“OTT KPK Adalah Oksigen Buat Rakyat dan Kunci Membatasi Gurita Kapitalisme”

Demokrasi itu lawan dari negara kekuasaan atau negara monster. Yaitu negara yang terllau kuat menindas rakyat. Output dari demokrasi itu tentu kesejahteraan rakyat dan pemetataan ekonomi. Harapannya kan itu capaian dari demokrasi ekonomi. Pembangunan bisa betul-betul dirasakan rakyat bawah. Tapi kenyataannya, Kata, Johan Lim, bisa dibajak oleh perampok. Dimana sekolompok orang bekerjsama untuk merampas dan mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya, diselenggarakan kekuasaan dengan cara oligarki. Dengan cara main cantik di tingkat atas.

Oligarki ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh instrumen aparat penegak hukum. Mengingat posisi aparat penegak hukum khususnya polisi dan lembaga ada di bawah eksekutif. Perlu ada lembaga kredibel yang independen , yang memiliki etos dan integritas kerja yang terukur. Untuk memastikan prinsip demokrasi dapat terwujud. Salah satu output dari lembaga itu adalah OTT. OTT merupakan instrumen bahwa hukum masih ada untuk melawan oligarki kekuasaan. Bagaiamana kaitannya dengan kapitalisme?.

Kekuasaan itu butuh resource atau ongkos. Salah satu fenomena dari oligarki. Persengkokolan antara penguasa dan pengusaha. Contoh nyata adalah kasus meikarta. Apa yang terjadi seandainya tidak ada OTT. Maka, ribuan atau ratusan ribu di siketir itu hanya akan bisa melihat bangunan mewah tanpa bisa memanfaatkannya sehingga hanya sebagai penonton. Mereka terpinggirkan atau termaginalkan. Seperti suku Aborigin di Australia, sama seperti suku Betawi di yang teenacam kapitalisme. Apakah di Kudus seperti itu? Apakah pembangunan akan di bawa seperti itu?.

Salah satu gejala makin terpinggirnya orang pribumi adalah dengan harga tanah makin mahal dan semakin tidak terjangkau. Padahal tanah seusia dengan UU 1945 di kuasai oleh negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya . Kenyataan hanya dijadikan sebagai sebuah komoditi dikuasi segelintir elit dan rakyat hanya menumpang. Makan lama makin terpinggirkan. Maka OTT dibutuhkan sebagai obat mujarab rakyat dunruk keluar ari penat. Rakyat harus terus bernafas dan berdenyut.Pembangunan harus terus dilanjutkan.

KPK adalah institusi yang pantas dipercayai rakyat. OTT adalah cara kerja yang betul -betul membuat oksigen rakyat kwmbali. Selain itu pembatasan kapitalisme itu perlu. Kata, Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk seleuruh umat yang dilahirikannya. Tapi tidak cukup memberi makan satu orang serakah.

Penyakit kapitalisme adalah marjinalisasi dan kesenjangan. Dimana pun di seluruh dunia. Selelalu efek samping kapitalisme adalah kesenjangan. Beruntung bagi daerah_daerah yang di lewati OTT. Berharap lah agar daerah-daerah diberlakukan OTT sehingga rakyat makin banyak mendapatkan oksigen.

Kenapa harus KPK ? Karena belum ada institusi selain KPK yang menyamai kualitas kinerjanya. Contoh kasus, persoalan penyalahgunaan izin tambang.
Sudah banyak kasus yang diputus san diselesaikan di pengadilan. Tapi eksekusinya belum ada pengembalian aset. Tapi ketika KPK melakukan OTT, banyak aset yang bisa disita dan dikembalikan aset Sehingga bisa untuk membayar utang dan mengurangi beban rakyat dikemudian hari. OTT sangat diperlukan. Tiap -tiap daerah harus mengalami OTT apabila oligarki kekuasaan mulai terlihat gejalanya. Ada baiknya masyarakat peduli dan ikut membantu memberikan informasi ke KPK yang lengkap dan melaporkan. Sebagai bentuk timbal balik agar negara atau daerah tidak menjadi monster bagi rakyatnya.

Bahagialah rakyat yang mengalami OTT. Minimal mereka tidak termarginasilasi.
Kita bisa mengambil contoh di Bengkulu. Pasca OTT kehidupan masyarakat membaik. Pejabat pro aktif terhadap masukan dan saran KPK. Mereka masyarakat mendapat udara segar dan kemudahan dalam berusaha. Itu artinya keberadaan KPK positif.

Kapitalisme menurut Peter L Berger piramida korban masusia. kapitalisme dalam prakteknya di dunia imana pun di seluruh dunia, tidak di Indonesia, Ceko, Eropa Timur adalah berakhir dengan sebuah kesenjangan sosial di seluruh dunia dan selalu menghancurkan leburkan pendudukan pribumi. Contoh suku Aborigin di Australia Kapitalisme tidak mengenal proteksionisme. Kapitalisme itu persaingan bebas dan perdagangan bebas. Yang kuat pasti memenangkan kompetisi Dalam prakteknya, kapitalisme selalu membutuhkan dukungan kekuasaan. OTT akan membatasi gerak kapitalisme. OTT juga menjaga rakyat dari kepunahan.

Kalau kita jujur sangat sedikit perusahaan yang sesuai aturan. Mereka selalu disuport oleh kekuasaan dan memberikan support ke kuasaan. Ada simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Karena OTT adalah energi besar untuk membebaskan beban penderitaa rakyat yang berkepenjangan.

Selalu OTT disertai dengan pengembalian aset atau aset recovery. Artinya rakyat tidak menanggul beban full kerusakan akibat penerintahan yang salah urus atau akibat ulah oknum yang membocorkan anggaran.

Dimana pun oligarki selalu menggunakan prinsip lebih mahal. Jadi rakyat harus membayar mahal dari harga semestinya. Dengan diputus nya mata rantai melalui OTT rakyat akan memperoleh yang harga wajar. Maka perbanyaklah OTT. Kami sebagai rakyat menunggu semakin banyak OTT di Indonesia agar rakyat mendapat oksigen yang lebih banyak.

Kami masyarakat Kudus merindukan OTT terjadi dimana-mana jangan sampai KPK kendor. Kami atas nama masyarakat Kudus merindukan OTT diteruskan supaya kami mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya.


Kita bisa melihat atau mengambil pelajaran atas kasus suap yang dilakukan pengusaha untuk memperlancar urusan bisnis dan proyek. Ini dugaan suap terjadi pada proyek hunian bernilai investasi Rp278 triliun yang sedang dikembangkan oleh Lippo Group, Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Grup Lippo, konsultan Grup Lippo Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmen.
Selain mereka, KPK juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati dam Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bekasi.

Mereka ditangkap tangan karena dugaan kasus suap senilai Rp13 miliar dalam proses pengurusan sejumlah izin yang diperlukan dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta seluas 84,6 hektare. Hingga saat ini, KPK terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut.KPK bahkan menggeledah rumah bos Grup Lippo James Riady. Seorang Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai kasus, termasuk dugaan suap yang menimpa pembangunan proyek Meikarta terjadi karena sampai saat ini masih ada perbedaan pola pikir antara pelaku usaha dan birokrasi dalam proses perizinan.

Untuk membangun sebuah kawasan hunian, seperti Meikarta, memang banyak izin yang harus dipenuhi. Izin tersebut, antara lain prinsip, lokasi termasuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemanfaatan penggunaan tanah hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setiap daerah, biasanya, memiliki ketentuan khusus terkait kriteria bangunan, misalnya ketentuan tinggi bangunan dan standar keamanan untuk mencegah kebakaran. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah bahkan belum mengatur ketentuan teknis tertentu untuk membangun suatu proyek properti.

Hal ini membuka ruang untuk pemberian diskresi dari kepala daerah maupun instansi terkait. Pelaku usaha yang ingin perizinan proyek mereka bisa berjalan secepat mungkin, dan bahkan kalau perlu tidak mengurusnya dan birokrasi tamak sering memanfaatkan celah tersebut untuk bermain.

Pengusaha yang selalu menganggap waktu adalah uang dan tidak mau proyeknya terhambat menggunakan cara kotor agar bisnis mereka jalan. Maklum, dalam menjalankan bisnis hunian, semakin lama berjalan biaya yang mereka pikul akan semakin besar.

Di sisi lain, pengembang juga sering terikat komitmen dan jadwal pembangunan dengan vendor material dan konsumen. Sekali molor, hancur reputasi bisnis mereka.

Pun begitu dengan birokrasi yang memang tamak. Karena ingin mendapatkan uang besar dengan cara haram, mereka sering memanfaatkan celah tersebut untuk mempermainkan pengusaha. Kekuasaan cenderung absolut. Semakin absolut kekuasaan semakin korup. Adanya OTT KPK merupakan oksigen buat rakyat dan kunci membatasi gurita kapitalisme.(redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *