Nur Khabsyin, Anggota Banggar DPRD Kudus: Kami Ingin Memastikan Honor Guru Madrasah Bisa Direalisasikan Tahun 2019

KUDUS, KUDUSSATU.com-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus Nur Khabsyin ingin memastikan agar honor guru madrasah dan swasta sebesar Rp 1 juta dapat direalisasikan di tahun 2019.
“Kami akan melakukan penyisiran agar tidak ada yang kelewatan. Termasuk guru swasta yang ada di sekolah umum ,” kata dia saat rapat Banggar DPRD Kudus bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD 2019)dan PPAS (Rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara), Jum’at (2/11/2018).

Pembahasan KUA dan PPAS berlangsung sejak tanggal 30 Oktober 2018.Rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Kudus bersama TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) membahas Rancangan KUA dan PPAS ( Kebijakan umum Apbd 2019 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara ) dilaksanakan mulai tgl 30 oktober 2018 sampe hari ini masih berlangsung.

Khabsyin menyebutkan, pembahasan antara Banggar dengan TAPD salah satu poin utama yaitu pembahasan mengenai honor atau kesejahteraan guru-guru madrasah. Hal itu sesuai dengan janji kampanye Tamzil-Hartopo sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2018-2023.

“Dalam rancangan awal anggaran untuk honor guru hanya sebesar Rp 103 miliar tapi dalam pembahasan bertambah menjadi 144 miliar,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

“Saya mengusulkan dalam rapat Banggar agar semua guru-guru swasta baik yang mengajar di madrasah maupun di sekolah umum disisir semua supaya jangan ada yang kelewatan karena mereka adalah sama-sama pendidik yang mengajar anak- anak kita menjadi cerdas dan berilmu,” terangnya.

” Pokoknya semua jenis guru baik madrasah, GTT, K2, honorer, wiyata bakti jangan ada yg kelewat,” tambah dia.

Khabsyin menambahkan sebagai anggota badan anggaran dari PKB yang kebetulan sebagai partai pengusung akan terus mengawal dan memastikan supaya honor guru swasta Rp 1 juta perbulan bisa direalisasikan mulai tahun 2019.

Ia melanjutkan, honor tersebut nanti diperuntukkan untuk guru Madin,TPQ, diakonia, RA,PAUD, MI, MTS, MA, TK, SD, SMP sejumlah 12.000 orang.

“Saat ini masih diadakan verifikasi oleh pemkab kudus bersama dinas terkait dan pihak2 terkait seperti FKDT, Badko TPQ, LP Maarif, FK RA MI MTS MA dll,”caleg PKB DPRD Propinsi Jateng dari dapil Kudus Demak dan Jepara. (AM/AHS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *