Melawan Konglomerasi: Manipulasi Progam Pemberdayaan Vs Proteksi dan Advokasi Ekonomi Rakyat


KUDUSSATU.com–Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kudus HM Tamzil dan HM Hartopo, yaitu menciptakan wirausaha baru. Bahkan ditargetkan sebanyak 500 wirausahawan baru akan lahir setiap tahunnya di Kabupaten Kudus.

Mereka akan diberikan pelatihan mulai dari cara produksi, promosi, pemasaran hingga pendampingan lainnya. Pertanyaannya sejauh mana efektifitas dari progam tersebut?. Bukankah progam pelatihan seperti sudah sering dilaksanakan dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Tapi, faktanya dalam perjalananya tidak ada kesinambungan dan keberlanjutan (sustainable).

Sekilas progam pelatihan bagi wirausahawan nampak bagus. Karena melibatkan banyak pihak sehingga memunculkan hegemoni yang luar biasa.
Namun, faktanya program hanya sekedar program. Selain menghabiskan anggaran juga menghabiskan waktu. Karena Pemerintah yang kurang serius untuk ikut menjamin ekonomi rakyat di tengah situasi ketidakpastian.

Padahal tantangan ekonomi global tidak lagi bisa dibendung. Sementara pasar global selalu menitikbertakan terhadap daya saing dan kualitas produk. Alhasil, jangan coba-coba sekedar melakukan eksperimen. Ini bukan berarti pelatihan bukan tidak penting. Tapi, ada sesuatu yang jauh lebih penting dari peran pemerintah (Pemda). Yaitu bagaimana melindungi kedaulatan ekonomi rakyat.
Liberalisasi ekonomi (pasar) beberapa tahun ini menjadi kerpihatinan sekaligus momok bagi usaha kecil menengah.

Pasalnya kecendrungan ekonomi dikuasai oleh para pemilik modal besar. Bahkan mereka mendapat fasilitas “khusus”. Mereka yang menguasai hampir 90 persen ekonomi nasional.

Sementara sisanya diperebutkan oleh pelaku usaha kecil menengah yang jumlahnya begitu banyak. Akibatnya mereka yang tidak kuat akhirnya terkapar dari persaingan pasar.
Sebagai kepala daerah Tamzil-Hartopo sudah harus mulai memikirkan itu. Harus lebih cerdas dalam membuat sebuah kebijakan yang betul-betul berpihak kerakyat. Mereka harus betul-betul berpikir subtanstif bukan sekadar normatif.

Memang sah-sah saja, Pemkab Kudus melakukan program pelatihan wirausaha. Namun, hendaknya mulai berpikir kearah konspetual dalam membangun sebuah wilayah.

Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan Tamzil-Hartopo yaitu membuat sebuah wadah ekonomi. Kepentingan publik wajib dilindungi (proteksi) di tengah masifnya upaya konglomerasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai sendi-sendi ekonomi.

Upaya-upaya konglomerasi terlihat cukup jelas. Misalnya di bidang peternakan lele, bebek, ayam dan lain-lain yang mulai dikuasai oleh pemilik modal. Sementara itu peternak kecil terus terdesak tanpa proteksi jelas dari pemerintah. Mereka butuh advokasi dan proteksi dari negara. Selama ini progam pemberdayaan yang dilakukan bersifat basa-basi dan cenderung manipulatif. Sehingga bisa disebut manipulasi pemberdayaan, rakyat hanya diberikan angin surga tanpa ada kejelasan .

Di tengah kondisi seperti ini diperlukan vision of change dari pemerintah.Pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat rakyat kecil yang semakin tersudut. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan menyiapkan wadah ekonomi bagi rakyat. Seperti pembentukan PT Daerah maupun BUMD.

Dengan hadirnya PT Daerah maupun BUMD yang baru diharapkan ekonomi rakyat bisa terpoteksi oleh kelompok konglomerasi. Kelompok ekonomi kecil bisa diberdayakan dengan kehadiran negara. Di sisi lain dengan model ekonomi kelembagaan maka jaminan proteksi hukum bagi pelaku usaha bisa terjamin mana jalan terjadi sengketa baik pidana maupun perdata.

Kita tunggu keberanian pemerintah. Khususnya pemerintah daerah Kudus dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kudus HM Tamzil dan HM Hartopo. Rakyat tidak lagi butuh basa-basi dari pemimpin tapi butuh hal yang konkret dan subtansial. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *