Pencitraan VS Post Factum, Apakah Tamzil Masih Diidolakan Rakyat?


Tugas seorang pemimpin adalah menghadirkan solusi bagi rakyatnya. Bukan terjebak pada kegiatan yang bersifat seremonial. Misalnya yang dibantu satu, seolah-olah yang dibantu sepuluh ribu.Seperti menghadiri acara-acara seremonial dengan intensitas yang overdosis. Acara seremonial memang penting dalam konteks berinteraksi dengan publik. Tapi, jangan lupa bahwa menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat lebih dibutuhkan.

Akhir sebuah episode pencitraan ketika pencitraan tidak diimbangi dengan kualitas pembangunan yang betul-betul dirasakan masyarakat. Dan titik kepuasaan masyarakat dibungkam dengan ilusi dan fatomorgana janji -jani pemimpin. Maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Dan dampaknya elektabilitas pemimpin dan legisitimasi pemimpin mangkrak. Pada gilirannya pemimpin akan ditinggal rakyatnya. Pada gilirannya pendukung tidak akan memilih lagi. Dan pada gilirannya pembangunan yang dihasilkan tidak lagi dihiraukan rakyat.


Rakyat butuh solusi bukan pencitraan.Rakyat butuh didengar apa pesan moral yang mau disampaikan nya. Bukan diframing dengan media seolah-olah menunjukkan kepedulian. Yang tidak bisa dibohongi olehnrakyat adalah kemampuan dalam mengkases ke ekonomi, itu yang tidak bisa ditutupi dengan pencitraan. Ketika rakyat makin hari dompet rakyat makin terkuras. Kemampuan memperoleh dan kemampuan menghabiskan uang tidak seimbang dan lebih banyak menghabiskan uang.

Rakyat akan menuju ke titik kejenuhan dan kekecewaan. Dan dimanapun selalu pemimpin, bukan hanya pemimpin tapi negara akan ditinggalkan. Sebagai contoh bagaimana era pencitraan Glasnot Pereistorika Mikhail Gorbachev di era Uni Soviet dulu. Tetapi ketika gagal mengakomodasi ekonomi rakyat, maka mereka akhirnya ditinggalkan dan bubarlah Soviet dan berdirilah Rusia. Demikian era Indonesia zaman kerajaan silih berganti kerajaan seperti Demak, Mataram, dll. Pada titik ini sudah terlihat bukan rakyat butuh pemimpin. Tapi pemimpin dan negara lah yang membutuhkan rakyat. Makanya rakyat tetap eksis dan berkembang biak dengan caranya sendiri. Sementara pemimpin ditinggalkan dalam bentuk negara baru atau pemimpin baru.

Demikian, seandainya Tamzil memang betul pemimpin yang berkualitas dari sekarang dirinya harus mau mikir bagaimana cara mempermudah rakyat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sandang dan papan. Kebutuhan primer harus dimudahkan dan didekatkan dengan rakyat. Demikian pula sebaliknya, seandainya Tamzil hanya sibuk menonjolkan seremonial dan pencitraan semata pasti lama kelamaan Tamzil akan ditinggalkan. Karena ini hukum alam pemilih, hukum alam warga negara. Itu namanya hukum besi yang selalu zaman kuno ada tradisi pepe. Rakyat tidak protes tapi meninggalkan pemimpinnya.

Dampak yang ditinggalkan pemimpinnya Uni Soviet hancur, Jerman Timur Hancur, Cekoslovakia hancur, Mataram hancur , Demak hancur, Pajang juga hancur dan muncullah Indonesia. Apakah Indonesia akan dihancurkan dalam konteks lebih dekatnya Kudus. Apakah Tamzil tetap didengar dalam pidatonya ataukah rakyat akan mencari jalannya sendiri. Karena Tamzil tidak cukup pantas untuk didengar suaranya oleh rakyat. Kalau memang Tamzil bersikeras dengan agenda pencitraan nya rakyat sudah cukup teruji berevolusi ribuan tahun sebelum Tamzil. Dan sudah banyak contoh pemimpin yang ditinggalkan rakyatnya.

Pada akhirnya, rakyat akan membidik tiga hal kepada Tamzil sebagai pemimpinnya.Yaitu pertama soal seberapa aman rakyat di era kepemimpinan Tamzil. Kedua seberapa mudah rakyat mendapatkan kebutuhan dasar.Seberapa kepuasaan rakyat soal hak-hak administrasi kewarganegaraan dipenuhi oleh Tamzil. Kalau tidak dipenuhi pasti akan ditinggalkan Tamzil. Kendati Tamzil bersama dengan media mainstream atau bergerombol dengan sekutu dan birokratnya serta cukong-cukongnya. Tetap saja akan ditinggalkan . Ini yang terjadi dimanapun di seluruh dunia. Ini yang dinamakan hukum besi pemilih. Ini yang dimaksud post factum (sesudah kelahiran).

Tamzil akan mengalami era post factum. Apakah layak Tamzil tetap dipercaya rakyat. Atau rakyat harus beralih haluan mencari pemimpin baru. Apakah sudah cukup kuat Tamzil yakin dengan program-progamnya. Atau rakyat yang memang cerdas meninggalkan pemimpin atau politisi idiot. Sebagaimana kata pengamat politik UI Mohammad Nasih makna dasarnya dalam bahasa Yunani, idiot adalah kekurangan kemampuan profesional, individual, juga tidak berpendidikan. Idiot dalam makna paling awal ini tidak berkaitan dengan skor IQ, melainkan semata-mata berkaitan dengan peran warga negara dalam struktur kekuasaan, apakah ia pejabat atau sekedar rakyat jelata tanpa jabatan.

Idiot adalah antonim dari pejabat. Politisi idiot karena itu adalah mereka yang memiliki jabatan politik, tetapi pikiran dan sikap mereka tidak pernah berorientasi membangun kebijakan untuk kebaikan bersama, melainkan tetap saja untuk kepentingan diri sendiri, seolah-olah mereka tidak memiliki jabatan dengan implikasi kepada banyak orang. Padahal, karena jabatan yang ada pada mereka, apa pun yang menjadi kebijakan mereka, berpengaruh sangat besar kepada kehidupan seluruh rakyat.

Sebagai pemimpin Tamzil terlihat banyak pencitraan. Terlalu banyak kegiatan basis seremonial. Rutinitas itu perlu, tapi tidak cukup untuk menahan rakyat untuk mengidolakannya. Butuh langkah kongkrit terhadap tiga hal dasar di atas. Apakah Tamzil sudah bekerja dengan tiga hal dasar tersebut akibat Tamzik terlalu asik untuk menari poco-Poco diatasi permadani kekuasaan. Ataukah justru Tamzil lagi asik embicarakan dengan kroni-kroninya lagi menghamburkan APBD. Kita tidak pernah tau apa yang terjadi dengan Tamzil dan apa yang direncanakannya. Tetapi sebagai rakyat berhak untuk menilai apakah pemimpinnya sudah on track atau belum.

Kenapa Tamzil sibuk dengan seremonial? Apakah dengan upacara-upacara seremonial kebutuhan dasar rakyat bisa terpenuhi. Kalau arahnya dan tanda -tanda jelas dan postur angaran memihak ke rakyat, kita sebagai rakyat wajib mendukung bahkan mendampingi Tamzil. Tetapi bilamana sebaliknya, Tamzil hanya berkasak-kusuk untuk menjauhkan diri dari pengaruh tuntutan rakyat. Seyogyanya rakyat bersikap kritis untuk berani mengatakan tidak pada Tamzil. Rakyat harus berani menentukan haluannya sendiri. Karena republik ni tidak diberikan secara gratis oleh kaum kolonial.

Demikian juga soal kue kesejahteraan, tidak mungkin penguasa akan memberikan gratis kepada rakyatnya. Kecuali penguasa memiliki akal sehat. Apakah Tamzil masuk kategori pemimpin dengan akal sehat. Kita akan tunggu itu. Kalau memang Tamzil memiliki akal sehat pasti langkah-langkah pasti akan menuju ke perbaikan kesejahteraan rakyat. Rasa aman dan nyaman pasti meningkat, tingkat kepuasaan masyarakat Tamzil semakin tinggi. Tetapi bila sebaliknya, Tamzil hanya asik dengan dirinya dan kelompoknya dan cita-cita membangun Kudus hanya omong kosong, rakyat pasti akan menggunakan logika post fectum. Menghukum Tamzil dan mengeluarkannya sebagai pemimpin yang berpengaruh di Kudus. Tinggal Tamzil memilih menjadi something atau nothing. Menjadi sesuatu yang berharga atau yang dilupakan orang.

Kita bisa melihat contoh beberapa pemimpin yang serius mengurusi rakyatnya. Seperti Nurdin Abdullah serius dan terbukti berhasil membangun Kabupaten Bantaeng (Sulsel) atau Yoyok Sudibyo yang berhasil membangun Kabupaten Batang (Jateng). Mereka adalah sebagain contoh pemimpin yang serius membangun daerahnya dan mereka sangat dicintai dan dirindukan rakyatnya.
Semoga Tamzil tidak tenggelam dengan kegiatan seremonial yang dibalut dengan pencitraan. Rakyat tidak boleh berhenti menuntut karena itu haknya. Tidak mungkin kue pambangunan bisa sampai ke tangan rakyat dengan cuma-cuma . Kecuali terpilih pemimpinya memiliki akal sehat. Tetapi setahu kami para media itu harus diperjuangkan dengan gebrakan perjuangan, baru bisa.

Demokrasi memang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi kue dari demokrasi belum tentu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bisa saja dari rakyat oleh rakyat untuk penguasa. Bagaimana rakyat bisa mengawal agar kue demokrasi bisa kembali ke rakyat? Dengan bersikap kritis dan tegas menyampaikan aspirasi ke penguasa.

Rakyat berhak menyampaikan aspirasinya. Penguasa juga jangan alergi dengan rakyat yang kritis. Karena rakyat yang kritis mempermudah penguasa itu menyusun kerangka anggaran. Dimana dan titik mana betul-betul dibutuhkan. Tanpa nalar kritis dan tuntutan publik, pemerintah tidak titik lemah anggaran itu dibawa kemana. Sebagai contoh banyaknya kritik terhadap Jokowi oleh emak-emak soal daya beli yang terus merosot dan sulitnya lapangan pekerjaan. Itu harusnya disikapi oleh Jokowi dalam hal ini TKN Jokowi-Amin secara positif dengan memperkuat program-program dan kebijakan yang memenuhi aspirasi itu. Bukan malah menyerang balik Sandi UNO yang dianggap tidak pernah ke pasar dan tidak tahu harga barang -barang menurut versi BPN Prabowo-Sandi

Demikian pula dengan Pemda harus berterimakasih ditujukkan titik dimana rakyat gelisah, Pemda harus menjawab. Disitulah muncul trust antara penguasa dan rakyat diwujudkan. Merajut kembali hubungan rakyat dan penguasa itu lebih penting dari sekedar kegiatan seremonial. Rakyat jangan takut untuk menyuarakan suaranya. Rakyat mempunyai hak.

Daripada Kudus menjadi pemerintahan yang gagal dan berdampak pada situasi yang jauh lebih buruk. Mendingan suarakan aspirasinya sehingga memudahkan penguasa menangkap aspirasi itu. Jangan ragu untuk menyalurkan aspirasi. Karena demokrasi memungkinkan koneksitas antara rakyat dengan penguasa. Berbeda dengan sistem monarki. Karena Indonesia khususnya Kudus tidak menganut sistem kerajaan (monarki) tetapi asisten emokrasi. Tinggal Tamzil milih diidolakan rakyat atau ditinggalkan rakyat. Mari kita tunggu jawaban Tamzil pilih bersama rakyat atau ditinggalkan rakyat. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *