Robohnya Atap Tribun Stadion Wergu Wetan, Kontraktor dan Konsultan Bisa Dipidanakan!

KUDUS, KUDUSSATU.com-Kejadian berupa robohnya atap tribun sebelah utara stadion Wergu Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Selasa sore (6/11/2018), bukan kejadian yang sepele.
Sejumlah pihak mendesak dilakukan audit karena dinilai ada faktor kelalaian baik dari segi perencanaan (konsultan) maupun pelaksanaan (kontraktor).

Wakil Bupati Kudus Hartopo Rabu (7/11/2018) melakukan sidak ke stadion Wergu Wetan. Pihaknya menemukan ada beberapa komponen penting konstruksi atap tribun stadion Wergu Wetan yang di bawah standar.

“Seperti klem yang dipakai ternyata besi biasanya tidak plat baja. Jadi gimana mau kuat menahan beban,” kata Hartopo.

“Gavalum yang dipakai untuk atap juga tidak standar. Ini harus kita evaluasi,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kudus Sa’diyanto, negara sudah mengatur masalah kegagalan nangunan ini seperti tertuang dalam UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
Karena itu, Sa’diyanto meminta segera dilakukan evaluasi mendalam atas kecelakaan itu untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian dari kejadian tersebut.

“Baik kelalaian dari segi perencanaan(konsultan) atau dari segi pelaksanaan(kontraktor),” katanya.
Jika terbukti ada unsur kelalaian, mendesak pemberian sanksi sesuai aturan terkait yakni UU Konstruksi. Mengutip ketentuan dalam UU Konstruksi, dia menegaskan, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

Dia melanjutkan, kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 tahun. “Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli,” jelasnya.

Sa’diyanto menjelaskan, jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Selain itu, dia menambahkan, pihak yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan juga terancam sanksi pidana. Ancamannya pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak

Adapun pihak yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan bisa dikenakan sanksi pidana. Ancamannya pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak.

Untuk itu, kata Sa’diyanto, perlu segera dilakukan evaluasi dengan memperhatikan beberapa hal utama, terutama teknis perencanaan, apakah perencanaan sudah memenuhi standar nasional khususnya dalam hal kekuatan struktur, kekuatan pondasi, dll.

Selain itu pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis.“Juga tahapan kerja, apakah tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan,” jelasnya. (AM/AHS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *