GNPK RI Tuding Gedung KTC Senilai Rp 12,4 M Sebagai Proyek Pesangon Bagi Bupati Jelang Purna Tugas

KUDUS, KUDUSSATU.com-Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Basri Budi Utomo menuding sejumlah proyek publik di era Bupati Kudus Musthofa banyak bermasalah atau koruptif.

Salah satu yang menjadi sorotan yaitu proyek pembangunan gedung Kudus Trade Centre (KTC) di kawasan Terminal Induk Kudus, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, yang mangkrak sejak awal Januari 2018 sampai sekarang.

“Kondisi bangunan Kudus Trade Centre yang menghabiskan anggaran hingga Rp 12,4 miliar, saat ini mangkrak dan tidak dapat difungsikan ama sekali karena bangunan belum selesai 100%, Melihat kondisi fisik yang ada saat ini, di prediksi pembangunan fisik baru mencapai volume tidak lebih dari 70%,” kata Basri melalui rilisnya kepada kudussatu.com, Jum’at (1/2/2019).

Hasil investigasi GNPK RI, kata Basri, patut diduga bahwa proyek KTC merupakan proyek pesangon kepala daerah yang mau selesai masa jabatannya. Proyek ini, lanjutnya, juga terkesan dipaksakan dengan waktu pekerjaan yang hanya 100 hari. Yaitu terhitung dari pelaksanaan pekerjaan tanggal 14 September 2017 sampai 23 Desember 2017.

Basri kemudian menjelaskan , dengan waktu pekerjaan yang hanya 100 hari, artinya beban pekerjaan pembangunan gedung dengan luas 2.180 m2 dengan waktu pekerjaan 100 hari, asumsinya bisa menyesuaikan 21,8 m2 per hari.
Selanjutnya, untuk perhitungan biaya pekerjaan pembangunan per m2 mencapai Rp 5.715.596 (Rp 12.460.000.000: 2.180 m2).

“Artinya asumsi biaya opname per hari mencapai Rp 124.599.993 (Rp 5.715.596×21,8 m2). Artinya jika biaya opname sampai selesai dibutuhkan sebesar Rp 8.722.000.000 (70% dari nilai proyek Rp 12.460.000.000),” bebernya.

Perlu diketahui proyek KTC merupakan proyek Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagai pengguna anggaran. Dengan sumber pembiayaan dari APBD Kudus 2017.Proyek ini dikerjakan oleh rekanan kontraktor PT Andrian Berliana Sakti Kudus. Berlokasi di areal Terminal Induk Kudus.

Yang menarik, kata Basri, bahwa pengelolaan Terminal Induk Kudus sejak tahun 2016 diambil alih oleh Kementerian Perhubungan, dengan sewa tanah bengkokDesa Jati Wetan seluas 33.000 M2, menggunakan APBN TA 2016/2017/2018.

Sementara pembangunan Kudus Trade Centre, lanjutnya, didirikan dengan menyewa tanah bengkok milik Desa Jati Wetan seluas 4.618 m2 yang dibayar PA Kepala Dinas Perdagangan dengan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

“Sedangkan tanah seluas 4.618 M2 yang dipakai untuk pembangunan Kudus Trade Centre berlokasi didalam areal tanah bengkok Desa Jati Wetan seluas 33.000 M2 yang sudah disewa dari sejak Terminal Induk Kudus diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan Tahun 2016, menggunakan APBN TA.2016/2017/2018,” ungkapnya.

“Sehingga pembayaran sewa tanah bengkok Desa Jati Wetan, terdapat pembayaran sewapada obyek tanah bengkok yang sama dari dua (2) sumber mata anggaran yaitu APBN TA.2016 / 2017 / 2018 dan APBD Kabupaten Kudus TA.2017 / 2018, sehingga diduga kuat terjadi korupsi akibat duplikasi anggaran atas sewa tanah bengkok Desa Jati Wetan,” pungkasnya.(AM/AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *