Penerapan Revolusi Industri 4.0 di Kudus Memakan Korban, Beranikah Tamzil dan DPRD Bikin Perda?

Ekonomi global saat ini pun sedang berada pada puncak perubahan besar yang sebanding dengan munculnya Revolusi Industri Pertama, Kedua, dan Ketiga. Sekarang kita segera masuk ke satu tahapan revolusi industri yang dinamakan Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0. berbasis pada aplikasi dan robotikasi (robot). Revolusi industri generasi pertama ditandai oleh penggunaan mesin uap untukmenggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, generasi kedua, melalui penerapan konsepproduksi massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan, generasi ketiga, ditandai denganpenggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri.

Sementara pada revolusi industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya.Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi.

Kita sepakat bahwa revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam model bisnis yang berbasis digital. Sektor informasi dan tekhnologi dipastikan berkembang pesat. Namun, dibalik manisnya revolusi industri 4.0 yang digaungkan oleh banyak kalangan, termasuk pemerintah. Ternyata di balik itu banyak menyimpan misteri disiruption (kehilangan) lapangan kerja. Ujungnya menimbulkan kegelisahan soal kehilangan lapangan kerja. Khususnya terhadap tenaga kerja.

Di Eropa ada sekitar 50 juta mengalami disiruption (kehilangan )lapangan kerja akibat tenaga manusia mulai digantikan oleh mekanisasi. Fenomena ini pun sudah nampak di Kudus, yaitu dengan keberadaan oasis milik Djarum Kudus. Konon, berdasarkan informasi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di oasis (brak) lebih sedikit dengan brak lainnya. Mayoritas pekerjaan sudah dikerjakan secara mekanik dan tekhnologi tinggi dan membutuhkan sedikit tenaga kerja. Karena penggunaa robotik yang dipastikan sangat efisien.

Persoalannya, tingginya produktivitas dan efisiensi tapi tidak diimbangi penyerapan lapangan kerja. Apakah menjadi penanda rakyat harus mencari caranya sendiri untuk mempertahankan hidup. Ini bukan semata persoalan sosial tapi ini persoalan kemanusian. Rakyat tetap butuh makan. Rakyat tetap butuh pekerjaan. Rakyat berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti yang dijamin konstitusi.

Apakah Pemda memiliki tanggungjawab sama dan menyadari akibat memiliki beban yang sama untuk menjalankan amanat konstitusi. Kalau memang Pemda memiliki rasa tanggungjawab. Tentu mereka akan mengkompensasi akibat revolusi industri 4.0. dengan sharing usaha, sharing upaya untuk mencegah semakin banyaknya pengangguran. Tentu harus diproteksi melalui regulasi.

Pada konteks ini, eksekutif dalam ini Tamzil harus duduk bersama legislatif untuk membahas pentingnya Perda dampak masuknya revolusi industri 4.0. di Kudus. Intinya, potensi kehilangan pekerjaan itu harus diganti dengan benefit dan profit perusahaan yang besar. Kita sudah bersusah payah berbondong-bondonh sebagai rakyat menghantarkan Djarum duduk sebagai konglomerat pertama selama 12 tahun berturut-turut. Apakah cukup dijawab dengan hanya pembangunan gedung oasis. Apakah cukup dijawab dengan memindahkan kekayaan ke Jakarta. Kudus hanya sebagai tempat eksploitasi.

Tentu sebagai rakyat kami meminta Djarum terikat dengan Corporate Sosial Responsibilitinya. Tangung jawab mengembangkan dan memberdayakan komunitas. Selama ini kami tidak pungkiri Djarum cukup banyak menyelenggarakan kegiatan berbasis CSR. Khususnya terkait lingkungan hidup dan olahraga.

Tapi itu tidak cukup karena sumber utama Kudus ke depan dan hari ini dengan kapitalisme yang semakin membesar adalah ketimpangan dan kesenjangan.Kami rakyat Kudus tidak mau hanya didekte dan dijadikan pasar bagi produk-produk dari Djarum. Dan sementara saat kami tidak berdaya mereka memberikan atensi di bidang lain. Tapi ketika memiliki daya beli kita dihadirkan produk -pdoduk Djarum yang demikian mencolok. Truk-truknya yang lalu lintasnya hilir mudik di depan mata telanjang rakyat.

Apa gunanya rakyat menghantarkan Djarum duduk menjadi konglomerat nomor satu di Indonesia. Apakah dengan telah membayarkan upah pekerjanya, Djarum bisa melupakan jerih payah rakyat kudus(pekerjanya) yang ikut menghantarkannya sebagai orang kaya no 1 versi majalah forbes 2018. . Kita sebagai rakyat tentu tidak bisa menuntut ke Djarum. Namun, kita bisa berharap dengan Pemda untuk memproteksi rakyatnya dari mengguritanya Djarum.

Seandainya saja, Djarum itu tidak memakai tenaga kerja dan merasa benar dengan opsi tekhnologi. Tapi Djarum telah menempati tanah dan air secara konstitusi itu milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Djarum jangan melupakan itu. Dia membangun pabriknya tidak di langit tapi di tanah milik rakyat Kudus. Djarum harus bisa melihat hal itu sebagai sebuah keniscayaan dan tidak boleh memungkiri. Pemda juga harus mengaris bawahi perlu penekanan dan treatment secara khusus agar bagaimana Djarum tidak kolaps tetapi rakyat tidak semakin sengsara efek membabi butanya Djarum dalam penerapan Revolusi 4.0.

Kita tidak bisa menyalahkan Djarum karena mereka juga dituntut perkembangan zaman. Tapi kami meminta Djarum harus memahami bahwa menjadikan rakyat hanya sebagai pasar dan pekerja merupakan itu cara terburuk dalam memandang kehidupan. Ada hal lain yang lebih substantif dari itu yaitu human life yaitu kehidupan manusia. Itu yang Djarum harus pahami. Itu yang Pemda juga harus pahami itu. Hak hidup itu terjamin konstitusinya. Dan itu tanggungjawab bersama.

Karena siapapun yang berusaha di Kudus diberi hak yang sama untuk maju dan berkembang. Tetapi dia juga memiliki tanggungjawab unruk membangun lingkungan sosialnya supaya tidak terjerembab ke dalam kehidupan yang jauh lebih kelam. Siapapun tau bahwa efek dari kapitalisme ada sampah industri, kesenjangan, kemiskinan, itu tidak bisa dihindari lagi. Maka tidak salah, kalau rakyat meminta solusi kepada Pemda dan legislatif itu mau melihat ini sebagai realitas dan fakta. Dan mereka jangan kabur dari tanggungjawab itu.

Apakah kita harus tetap membiasakan diri seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Membuat Djarum memperbanyak oasis-oasis di Kudus . Dan membiarkan Pemda dan dewan berpangku tangan hanya kerena merasa takut dengan raksasa ekonomi. Atau kita sebagai rakyat Kudus harus berani untuk bersuara. Bahwa ketidakadilan akan menjadi terbiasa manakala rakyat mendiamkan ketidakadilan menerpa dirinya terus menerus setiap hari.

Maka saatnya kami menunggu komitmen eksekutif dan legislatif untuk merumuskan perda tentang revolusi industri 4.0. Naikkan kompensasinya untuk PAD. Untuk menciptakan lapangan kerja akibat keberadaan tekhnologi tersebut. Ikuti saran Bill Gates bahwa revolusi industri 4.0 tak bisa dihindari. Tetapi manusia tetap wajib hidup sebagai fitrahnya.

Makanya revolusi industri 4.0 wajib bertanggungjawab terhadap hilangnya mata pencaharian. Dan setiap Pemda wajib mengambil alih setiap warga yang kehilangan mata pencaharian akibat revolusi industri 4.0. Pertanyaannya apakah kita masih bisa berharap terhadap eksekutif dan legislatif di Kudus?.(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *