GAPRI: Rokok Ilegal Ikut Pengaruhi Penerimaan Negera dari Sektor Cukai

KUDUS, KUDUSSATU.com-Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPRI) mengungkap bahwa peredaran rokok ilegal ikut memengaruhi penerimaan negara dari sektor cukai. Hal ini disampaikan ketua GAPRI Dr. Joko Utomo, M.M, Rabu (6/2/2018).


Tidak hanya itu, lanjut Joko, bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia khususnya di Kudus cukup meresahkan masyarakat. Tidak hanya terkait dengan pemalsuan merek namun juga dari sisi penerimaan yang tidak maksimal.

“Peredaran rokok illegal yang beredar di masyarakat cukup beragam modusnya antara lain rokok polos (tidak dilekati pita cukai), dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, maupun dilekati pita cukai yang salah atau tidak sesuai dengan peruntukannya,”ungkap ketua Program Studi Magister Manajemen Fakuktas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

Ia menyatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan peredaran rokok dan cukai illegal melalui penindakan tegas. Karena keberadaan rokok dan cukai palsu tersebut sangat merugikan industri rokok legal, serta penerimaan negara khususnya pendapatan cukai rokok.

Pengawasan peredaran rokok illegal, kata Joko, jangan hanya diserahkan oleh pemerintah, namun ini adalah tanggung jawab kita semua baik stakeholder maupun masyarakat.

“Mari kita sama-sama mengawasi peredaran rokok ilegal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai yang akan dinikmati oleh warga dan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah sebagai sentra produksi rokok, di mana ada kebijakan pemerintah terkait bagi hasil penerimaan cukai kepada daerah penghasil dan pengumpul cukai rokok yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah,” tukasnya.

“Wong saya orang akademisi mau membantu pemerintah,”imbuh ketua Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo).

Ia mengungkapkan, berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 pasal 66 A skema pembagian penerimaan negara dari sektor cukai adalah: 40% diberikan kepada daerah produsen, 30% untuk Propinsi dan 30% ke daerah kabupaten/kota bukan penghasil rokok.

Adapun penggunaan berpedoman PMK No. 28/PMK.07/2016, alokasi DBH-CHT digunakan 50 % untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, ketentuan bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai. Sedangkan 50% untuk mendanai program kegiatan prioritas daerah, diantaranya untuk infrastruktur daerah dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja di sektor IHT, melalui pelatihan kewirausahaan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT.

Di satu sisi, kata Joko, pemerintah menetapkan pada tahun 2019 tidak menaikkan cukai rokok namun target penerimaan dari sektor cukai dinaikkan menjadi sebesar Rp. 158,8 Trilyun. Sehingga untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap peredaran rokok, termasuk menekan peredaran rokok illegal.

Ia menambahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh FEB UGM pada tahun 2018, peredaran rokok illegal tahun 2018 turun menjadi 7,04 % dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 % serta menyelamatkan keuangan negara Rp. 1,5 triliun-Rp.2 triliun.

“Salah satu cara pencegahan peredaran rokok ilegal oleh masyarakat antara lain sosialisasi dan identifikasi pita cukai dan rokok illegal, sosialisasi manfaat pajak cukai terhadap penerimaan negara, sosialisasi dampak rokok bagi kesehatan serta gaya hidup sehat,”pungkasnya. (AH/AM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *