Dilema Pemerintahan Tamzil-Hartopo, Berbagi “Kue” Untuk Pendukung VS Progam Konkret Untuk Rakyat

KUDUSSATU.com-Sudah dua bulan HM Tamzil dan HM Hartopo telah dilantik dan resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kudus untuk lima tahun mendatang. Publik atau rakyat Kudus tentu memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi. Mereka menanti progam-progam yang pro rakyat.

Kontrak politik semasa Pilkada sekarang terkesan “belenggu” bagi Pemerintahan Tamzil-Hartopo. Banyaknya pendukung yang ‘kelaparan” memaksa Tamzil harus mau membagi kue kekuasaan salah satunya melalu proyek. Porsi proyek di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, konon diperbesar untuk dibagi-bagi ke pendukungnya.

Wabil khusus, pendukung yang selama ini kinon menggelontorkan modal tidak sedikit untuk Pilkada yang tidak sedikit. Mereka para pemodal yang memakai baju pendukung jelas ingin mendapatkan kue kekuasaan (proyek) sebagai imbal jasa politik. Dengan mungutip istilah tidak ada makan siang gratis.

Okelah, pendukung memang bagian penting saat Pilkada lalu. Mereka dianggap ikut berjasa dalam pemenangan pasangan Tamzil-Hartopo. Mereka adalah tim struktural yang waktu itu ikut terlibat langsung dalam kompetisi Pilkada.

Namun, Tamzil perlu mengetahui dan memahami bahwa dirinya berhasil duduk di kursi orang nomor satu di Kudus karena dukungan suara pemilih (rakyat). Tanpa dukungan suara pemilih dan mengandalkan dukungan pendukung saja, mungkin Tamzil tidak akan menduduki kursi bupati.

Artinya bahwa pemilih sudah seyogyanya mendapat tempat lebih dibandingkan hanya menyenangkan pendukungnya. Menyenangkan pemilih yang notabene mayoritas rakyat jauh lebih penting dibandingkan sekelompok pendukung. Ini yang semestinya dipahami oleh seorang bupati yang dipilih langsung.

Cara yang elegan dan ampuh menyenangkan pemilih yaitu dengan tawaran progam. Bukan sekedar kegiatan yang bersifat seremonial. Pemilihan yang notabene merupakan kaum kultural merupakan penyumbang suara Tamzil terbesar di Pilkada lalu.

Untuk pendukungnya kegiatan seremonial mungkin penting, tapi kaum kultural (mayoritas pemilih) lebih mengharapkan ada progam yang pro rakyat dan jelas.

Seperti misalnya di kalangan pondok pesantren bagaimana Tamzil diharapkan memberikan sumbangsih progam untuk kemajuan atau modernisasi sistem pendidikan. Progam seperti ini yang justru ditunggu oleh kaum kultural yang merupakan mayoritas pemilihnya.

Tamzil-Hartopo diharapkan lebih peka dan jeli menawarkan progam untuk mengakomodir kaum kultural ketimbang sekedar bagi-bagi proyek untuk pendukungnya. Karena hal ini penting dalam rangka menjaga kepercayaan publik demi menjaga stabilitas pemerintahannya.

Pemerintahan Tamzil-Hartopo boleh dibilang baru seumur jagung. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Justru, di awal memerintah tuntutan dan aspirasi dari arus bawah sangat kencang. Karena itu kami mengingatkan jangan pernah kecewakan dan abaikan suara mayoritas pemilih.(redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *