Ketika Penguasa di Kudus Selalu jadi “Ajudan” Kelompok Konglomerat


KUDUSSATU.com–Banyaknya elit penguasa yang berpikir pragmatis dan kurang memperjuangkan kepentingan rakyat mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan sosial di Kabupaten Kudus mencapai 0,42 atau di atas rata-rata nasional yang hanya di kisaran 0,39. Sementara ketimpangan sosial tertinggi di Indonesia terjadi di Yogyakarta yang mencapai 0,44.

Akibat ketimpangan sosial dikhawatirkan tren kriminalitas mengalami kenaikan. Konflik sosial menjadi ancaman di depan mata. Terjadi konflik sosial ketika ketimpangan sosial mencapai di angka 0,50. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kudus pun masih di bawah rata-rata nasional yang hanya 3-4 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen.

Banyak gesekan mulai bermunculan. Sikap egoisme makin meningkat, individualisme tak terkendali, keserakahan meningkat. Kriminalitas dan dunia prostusi makin menjamur, bunuh diri dan tingkat kematian tinggi. Tanda -tanda itu sudah mulai terlihat cuman masih silent. Begitu menuju cruodid bisa memicu kesenjangan antar kelompok jika masuk di angka 0,46, 0,47 hingga sampai 0,50.


Contoh seperti Jogja yang mudah terprovokasi sehingga konflik sosial sering terjadi. Ini karena sistem feodliasme yang begitu kuat di Jogja karena status “istimewanya”.

Salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial lewat pembentukan PT Daerah. Karena PT Daerah bisa menjadi stimulus atau solusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta pembedayaan masyarakat.

Penguasa di Kudus semestinya mulai melakukan orientasi terhadap penguatan produk berbasis ekspor dan padat karya yang harus didorong. Pembuatan Perda atau aturan pencegahan dominasi usaha revolusi 4.0.Karena implikasi industri revolusi 4.0 dapat mengancam penciptaan lapangan pekerjaan karena semua akan digerus dengan keberadaan tenaga robotik (teknologi) sehingga tenaga orang akan semakin berkurang.Sementara pajaknya sama.

Penerapan industri revolusi 4.0 dapat mematikan keberadaan tenaga manusia, semestinya pemerintah bisa melakukan kebijakan protekssi dengan cara menaikkan pajak setinggi-tingginya. Dengan menaikkan pajak tinggi, dana tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menciptakan skil full sehingga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Subtansi pemberdayaan atau dua hal. Yang pertama bagaimana rakyat semakin kuat. Yang kedua bagaimana perusahaan besar di Kudus besar berkembang dan maju di situ. Bukan malah justru kekayaannya di bawa ke Jakarta. Sementara kota dimana perusahaan itu berproduksi hanya sebagai tempat eksploitasi kekayaan.

Penguasa itu memiliki fungsi melindungi ataukah justru menelantarkan kepentingan rakyat. Ini yang masih ditunggu kebijakan penguasa baru di Kudus. Mampukah melindungi kepentingan rakyat ditengah hegemoni kepentingan konglomerat. Atau justru rakyat justru ditelantarkan karena penguasa hanya sebatas sebagai “ajudan” baru konglomerat.

Selama ini penguasa hanya menjalankan rutinitas dan regularitas. Karena sampai saat ini belum terlihat terobosan kebijakan yang betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Sama saja penguasa seakan menjadi ajudan konglomerasi. Ada tatanan sosial bersifat konservatif yang tidak bisa didobrok oleh penguasa.Karena mentalitas penguasa di Kudus selama ini selalu menempatkan sebagai “ajudan” baru konglomerat.

Selama ini terkesan kepala pemerintahan atau pengusaha di wilayah ini hanya dijadikan sebagai ajudan kelompok konglomerat. Kelompok konglomerat ini terindikasi mampu mengatur berbagai kebijakan lewat para centeng-centengnya di berbagai lini. Termasuk pembangunan jalan-jalan bagus di area perusahaan milik konglomerat.Itu bukti bahwa penguasa memberikan karpet merah bagi konglomerat.Sementara rakyat kecil, perlahan dan seolah-olah menjadi orang asing di negerinya sendiri.

Kita tunggu sejauh mana komitmen penguasa ini betul-betul memikirkan nasib rakyatnya. Penguasa tidak boleh lagi melakukan gimmic tapi bagaimana memikirkan langkah-langkah yang bersifat subtanstif.

Mampukah penguasa baru di kota ini melakukan hal yang out of the box. Atau nasibnya sama seperti penguasa-penguasa sebelumnya yang terkooptasi pada kepentingan konglomerat. Sementara keberpihakan terhadap rakyat tak mampu dilakukan. Mereka (penguasa) jangan hanya jadi antek kelompok konglomerat untuk menindas rakyatnya. Semoga penguasa di kota ini hari ini berani keluar dari “ajudan” barunkonglomerat. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *