Leadership Bukanlah Inlandership , Apakah Tamzil Dalam Bayang-bayang Cukong?


Tingginya biaya atau ongkos politik memaksa para kontestan politik dalam pemilihan kepala daerah menghabiskan biaya tidak sedikit. Bahkan diduga mencapai miliaran rupiah. Sementara gaji bupati tidaklah mencukupi kalau mengikuti realitas politik yang ada. Penghasilan bupati tidak mencukupi.

Ada fenomena menarik terutama di Kudus. Dengan realitas dengan biaya politik yang tidak seimbang. Tapi masih para elit yang memaksakan untuk bersaing. Tercatat di Pilkada Kudus 2018 ada lima pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di antara pasangan Masan-Noor Yasin, Hartoyo-Junaidi (independen), Sri Hartini-Bowo, Akhwan-Hadi (independen), dan Tamzil-Hartopo.

Salah satu hal yang lumrah elit yaitu membangun sharing cost dengan kalangan cukong atau bohir politik. Banyak deal-deal dilakukan antara ‘pengantin’ atau kandidat dengan bohir politik tersebut. Khususnya terkait dengan bagi-bagi APBD. Khususnya soal ploting jabatan dan proyek.

Analisis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 80 persen korupsi di Indonesia terkait kepala daerah yaitu terkait ploting proyek atas pengadaan barang dan jasa. Bukan tidak mungkin salah satu faktor yang jadi penyebabnya adalah biaya politik tinggi. Pada konteks ini, cukong akan memaksa para pemimpin yang seharusnya menjadi leader berubah menjadi inlander.

Memaksa pemimpin yang dilahirkan berubah menjadi ‘ajudan’ bagi para cukong-cukong pemberi dana politik baik saat kampanye atau pemilihan. Indikasi ini terlihat kerika di Kudus. Ketika Tamzil tiba-tiba menjadi sangat tertutup. Ada apa dengan sikap ketertutupan ini. Apakah ini karena adanya tekanan dari cukong. Ataukah tertutup untuk merenungkan kebijakan rakyat. Atau tertutup untuk mencari taua siapa-siapa kepala OPD yang layak yang masuk gerbong untuk kabinetnya. Hanya Tamzil yang bisa menjawab ini.

Pada konteks yang paling diperhatikan rakyat Kudus adalah soal hubungan (relationship) antara pemimpin dengan cukong itu. Sebab, pemimpin yang seharusnya menjadi leader manakala berubah inleander dihadapan cukong, maka semua kebijakannya tidak lain hanya untuk memuaskan syahwat kekuasaan nya. Leadership bukanlah inlandership.
Leadership itu membutuhkan integritas. Sedangkan inlandership membutuhkan penghambaaan terhadap cukong atau menyenangkan hati para bohir politik. Apakah Kudus dalam konteks pilkada kemarin mencari leader atau inlander?.

Jadi rakyat Kudus berharap yang dilahirkan betul-betul leader bukan seorang inlander. Untuk apa muncul kepemimpinan tapi berjiwa inlander. Tidak bisa diharapkan sebuah kemajuan dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur ketika pemimpinnya berjiwa inlander. Sebuah kemustahilan bagi daerah.

Sebagai contoh adalah seorang Anis Baswedan yang mampu keluar dari bayang-bayang inlander. Padahal semua tau ia dipilih sebagai pejabat dan didorong Prabowo. Tapi Anies berani keluar untuk menjadi seorang leader. Anies berani mengandeng KPK untuk memastikan pemerintahannya memiliki integritas. Dan banyak melaporkan gratifikasi.
Persoalannya apakah Tamzil melakukan hal yang sama berani melaporkan gratifikasi atau justru menyembunyikan gratifikasi itu agar lebih dipercaya oleh cukong yang memodalinya. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, visioner dan kapasitas yang mumpuni. Kalau pemimpin visioner dia akan bisa membawa haluan Pemda ke arah yang lebih baik.

Dengan integritas seorang pemimpin akan bisa memastikan hak-hak sipil, rakyat dan publik tercapai. Karena dia tidak bukan bagian masalah tapi sebagai solusi. Apakah Tamzil memiliki rekam jejak integritas yang bagus? Rakyat Kudus harus cari tau rekam jejak Tamzil.

Tentang kapasitas seorang pemimpin seharusnya Tamzil mampu mengorganisasikan OPDnya menjadi kerangka kerja yang terintegrasi. Sehingga fungsi supervisi dan koordinasi pemda bisa berjalan. Maka dibutuhkan kapasitas manajerial yang cukup. Karena visi tidak mencerminkan kapasitas.

Tingkat ewoh -pekowoh, sikap emoh berlawanan dengan cukong, sikap cari aman, sikap nggak mau mengusik kententraman para konglomerat. Itu menunjukkan kapasitas manajerialnya diragukan. Itu yang muncul inlandership bukan leadership.

Apakah kita sebagai bagian dari pemerintah daerah harus tinggal diam, melihat pemimpin yang memiliki jiwa inlander. Apakah rakyat akan mempercayakan nasib lima tahun ke depan kepada pemimpin yang bermental inlander. Kembali kita harus lihat rekam jejaknya.

Apakah rekam jejak Tamzil dan kepemimpinannya saat ini cukup untuk keluar dari bayang-bayang kelam masa lalu. Dan menuju masa depan lebih cerah. Atau justru terjerembab kembali pada lubang sama dan mengulang masa lalu. Hanya waktu yang akan menjawab hal itu. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *