Pemimpin Tanpa Visi Ditopang Birokrasi “Idiot”, Seperti Apa Nasib Kudus Ke Depan?

TIDAK ada orang yang memiliki kewenang melampaui kewenangan pejabat politik. Kebijakan politik yang dibuatnya bisa sangat berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan rakyat. Bukan hanya urusan pendidikan yang bisa diatur, bahkan ke mana menghadap saat buang air besar atau buang air kecil pun bisa diatur dengan kebijakan politik. Hijau hitam negara, sangat ditentukan oleh kualitas para pemimpin politik, karena merekalah penentu kebijakan yang mengikat seluruh warga negara.

Karena kewenangan yang sangat luas itulah, sesungguhnya mereka memiliki peran yang sangat besar untuk mengarahkan dan mengantarkan rakyat kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang diharapkan bukan sekedar kebahagiaan palsu, melainkan kebahagiaan hakiki. Untuk itu, tentu saja nilai-nilai yang harus dijadikan sebagai fundamen, haruslah kebenaran hakiki.

Sebagai seorang pemimpin Kudus Tamzil terlihat tidak memiliki kemampuan untuk membangun. Banyak indikator sebagai catatan yang menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin secara visi lemah. Diantaranya soal kurikulum pendidikan, bidang pangan dan energi yang tidak jelas arahnya. Tamzil tidak memiliki visi besar seorang pemimpin untuk membangun Kudus.

Kita belum melihat ciri khas dari penguatan sumber daya manusia (SDM) di Kudus. Penguatan SDM masih bersifat parsial atau bagian saja. Tapi belum menyentuh pada pokok subtansi dalam melahirkan SDM yang unggul baik secara akademik maupun budi pekerti. Ada beberapa role model pembangunan SDM yang bisa diadopsi. Sejumlah daerah yang dianggap serius menyiapkan kualitas SDM yang unggul di antaranya seperti di Lampung Selatan ada yang namanya SMA Kebangsaan yang merupakan sekolah unggulan dengan konsep menggabungkan kecerdasan akakemik dan spiritual. Di Magelang ada SMA Taruna Nusantara, yang telah terbukti melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Sementara itu, di Malang menjadi pusat pendidikan bahasa berupa kampung-kampung bahasa. Sementara di Kudus seperti apa?

Keseriusaan pemerintah dalam kebijakan bidang energi air juga belum jelas. Sampai saat ini belum ada upaya serius dalam pengelolaan air oleh pemerintah daerah. Walaupun air melimpah, tapi tidak bisa dipakai sebagai baku air minum. Pencemaran ada dimana-mana tapi belum ada langkah kongkrit.

Sementara masyarakat belum terbiasa membuang sampah di tempatnya. Sementara penguasa inisiatif kebijakan untuk penuntasan pengelolaan sektor per sektor. Tidak memiliki strong policy (kebijakan).hanya jadi makmun saja. Yang penting dapat jatah. Yanga penting ada tambahan untuk cicilab. Yang penting dapat tunjangan. Yang penting jabatannya aman. Ini bagian dari ciri-ciri birokrasi idiot. Kalau ini diterus-teruskan ini akan kebijakannya (Policy) semakin tidak jelas.

Konstruksinya tidak dibangun dengan sistematika yang jelas, ini sangat membayangkan. Sehingga jika diibararatkan bahwa masyarakat Kudus punya penguasa tapi tidak punya pemimpin.Pemimpin tanpa visi yang ditopang birokrasi “idiot” maka masa depan Kudus seperti apa?

Kemudian muncul pertanyaan dibenak rakyat. Seperti sudah berapa besar ketahanan pangan di Kudus? Sudah berapa besar ketahanan energi di Kudus?Rakyat sebenarnya tidak butuh dengan jargon-jargon dan dogmatisme seorang pemimpin yang pada akhirnya hanya akan bermuara pada perangkap ilusi kekuasaan. Rakyat tidak tau harus menyalurkan aspirasinya dan tidak tau menyalurkan kreativitas nya.

Tidakkah mungkin kata idiot dipakai bukan unruk sebuah penghinaan. Harapan yang besar itu jangan ditelantarkan begitu saja. Kalau memang bukan idiot pasti hasil capaian itu betul-betul dirasakan rakyat. Tapi kenyataannya rakyat gelisah. Gelisah dengan sumber pangan murah dan gelisah memprediksi masa depan mereka. Ketika rakyat tidak yakin dengan masa depan mereka itulah makna idiot benar adanya.

Namun, secara faktual kekuasaan politik seringkali jatuh ke tangan mereka yang sesungguhnya idiot. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan motif dasar untuk hanya diri sendiri dan paling luas berskala keluarga. Tidak terpikir oleh mereka usaha-usaha untuk menciptakan kebaikan bersama. Sebagaimana makna dasarnya dalam bahasa Yunani, idiot adalah kekurangan kemampuan profesional, individual, juga tidak berpendidikan.

Idiot dalam makna paling awal ini tidak berkaitan dengan skor IQ, melainkan semata-mata berkaitan dengan peran warga negara dalam struktur kekuasaan, apakah ia pejabat atau sekedar rakyat jelata tanpa jabatan. Idiot adalah antonim dari pejabat. Politisi idiot karena itu adalah mereka yang memiliki jabatan politik, tetapi pikiran dan sikap mereka tidak pernah berorientasi membangun kebijakan untuk kebaikan bersama, melainkan tetap saja untuk kepentingan diri sendiri, seolah-olah mereka tidak memiliki jabatan dengan implikasi kepada banyak orang.

Padahal, karena jabatan yang ada pada mereka, apa pun yang menjadi kebijakan mereka, berpengaruh sangat besar kepada kehidupan seluruh rakyat.Birokrasi yang cerdas akan membuat rakyatnya tenang memikirkan masa depannya. Mari kita survei bersama -sama apakah rakyat sudah tenang dengan masa depannya minimal lima tahun ke depan.

Fakta-faktanya kita melihat rakyat menggigit polisi. Fakta-fakta masyarakat tidak tertib berlalu lintas. Itu gejala dari anarkisme. Rakyat berusaha mencari jalannya sendiri. Karena mereka tau apakah punya pemimpin atau tidak. Harapan masyarakat yang besar kami jembatani bahwa mereka tau mempunyai pemimpin. Dan seyogyanya birokrasi cerdas untuk menangkap aspirasi publik. Sehingga mereka(rakyat) tidak gelisah terhadap masa depan mereka dan pimpinannya.

Terlalu banyak estafet kepemimpinan yang memiliki visi dan integritas tinggi. Butuh banyak manusia dengan leadership dan kecakapan dalam melayani masyarakat. Urgensi kekuasaan adalah melayani bukan menguasai. Pemilu itu ajang mencari pemimpin yang baru bukan menciptakan penindas baru. Sifat pemimpin untuk melindungi dan mengayomi atau pemimpin yang memiliki sifat bengis, kejam seperti domestik kolonialisme zaman dulu. Perlu jawaban tegas dari pemerintah.

Apakah pemimpin bekerja untuk menghabiskan APBD. Apakah pemimpin menggunakan APBD untuk instrumen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat? Apakah penguasa memang menjadikan APBD sebagai tujuan utama kekuasan ataukah menggunakan APBD sebagai alat meraih tujuan tama pembangunan. Bangsa yang banyak sekali disertai dengan IPM yang baik dan disertai dengan kepuasaan masyarakat. Dan hari ini ini belum terlihat. Kekalahan PDIP di Kudus dalam Pilkada lalu sebagai bukti bahwa masyarakat menghukum partai tidak selaras dengan keinginan rakyat. Kemenangan Tamzil jadi obat. Harusnya Tamzil menempatkan diri sebagai pemimpin yang dicintai rakyat. Persoalannya Tamzil mau menempatkan diri sebagai pengayom atau penindas? Hanya Tamzil yang bisa menjawab itu. Tapi Tamzil wajib tau bahwa rakyat mengalihkan dukungan dari partai penguasa PDIP waktu itu ke partai penguasa PKB saat ini. Memang ada variabel figur di sini. Tetapi di partai politiknya gejala awal memudarnya dukungan masyarakat.

Apakah birokrasi di Kudus mau dibilang idiot atau tidak? Ya harus merubah visinya, sistematikanya, kinerjanya. Sehingga masyarakat bisa mengukur kinerjanya. Bukan hanya suka atau tidak suka kemudian memberikan bantahan tapi tidak melakukan perubahan kinerja. Yang diharapkan masyarakat iti indeks kepuasan dan pelayanan meningkat. Indeks kemudahan sumber ekonomi dan informasi lebih mudah dan murah. Bukankah itu ciri birokrat.

Jikalau rakyat menjadi semakin sulit, sebagai penyalur APBD terus kerja birokrat selama ini ngapain? Toh mereka (birokrat) sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kenapa tetapi tidak mengetahui sasaran-sasaran pembangunan yang mau dicapai dan instrumen yang dikuatkan serta bidang-bidang yang dibutuhkan dan dirasakan kemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak. Itu harus diukur dengan cara yang sistematis. Dijalankan dengan jalan sistematis. Dan hasilnya adalah kepuasaan publik yang maksimum. Itu namanya demokrasi maksimalis bukan demokrasi minimalis.Bukan hanya berkutat pada angka-angka prosedur bukan pada tatanan-tatanan prosedural. Boleh membantah dengan catatan tunjukkan kinerja seperti itu. Silahkan boleh bantah. Tapi kalau tidak bisa membuktikan itu maka harus terima bila dikatakan birokrasi ‘idiot’.

Jika selama ini rakyat harus membayar pajak, maka rakyat berhak mendapat ouput pembangunan yang sesuai. Bukankah negara merupakan manifestasi kontrak sosial. Bukankah Pemda manifestasi kontrak politik. Dimana rakyat bersedia dipimpin dengan catatan pemimpinnya menjalankan undang-undang. Bukankah setiap pemimpin disumpah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab. (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *