Expander, Representasi Menari Poco-poco di Atas Permadani Kekuasaan Tamzil

KUDUSSATU.com–Ada sesuatu menarik di pendapa rumah dinas Bupati Kudus Sabtu siang (23/2/2019). Terlihat belasan mobil Expandar warna putih berjajar cukup rapi di halaman. Bayangan kami, mungkin sedang da touring mobil yang kebetulan melintas di Kota Kudus.

Namun, dugaan kami ternyata meleset. Karena ternyata keseluruhan kendaraan yang berjumlah 17 unit itu ternyata sama-sama belum ada platnya. Ternyata eh ternyata mobil Expander itu memang khusus disiapkan oleh Pemkab Kudus sebagai kendaraan dinas baru.

Pertanyaannya untuk siapa? Karena kami melihat kendaraan dinas sejauh ini masih layak pakai?.

Seperti informasi yang dilansir kudussatu.com sebelumnya, sebanyak 17 unit Expander putih ini diperuntukkan sebagai kendaraan dinas bagi sembilan camat dan delapan kepala bagian (Kabag) di lingkungan Pemkab Kudus. Eng ing eng…akhirnya terjawab rasa penasaran publik.

Konon, harga per unit Expander itu sebesar Rp 240 juta. Nah Lo, jika ditotal maka berapa ya??? Berdasarkan hitungan kalkulator kami jumlah duit rakyat (APBD) yang harus dikeluarkan mencapai Rp 4 miliar lebih. Luar bisa ditengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Bahkan nalar publik semakin teraduk-aduk melihat ketimpangan sosial di Kudus yang cukup tinggi yaitu 0,42 persen melebihi angka ketimpangan rata-rata nasional yang hanya 0,398. Jika tidak hati-hati dan pemerintah Kudus tidak serius bisa ketimpangan sosial bisa seperti Jogja yang tertinggi di Indonesia yaitu 0,44 persen.

Belum lagi soal pertumbuhan ekonomi masyarakat Kudus yang juga dibawah nasional. Artinya apa?? Sebenarnya pemerintah kabupaten Kudus ini mikirin rakyat atau mikirin siapa? Publik berhak tau dong!. Wong Bupati dan Wakil Bupati itu dipilih oleh rakyat.

Karena itu, wajar jika publik bertanya apa alasan pembelian mobil dinas baru bagi birokrat (camat dan Kabag) itu.
Misalnya saja soal prestasi. Prestasi apa yang sudah didapat dan dihasilkan oleh mereka (birokrat). Apakah layak mereka mendapatkan mobdin baru sementara prestasi dan capaian kinerja mereka tak nampak.

Bicara soal mobil dinas, semestinya bukan hanya soal mobilitas untuk kegiatan seremonial. Fungsi dari keberadaan mobdin harus diimbangi dengan capaian yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

Sehingga tidak ada kesan bahwa ini hanya kebijakan reguler 5 tahunan. Artinya nggak ada pemerintahan. Yang ada hanya roda birokrasi. Birokrasi tanpa penguasa.

Munculnya tamzil sebagai pemimpin (bupati) baru yang menjadi harapan baru bagi masyarakat Kudus semestinya berani menanyakan urgensinya mobdin baru. Tamzil juga harus berani menjadi bupati rakyat yang senantiasa beeorientasi pada keberpihakan rakyatnya.

Nah, soal mobdin dinas beranikah tamzil menjelaskan itu? Bukan sekedar bermain pada retorika, tapi harus mengena pada substansinya. Publik jelas bertahap tamzil effect benar-benar ada dan nyata dalam pembelaan terhadap kepentingan rakyat.
Ingat lho. Dalam sembilan janji kampanye Tamzil-Hartopo tidak ada poin untuk pembelian mobil dinas baru hmmm. Apakah pembelian mobil dinas baru memang urgen sekali? Ini yang harusnya dijawab oleh Tamzil.

Kita tidak skeptis dengan pembelian mobil dinas. Dan boleh-boleh saja. Tapi, buktikan dulu kinerja birokrasi dalam melayani kepentingan publik. Ingat lho rakyat memilih pemimpin bukan untuk memanjakan birokrat. Tapi bagaimana menjalankan birokrasi yang benar. Bagaimana mewujudkan negara kesejahteraan bukan negara kekuasaan. Bukan pemimpin yang tuli terhadap aspirasi rakyat.

Rakyat berharap punya pemimpin yang cerdas dan peka terhadap kepentingan publik. Memiliki komitmen serius dan keberpihakan terhadap rakyat. Bukan malah seperti menari poco-poco diatas permadani kekuasaan. Artinya jalan mandek alias stagnan. Tidak ada kemajuan, yang ada justru jalan di tempat.
Roda pemerintahan nggak bergerak. Yang berubah fisik kendaraan. Kesejahteraan rakyat tidak bertambah. Pelayanan tidak meningkat. Yang ada ac-nya lebih dingin, kursinya empuk. Justru kami khawatir Expandar ini membuat birokrat semakin ngantuk. Justru Expandar ini bisa meninabobokan mereka dari tanggung untuk melayani dan menyejahterakan rakyat.Kami melihat pembelian mobdin ini bagian dari upaya untuk melanggengkan kebijakan bupati-bupati sebelumnya .

Menurut kami kebijakan pembelian mobil dinas bisa bermakna ganda. Satu sisi untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian. Satu sisi untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah iya, sebagai bapak Persiku Tamzil melupakan aspirasi masyarakat? Tentunya kita semua berharap agar Tamzil berbeda dengan bupati yang sebelumnya. Tamzil ini diidentikan sebagai pemimpin pilihan rakyat, bapak Persiku. Seharusnya kebijakannya bisa lebih membumi yang dapat diterima akal sehat publik. Tamzil juga harusnya berani mengevaluasi kebajikan-kebijakan sebelumnya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Salam waras!. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *