pendapatan,penyimpangan perilaku sosial masyarakat,pengangguran,kerusakan lingkungan,dll.

Ini cost yang juga harus dibayar sebagai mitigasi bencana industrialisasi. Sosial security net menjadi keniscayaan,atau angka disparitas yang disimbolkan sebagai ibdeks gini ratio akan terus melebar.

Ini berarti ada problem antara industri yang bercirikan pasar bebas dengan masyarakat.ada hubungan timpang dan bersifat asimetris. Pemda harus melakukan repositioning untuk menjaga kestabilan hukum kesetimbangan antara industri/pasar,masyarakat,dan negara.

Hal diatas bukanlah sesuatu yang bersifat given,melainkan butuh kontrol dan komitmen serius. Semuanya berlangsung secara dinamis.

Bagaimana cara agar Pemda bisa secara konstan untuk menjaga kesetimbangan diatas?padahal masyarakat itu seperti parson bilang adalah tubuh organik yang berkembang dengan dinamikanya.Demikian dengan industri.

Pemda membutuhkan instrumen yang mencukupi perilaku pasar yang bersifat liar akan bisa melukai masyarakat yang cenderung pasrah menempati posisinya sebagai user.

Demikian sebaliknya,sisi anarkhis masyarakat akan merusak iklim investasi di Kudus. pPemda kudus harus bisa merebalancing diantara polaritas masyarakat dengan pasar/industri.

Apakah instrumen yang paling ampuh untuk memastikan harmonisasi.antara masyarakat dengan industri? Sesuai amanat konstitusi maka instrumen sebagai penyeimbang itu bernama BUMD.

Apakah sesederhana itu solusinya? Bisa iya bisa tidak. Tergantung bagaimana cara bekerjanya institusi daerah ini. Semakin profesional maka akan semakin terselesaikan masalah diatas.

Apakah realistis di Kudus hari ini?lihat yang sudah berdiri,dan bagaimana perngorganisasiannya?bila banyak yang rugi,artinya ada masalah apakah terkait regulasinya, SDMnya,atau managemennya. Rata rata BUMD di indonesia mengalami kerugian akibat salah urus maupun terjadinya moral hazard berupa KKN kronis.

Itulah kenapa kekakuan karakter BUMD kemudian direvisi oleh pemerintah melalui PP.No 54 Tahun 2017 tentang perubahan status BUMD. Salah satunya menjadi PT.Daerah.

PT.Daerah lebih fleksibel dan adaptif diterapkan di wilayah yang kompetensi SDM khususnya birokrat masih lemah,atau praktek penyelenggaraan pemerintahan yang masih sarat korupsi dan miskin integrity.

Kelebihan lain dari PT dDaerah diantaranya: mampu menjadi instrumen pengungkit nilai PAD jauh lebih baik ketimbang cara konvensional melalui retribusi,atau perijinan.

PT.Daerah juga mampu berperan sebagai penyangga,manakala gap antara supply and demand atau terjadi kelangkaan barang melanda Kudus.PT. Daerah juga membuka ruang bagi profesional untuk terlibat dan berpartisipasi manakala persepsi publik tentang sifat birokrat negatif seperti pemalas,pasif,apriori,dan korup,manipulatif masih banyak disuatu wilayah.

PT.Daerah relatif lebih independen dan jauh dari kekuasaan absolut.keputusan managemen berbasis kolektif melalui RUPS. Berbeda dengan Perumda,atau BUMD.

PT. Daerah uga mampu bersaing dengan industri besar sebesar apapun sejarah telah mencatat,DHL mampu bersaing dengan fedex,temasek mampu bersaing dengan telkom,charoen pokpand mampu bersaing dengan cargill,dll.hampir semua negara debgan gdp tertinggi selalu memiliki holding company yang di kendalikan negara.

Mengapa kudus tidak mau mengubah cara pandangnya terkait peningkatan pad dan kontrol atas hubungan antara pasar dengan masyarakat?.Apakah dengan liberalisasi akan bisa menjamin kesejahteraan rakyat Kudus? Belum ada sejarahnya negara liberal mampu sejahterakan rakyatnya.

Apakah Tamzil tetap mau ngotot kearah liberal dengan harapan jadi Pemda pertama di dunia yang berhasil sejahterakan rakyat dengan total liberal,atau berevolusi menuju state market dan ekonomi kelembagaan barbasis konstitusi.?Kita tunggu aksi Tamzil dalam mengelola ekonomi Mudus.(redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *