Diduga Palsukan Tanda Tangan, Dua Anggota DPRD Kudus Dilaporkan ke Polisi


KUDUS,KUDUSSATU.com-Dua anggota DPRD Kudus berinisial MK dan AS dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Polres Kudus.


MK dan AS yang saat ini menjabat sebagai ketua dan sekretaris komisi B DPRD Kudus itu dilaporkan karena dugaan pemalsuan tanda tangan.

“Saya melaporkan dugaan kejahatan penyalahgunaan kewenangan dan serta dugaan manipulasi pemalsuan tanda tangan dengan tujuan untuk dugaan gratifikasi dalam deal-deal tertentu dengan Kuasa Pengguna ABPD Kudus,” kata Sholeh Isman, selaku pelapor.

Menurut Sholeh, indikasi dugaan pemalsuan tanda tangan cukup jelas. Termasuk keterangan dari salah satu anggota komisi, BK yang menyatakan bahwa saat pembacaan risalah laporan komisi B dalam Rapat Paripurna pengesahan APBD Perubahan 2018 (28/9/2018)lalu.

“Dari keterangan BK risalah laporan Komisi B tanpa tanda tangan pimpinan komisi. Tapi, saat saat pengesahan sudah ada tanda tangannya,” ungkap Sholeh.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 yang merupakan penyempurnaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2018 cacat hukum karena diwarnai dugaan manipulasi dan pemalsuan tanda tangan oleh oknum Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Kudus,” tukasnya.

Sholeh mengaku sudah melaporkan dugaan tindak pidana kedua anggota DPRD Kudus itu ke Polres Kudus pada 2 November 2018 lalu. Langkah ini dilakukan, kata Sholeh, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap wakil rakyat.
Sebagai seorang wakil rakyat, lanjut Sholeh, seharusnya keduanya harus memberikan contoh perilaku yang baik dan taat aturan.

“Manipulasi dan pemalsuan tanda tangan merupakan contoh perbuatan yang tidak baik,” (AL/AHS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *