JMPPK Tolak Keberadaan Pabrik Semen di Rembang

KLHS Kendeng Merupakan Kawasan Lindung

REMBANG, KUDUSSATU.com–Puluhan massa dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan unjukrasa menolak keberadaan pabrik semen PT. Semen Indonesia (PT. SI) di Rembang, Jawa Tengah. Unjukrasa digelar di depan Mapolres Rembang, Senin (11/2/2019).

Mereka juga mempertanyakan kejelasan kasus perusakan dan pembakaran mushala dan tenda perjuangan dua tahun silam kepada jajaran Polres Rembang.

“Kami merasa miris apabila Polisi, mandul dan tak mampu menangkap para pelaku dan mengusut tuntas kasus yang mana para pelakunya sangat jelas melalui berbagai bukti foto dan kesaksian. Terlebih lagi, saat ini sudah menginjak waktu 2 tahun lamanya,” kata Ngatiban, koordinator aksi.

Peserta aksi juga didampingi dari LBH Semarang dan Nimerodi Gulo, S.H and partner.

Ngatiban menyebutkan, tepat 2 tahun lalu (10/2/2017) mushola dan tenda beserta portal untuk menyegel akses masuk ke Pabrik Semen Rembang dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang.

“Tindakan tersebut dilakukan setelah warga pada pagi hingga sore secara simbolis menyegel pabrik semen dengan memasang portal. Hal itu karena saat itu kegiatan Pabrik Semen ilegal setelah Putusan Mahkamah Agung membatalkan izin PT. Semen Indonesia,” ungkapnya.

Keesokan harinya (11/2/2017), lanjut Ngatiban, kami sudah melaporkan peristiwa hukum tersebut ke PoldaJateng dan Polres Rembang. Bahkan, segala barang bukti dan kesaksian telah diberikan kepada penyidik Polres Rembang.

“Beberapa nama terduga pelaku yang kami kenali juga telah disampaikan. Pihak penyidik terakhir kalinya memberitahukan perkembangan penyidikan pada sekitar Maret 2017, namun setelahnya tidak ada lagi perkembangan yang diberikan secara proporsional kepada kami,” terangnya.

“Apabila ada informasi yang menyatakan tidak ada tempat ibadah yang dirusak dan dibakar, itu adalah tidak benar. Mushaa dalam rupa apapun tetaplah tempat ibadah. Bahkan kala itu mushala tersebut diresmikan oleh K.H. Zaim Ahmad Ma’soem, pengasuh Ponpes Kauman Lasem dan K.H. Syaroffudin dr Ponpes Raudlatul Tholibin, Leteh, Rembang pada 15 Februari 2015. Bahkan, Gus Mus yang adalah Pengasuh Pon-Pes Roudlotut Tholibin sekaligus tokoh NU pada 28 November 2015 sudah pernah datang dan melihat langsung ke lokasi dan berdoa bersama warga penolak pabrik semen yang tengah berjuang,” bebernya.

Ia melanjutkan, apabila terdapat kabar yang menyatakan, ada persetujuan bersama untuk melakukan perubuhan dan pembakaran mushala-tenda kami tersebut, itu juga informasi yang menyesatkan. “Kami sebagai warga penolak pabrik semen tidak pernah menyepakati hal tersebut,” tandas Ngatiban.

Pada kesempatan ini juga, pihaknya juga menyampaikan hasil KLHS Kendeng kepada pihak Polres Rembang. KLHS Kendeng yang telah diselesaikan adalah perintah langsung Presiden Joko Widodo, sehingga sudah layak dan sepantasnya setiap stakeholder untuk mengetahuinya.

“Pada intinya, KLHS Kendeng menyatakan bahwa CAT Watuputih layak menjadi kawasan lindung sehingga segala kegiatan yang merusak lingkungan harus dihindari. Hal ini penting diketahui pihak Kepolisian Lokal agar mampu ikut menjaga lingkungan. Terlebih lagi, saat ini CAT Watuputih juga memang sudah terkategori sebagai Kawasan Resapan dan Imbuhan Air yang memang terkategori lindung,”jelasnya.

“Kami meminta agar Polres Rembang bekerja, profesional, dan berpihak pada Rakyat. Kami sebagai pembayar pajak adalah yang memberikan gaji bagi setiap anggota Polrim Karena itu kasus perusakan dan pembakaran mushala-tenda perjuangan ini harus diusut tuntas, terlebih Rembang adalah Kota Santri sehingga segala tindakan yang membatasi jalannya ibadah harus di usut tuntas,” harapnya.

“Kami minta semua pihak terkhusus pihak Kepolisian di Rembang harus mengetahui, memahami dan bertindak sesuai hasil KLHS Kendeng yang telah menyatakan bahwa Pegunungan Kendeng dan CAT Watuputih adalah kawasan yang wajib di lindungi,” pungkasnya. (AH/AM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *