HICON:Isu Korupsi Kurang Maksimal Digarap Kedua Paslon di Debat Putaran Pertama

YOGYAKARTA, KUDUSSATU.com-Direktur HICON Law & Policy Strategy, Hifdzil Alim menilai komitmen kedua Paslon capres-cawapres soal penegakan hukum, HAM, korupsi dan terorisme masih lemah. Khususnya mengenai isi korupsi yang tidak secara maksimal digarap oleh kedua paslon.

Debat putaran pertama diselenggarakan KPU di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019) malam dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi nasional. Tema debat “Komitmen Penegakan Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme”.

“Dari keempat isu tersebut, kedua paslon capres-cawapres sama-sama memiliki kelemahan,” kata Hifdzil.

Haifdzil mengatakan, isu pertama soal penegakan hukum, Jokowi-Ma’ruf terlihat kurang jelas dalam memosisikan Pusat Legislasi Nasional dan Badan Pembnaam Hukum Nasional (BPHN) sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih antarkeduanya.

“Sementara Prabowo-Sandi kurang jelas menyinergikan BPHN dengan kelompok ahli sehingga berpotensi membuat arah BPHN dan kelompok ahli tidak sesuai tujuan,” jelasnya.

Yang kedua, soal isu HAM, menurut Hifdzil, kedua paslon kurang nampak memiliki kehendak politik (political will) untuk menuntaskan kasus HAM, khususnya HAM masa lalu maupun HAM atas dampak infrastruktur.

“Jawaban Jokowi-Ma’ruf dalam debat tentang isu HAM masih jauh dari visi-misi yang disampaikan.Dalam visi-misi disebutkan program kurikulum HAM dalam pendidikan; melindungi dan memajukan hak masyarakat adat; jaminan perlindungan dan kebebasa beragama/berkeyakinan; meningkatkan budaya dan kebijakan berwawasan HAM,” ungkapnya.

“Sedangkan Prabowo-Sandi hanya menyampaikan sekelumit saja dalam debat terkait isu HAM. Dalam visi-misinya, Prabowo-Sandi memasukkan program hak dan kesehatan produksi; jaminan pemenuhan pemenuhan hak dasar fakir miskin, anak terlantar, lansia, dan kelompok rentan; hak berserikat bagi pengemudi ojek dan taksi daring. Akan tetapi, yang dipaparkan dalam debat hanya mengenai perlindungan difabel; pemecatan terhadap aparat negara yang melakukan diskriminasi; dan terlalu abstrak dalam menjelaskan perlindungan terhadap rakyat kecil,” paparnya.

Selanjutnya, isu ketiga mengenai korupsi, Jokowi-Ma’ruf tidak menyampaikan detil pencegahan korupsi sebagaimana di visi-misinya, seperti, pencegahan praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran; pembangunan zona integritas, serta membangun model whistle blower system yang diterapkan di sentra pelayanan; serta memperkuat KPK.

Begitu juga Prabowo-Sandi tidak menyampaikan detil pencegahan korupsi dalam visi-misinya. Gagasan tentang pengembangan sistem smart government untuk meningkatkan kualiatas pelayanan guna mencegah manipulasi dan korupsi tidak dielaborasi lebih lanjut. Bahkan gagasan tentang KPK daerah yang seharusnya bisa menjadi primadona pembahasan dalam debat tidak dijelaskan lebih lanjut. “Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi sama-sama tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” terang Hifdzil.

“Serangkan terkait Isu terorisme, ini cukup berimbang ditanggapi oleh masing-masing pasangan capres/cawapres. Keduanya menggunakan strategi pencegahan dan penindakan sebagaimana dipaparkan dalam visi-misinya. Komitmen kuat ditunjukkan keduanya dalam memberantas terorisme,” pungas alumni Universitas Gadjah Mada itu.(AM/AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *