KPK! Tolong Kudus Segera “Dibersihkan”


KUDUSSATU.com-Satu lagi kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/12/2018). Adalah Bupati Cianjur, Ivan Rivano Muchtar.

KPK menduga Irvan terlibat dalam suap anggaran pendidikan di kawasan Cianjur. Dalam OTT berhasil diamankan uang sejumlah Rp 1,5 miliar yang dikumpulkan dari kepala sekolah.

Miris dan sungguh memprihatinkan sekali. Kepala daerah seakan menjadi sasaran empuk aksi rasuah. Namun, faktanya memang seperti itu. KPK seolah-olah rajin menangkap kepala daerah. Sudah akutkah korupsi negeri ini? Jawabannya iya.

Pasca otonomi daerah kepala diberikan kewenangan yang berlebih. Episentrum pembangunan yang dulu di pusat beralih ke daerah. Kepala daerah diberikan kewenangan yang besar dalam pengelolaan di daerah. Bahkan diibaratkan mereka sebagai raja-raja kecil.

Besarnya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah yang konon membuat mereka tak mampu mengontrol diri. Ditambah nafsu kekuasaan yang tinggi mereka berlomba-lomba memperkaya diri. Mereka lupa sejatinya kekuasaan adalah amanah sekaligus ujian.

Kembali menyoal maraknya kepala daerah daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi hal ini pula menjadi warning bagi Bupati Kudus HM Tamzil agar lebih berhati-hati dalam melangkah.

Apalagi beberapa waktu lalu Bupati Jepara Marzuqi juga ditangkap KPK terkait kasus suap hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Politisi PPP itu diduga memberikan imbalan sebesar Rp 700 juta agar kasus praperadilan nya dimenangkan.
Bupati Kudus HM Tamzil harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari serentetan kasus kepala daerah ditangkap KPK, jika tidak mau mengalami nasib yang sama.

Beberapa waktu lalu sejumlah aktivis di Kudus dalam peringatan Hari Antikorupsi membeberkan sejumlah persoalan korupsi di Kudus. Mereka yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Kudus Bersih (KMKB) banyak praktek korupsi tumbuh subur di Kudus. Baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.

Ada yang mencolok dari pengamatan KMKB perihal praktek korupsi di Kota Kretek. Seperti pengadaan barang dan jasa yang syarat manipulatif, dugaa suap di perizinan hingga makelar proyek oleh sejumlah anggota legislatif.

Namun sayang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga turun ke Kudus. Padahal korupsi di Kudus sudah cukup kronis. Ada apa? Kita tetap khusnudzon KPK akan bekerja dengan baik dan terukur. Komisi antirasuah itu mungkin masih menghitung-hitung dan mengumpulkan bukti.

KMKB bahkan menganggap praktek korupsi di Kudus bisa menjadi “percontohan”. Maksudnya, tidak mudah tersentuh hukum termasuk KPK. Bahkan dalam keterangannya KMKB menganalogikan jikalau ingin lolos dari KPK belajarlah dari Kudus. Sebuah sindiran yang langsung menghujam. 

Apakahsudah separah ini praktek culas orang berdasi di Kota ini.
Dalam penilaian komitmen antikorupsi, lembaga, institusi atau organisasi perangkat daerah di Kudus baru sedikit yang mendapatkan lampu hijau.

Tercatat hanya ada tiga yaitu RSUD, Dinas Pendidikan, dan Dukcapil. Artinya hanya tiga institusi ini di Kudus yang dianggap memiliki komitmen kuat terhadap antikorupsi. Artinya masih banyak institusi atau OPD yang belum dinyatakan bersih terhadap komitmen anti korupsi.

Pemkab Kudus harus segera melakukan bersih-bersih. Karena masih banyak lembaga atau institusi yang mendapatkan warning atas komitmen antikorupsi. Sehingga ini bisa menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi ke wilayah Kudus. Kita tunggu saja !(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *