Pak Bupati, Hati-hatilah OTT KPK Di Depan Mata

KUDUSSATU.com-Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat miris dan memprihatinkan. Mengutip dari medcom.id, sepanjang 2018 KPK telah melakukan 27 operasi tangkap tangan.

Sudah ratusan kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah. Disisi lain ini merupakan prestasi bagi KPK, namun disisi yang lain hal ini menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi.
Bahkan Ketua KPK Agus Raharjo melalui statemennya beberapa hari lalu merasa prihatin atas banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT. Selama 2018 tercatat ada sebanyak 27 kepala daerah.

Yang terbaru, Minggu (18/11/2018) terjaringnya OTT Bupati Pakpak Barat Remigo Yolanda Berutu. Tercatat Bupati Pakpak merupakan kepala daerah ke-104 yang dicokok KPK.

Ada banyak pintu masuk seorang kepala daerah terjaring OTT KPK.Di antaranya fee proyek infrastruktur, pengadaan barang, suap perizinan, pembahasan dan pengesahan anggaran (APBD), dan suap alih fungsi hutan.

Rentetan kasus kepala daerah yang dicokok oleh KPK, harusnya ini menjadi pelajaran berharga bagi kepala daerah lainnya. Termasuk Bupati Kudus Muhammad Tamzil, yang kalau tidak berhati-hati bisa bernasib sama. Tamzil yang dilantik sekitar dua bulan, sudah sepatutnya mawas diri dan bertindak dan mengambil sebuah kebijakan.
Bupati yang diusung oleh PKB, PPP dan Hanura itu harus mampu membuktikan amanah yang dipercayakan oleh rakyat Kudus. Apalagi Tamzil diketahui memiliki catatan merah sebagai seorang eks narapidana kasus korupsi. Sehingga patut waspada agar tidak terperosok kembali.

Hal itu bisa dilakukan dengan catatan Tamzil harus mampu bersikap independen sebagai seorang pemimpin. Tidak boleh tersandera dengan hutang politik masa lalu oleh kelompok tertentu karena hal tersebut jelas akan berpengaruh terhadap kebijakannya. Khususnya kelompok yang merasa berjasa dalam Pilkada lalu.

Hutang politik di waktu pilkada memang bukan rahasia umum lagi. Ongkos politik yang tinggi, menjadi celah bagi pemodal atau cukong untuk masuk terlibat dalam percaturan politik. Masuknya pemodal dengan gelontoran dana besar jelas memiliki konsekuensi yang besar pula. Para cukong akan menagih modal yang dikeluarkan ditambah plus tambahan keuntungan. Sehingga mereka dipastikan akan mengambil bagian dari berbagai proyek strategis yang bersumber dari APBD tersebut.

Dari pintu inilah, maka bagi-bagi proyek sudah menjadi tradisi pasca Pilkada usai. KPK jelas tidak akan tinggal diam untuk melakukan pengamatan dan investigasi di lapangan. KPK sudah cukup berpengalaman untuk memelototi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di posisi inilah, pintu masuk KPK untuk mengawasi gerak-gerik bupati. Lengah sedikit, maka tidak menutup kemungkinan seorang bupati bisa menjadi target operasi lembaga antirasuah itu.

Sekali lagi, Bupati Kudus Muhammad Tamzil harus betul-betul mawas diri dan berhati-hati dengan trend banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Kami yakin rakyat Kudus mendoakan agar lima tahun ke depan pemerintahan Tamzil-Hartopo berjalan baik. Tidak ada yang namanya OTT KPK. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *