Waspadai Silent Kolonialisme Pasca Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XVI Jokowi-JK

KUDUSSATU.com-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap XVI pada minggu ketiga November 2018.

Pemerintah semestinya berpikir bagaimana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah didorong berpikir kritis untuk mencari resolusi.

Negara saat ini dikoyak-koyak dengan domestik kolonialisme. Seharusnya masyarakat dimobilisasi bukan asing yang dimobilisasi ke Indonesia. Jangan benturkan kekuatan UKM dengan asing. Harus apple to aplle. Ibaratnya mengadu antara Mike Tyson dengan Chris Jhon. Jelas sangat tidak berimbang.

Bahkan perlu diwaspadai adanya kemunculan silent kolonialisme pasca keluarnya paket kebijakan ekonomi tahap XVI tersebut. Harus ada sebuah perlawanan.

Maka jangan heran, jika seperti gedung seni pertunjukan, gedung bioskop, pasar dan gudang-gudang kayu nanti kita suruh beli.Kita harus mengeluarkan uang karena sejumlah komponen sudah dikuasai oleh asing.

Termasuksawah-sawah bisa saja dikuasai oleh asing.Asing selama ini difilitasi oleh negaranya, sementara rakyat kita kesulitan untuk mencari permodalan.Ini sama-sama saja menggadaikan kepentingan rakyat kecil kepada asing. Ini adalah bentuk kolonialisme.

Sebagaimana kebijakan Pemerintah Cina terhadap pengusaha yang berorientasi ekspor akan difasilitasi dan insentif. Termasuk seperti Korea itu juga dapat insentif dari pemerintahnya. Termasuk insentif tambahan di Indonesia. Artinya dapat double insentif.

Di dalam paket kebijakan tersebut pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Meskipun demikian, dari 54 bidang tersebut baru 28 bidang usaha yang sudah pasti, sisanya Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan informasi.

Jokowi tidak memiliki latarbelakang nasionalis. Jokowi itu seorang yang pportunis. Presiden Jokowi tidak akan berpikir tentang bagaimana kejayaan bangsa ini. Dia hanya berpikir bagaimana menguasai kembali periode kedua. Ini sebuah kebijakan brutal dan harus dilawan secara Kolektif.

Imron Awaluddin, Direktur Kaukus Kudus Peduli Keadilan Sosial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *