Perempuan Masih Dipandang Sebelah Mata di Dunia Politik

KUDUSSATU.com – Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia.

Meskipun sudah ada komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia ini hanya 18,4 persen . dari 190 negara, hanya tujuh Negara dimana perempuan menjadi Presiden atau perdana menteri. Hadirnya perempuan sebagai bagian dari kabinet yang ada di dunia ini, jumlahnya tak mencapai 7-8 persen. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui berbagai komitmen nasional dan internasional.

Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan bantuan terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif, mereka masih tidak dilibatkan dari berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat dan tingkat negara kurangnya perwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik telah meningkat namun partisipasi dan perwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi dan di seluruh lembaga pemerintahan yang masih rendah.

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan perwakilan perempuan di struktur politik formal meskipun, partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat.

Dominasi laki-laki dan pola pikir patriakis yang sudah menancap dalam para pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda politis partai-partai politik tersebut.

Perempuan dari berbagai daerah latar belakang agama maupun sosial ekonomi menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan dalam hal partisipasi di ranah publik.

Hambatan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah publik, justru dating dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah pubik dan privat.

Ideologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin menetukan perempuan sebagai warga Negara yang bersifat privat dengan peran utama didalam rumah tangga seperti ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik.

Ideologi peran gender membuat kontribusi perempuan di ranah produktif tidak lagi terlihat peran mereka tidak diakui secara sosial sehingga semakin sedikit sumber daya yang diinvestasikan pada perempuan sebagai sebuah modal atau human capital baik oleh keluarga maupun Negara.

Perempuan yang tidak memiliki daya secara financial memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan, sosial maupun ekonomi. Semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang sangat didominasi oleh kaum laki-laki.

Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan terutama dalam perwakilannya di legislatif tidak bisa dilakukan secara parsial, karenanya harus dilaksanakan secara holistic integrative dengan melibatkan semua unsur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ada peran-peran penting yang mesti dilaksanakan oleh para pihak untuk mempercepat upaya peningkatan partisipasi politik perempuan.

Para pihak yang terkait erat dengan hal ini yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah termasuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota juga organisasi kemasyarakatan.

Penulis: Lutfi Casyla, mahasiswi jurusan Tarbiyah Semester 3 IAIN Kudus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *