Praktek Jual Beli Jabatan, Biaya Politik yang Tinggi dan Praktek Suap-Menyuap Sudah Menjadi Tradisi di Kudus. Pertanda Rakyat Kudus Miskinnya Abadi?


KUDUSSATU.com–Dalam waktu yang tidak lama akan ada rolling jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kudus. Bukan hal yang baru bahwa setiap terjadi pengisian pos (jabatan) di Kudus akan dikaitkan dengan jual beli jabatan.

Praktek ini disinyalir sudah berlangsung cukup lama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan, KPK pun kalah cerdas sehingga pat gulipat yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun itu selalu lolos dari pengamatan lembaga antirasuah itu.

Sejumlah posisi atau jabatan yang rentan terjadi jual beli jabatan di antaranya kepala dinas, kepala bidang, tenaga honorer, dan lain-lain yang disinyalir sebagai praktek gelap jual beli jabatan masih terus terjadi sampai sekarang ini.

Bahkan, sebuah lembaga penggiat antikorupsi di Kudus yaitu Konsorsium Masyarakat Kudus Bersih (KMKB) menyebutkan;”Bagi koruptor yang ingin lolos dari jeratan hukum, tirulah Kudus. Belajarlah dari Kudus”.

Buat para koruptor kalau mau melanggengkan praktek busuk korupsi tanpa diendus oleh KPK belajarlah ke Kudus. Karena sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, faktanya aman-aman saja.

Siapapun tau kenapa terjadi jual beli jabatan. Salah satu faktor ongkos politik yang tinggi. Tidak hanya di level eksekutif juga di level legislatif juga terjadi. Bahkan di tingkat kepala desa kita sama-sama tau bahwa ongkos politik sudah tinggi.

Tingginya biaya politik itu membutuhkan break even poin (BEP) atau return of Investment. Caranya adalah menyalah gunakan wewenang, korupsi, mwnerima gratifikasi, dan mengutak-atik anggaran dan melakukan praktek sunat-mwnyunat. Oknum pejabat di Kudus lebih ahli daripada dukun sunat beneran.

Disini ada yang salah. Demokrasi adalah cara yang paling murah untuk situasi munculnya elit baru karena tidak menimbulkan ongkos nyawa. Ketimbang prinsip otoritarianisme dan totalitarianisme. Tetapi demokrasi menimbulkan sisi gelap.

Robert Daal mengatakan “Salah satu sisi buruk demokrasi adalah munculnya tirani mayoritas”. Pada konteks meraih suara mayoritas dengan sistem pemilu yang bersifat langsung dan memakan biaya tinggi seperti ini, maka praktek transaksional dan pat gulipat persengkokolan calon kandidat dengan bohir, antara rakyat dibeli suara adalah jamak terjadi. Masyarakat sudah permisif terhadap jual beli suara.

Untuk itu, kudussatu.com mengusulkan model pemilu disederhanakan tidak perlu menggunakan saksi dan segala macam. Cukup dengan e-election. Dengan e-election biaya saksi, biaya rekapitaulisasi, biaya pencetakan form lain-lain, dan biaya administrasi bisa dipangkas. Sehingga hasil suara tidak perlu diragukan lagi. Memang kesulitannya tidak semua melek tekhnologi. Tapi bukankah ATM menjadi hal biasa. Emak-emak yang awalnya tidak tahu dengan ATM. Sekarang paling tau soal ATM. Bahkan, emak-emak tau dimana ATM disembunyikan di dompet suaminya.

Artinya phobia ketakutan atas kekhawatiran partisipasi publik yang menurun tidak perlu dirisaukan. Bukankah demokrasi tidak mensyaratkan tingkat partisipasi. Mau sepuluh persen yang memilih, pemenangnya tetap ada. Artinya kekhawatiran itu naif.

KPU harus mau melihat fakta ini. Lihatlah bagaimana caranya emak-emak lebih kreatif bukan ketakutan yang didulukan. Tapi kesungguhan untuk menyederhanakan dan memurahkan ongkos politik itu adalah hak dan tanggungjawab KPU. Selain lembaga kekuasaan lainnya.

Pada konteks legislatif pun demikian. Biaya transaksi politik sebegitu kuat antara rakyat dengan caleg telah menyebabkan munculnya istilah yang ketok palu, uang rapat, uang reses, uang kunker, dan lain-lain. Berpuluh-puluh tahun terjadi pergantian legeslatif, miskinnya rakyat tetap ajeg. Dia sudah membeli suara rakyat.

Jabatan anggota dewan hanya cara baru mencari rente atau mencari status tanpa merasa mewakili publik. Lihat saja cara mereka menyusun perda. Lihat saja cara mereka mengikuti sidang paripurna. Lihat saja cara mereka mengisi absensi. Banyak problem di situ. Dirinya saja bermasalah bagaiamana mencarikan solusi bagi masyarakat. Belum lagi persoalan atau skandal pribadi mereka. Seperti sabu-sabu, perzinahan, penipuan, praktek korupsi. Dalam posisi waras saja tidak keinginan berbuat apalagi dalam kondisi tidak ‘waras’.

Makin jauh rakyat berharap kepada mereka. Ternyata sebagian anggota dewan memiliki penghasilan lebih. Sehingga layak mencari isteri baru. Hati-hati lho para isteri anggota dewan. Tidak sedikit anggota dewan yang tertangkap dengan perempuan yang bukan isteri sahnya.

Yang unik pada konteks suap menyuap adalah siapa sebenarbnya sebagai pelaku utama atau pelaku pembantunya. Pada kasus Meikarta misalnya, apakah yang menyuap kelompoknya James Riady (Lippo) atau Neneng (Bupati) yang mempunyai inisiatif untuk minta disuapin.
Suap menyuap itu mulia, dalam konteks tradisi perkawinan. Tapi suap-menyuap dalam praktek kolusi dan konspirasi jahat, menghancurkan harapan rakyat, demi kepentingan perushaaan, atau kepentingan syahwat oknum penguasa, oknum elit politik tentu menyakiti hati rakyat. Hukum semakin tumpul. Integritas aparat penegak hukum nyata-nyata ditelanjangi di depan publik. Seragam itu tidak lagi ada wibawanya.

Artinya negara ini gagal dalam menciptakan aparat penegak hukum yang profesional. Padahal harapan rakyat ketika republik ini diserahkan sebagai manifestasi dari pada ontrak sosial, rakyat bersedia diatur oleh hukum. Tetapi bagaimana kalau hukumnya tajam ke lawan dan tumpul ke kawan. Apalagi tidak sedikit kita melihat persekongkolan oknum penegakan hukum dengan para penjahat kerah putih. Makin sulit lagi rakyat berharap.

Apa yang terjadi dengan tiga faktor di atas secara nyata sebagai faktor yang membuat semakin melaratnya rakyat dan semakin sulitnya mengakses kesejahteraan. Jadi tidak heran kita, kalau bayi dibuangi. Tidak aneh kita jika orang jompo dimusuhi. Tidak bingung kita jika para buruh cukup reaktif dan kalap terhadap persoalan utang piutang receh. Terjadi perkelahian. Karena situasinya sudah dikungkung oleh belenggu kekuasaan. Dan itu terjadi dimana-mana.

Untuk apa ada otonomi daerah kalau otonomi itu justru menciptakan kolonialisme di mana-man@. Untuk apa strong government kalau arahnya digunakan untuk menindas rakyat. Hari ini, rakyat Riska butuh ceramah. Hari ini rakyat tidak butuh simbol-simbol atau data , angka-angka, entah benar terjadi atau dimanipulasi, rakyat tidak faham.

Pemerintah yang bagus adalah pemerintahan yang bercirikan orang goblok mudah memenuhi kebutuhan primernya, orang sakit jiwa dirawat sama-sama, orang disabel diberdayakan karena bagian dari pemerintahan. Dan fakir miskin dan anak terlantar jelas ada orang tua yang bertanggungjawab. Minimal Pemda.

Apakah Kudus memenuhi kriteria sebagai negara atau pemerintahan yang waras seperti ini?. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *